Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan keyakinannya bahwa rezim Iran pada akhirnya akan runtuh di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dalam unggahan di platform X pada Selasa (2/6), Netanyahu menilai Iran telah membayar “harga yang sangat mahal” akibat konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.

“Fondasi rezim teror di Iran telah retak. Iran tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya, dan saya katakan kepada Anda, rezim itu ditakdirkan untuk jatuh,” ujar Netanyahu.

Pernyataan itu muncul di tengah laporan bahwa Amerika Serikat (AS) dan Iran berada di ambang kesepakatan dalam perundingan yang bertujuan meredakan konflik yang telah berlangsung sejak 28 Februari. Situasi ini disebut menimbulkan ketegangan tersendiri antara Israel dan Washington.

Netanyahu dikabarkan frustrasi terhadap sikap Presiden AS Donald Trump yang dinilai semakin melunak terhadap Iran dalam upaya mencapai kesepakatan. Sejumlah sumber di Israel menyebut Netanyahu merasa diabaikan setelah tidak dilibatkan secara penuh dalam proses negosiasi AS–Iran.

Laporan CNN mengungkap bahwa sejak gencatan senjata sementara pada April, Netanyahu berulang kali mendesak Trump untuk melanjutkan operasi militer dengan alasan tekanan berkelanjutan dapat melemahkan Teheran. Namun, Gedung Putih disebut lebih memilih jalur diplomasi dan semakin mendekat ke Iran.

Kekhawatiran Israel terutama berfokus pada isu pengayaan uranium, program rudal, serta jaringan proksi regional Iran. Seorang pejabat Israel menilai ada risiko bahwa kesepakatan yang dihasilkan hanya berupa pernyataan niat tanpa jaminan penghentian program nuklir Iran secara nyata.

Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa isu stok uranium tidak termasuk dalam pembahasan kesepakatan dengan AS. Trump sendiri sebelumnya sempat menuntut penghentian total pengayaan uranium Iran, namun belakangan menunjukkan sikap lebih fleksibel.

Ketegangan ini bahkan memunculkan kritik dari sejumlah pejabat Israel yang menilai perubahan sikap Washington sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap arah kebijakan AS dalam negosiasi tersebut.