Ole Romeny Resmi Jadi WNI, Erick Thohir: Semoga Daya Gedor Timnas Semakin Tajam
Indonesia | Senin, 10 Februari 2025
Momen Ole Romeny usai mengucapkan sumpah menjadi WNI. (Dok. PSSI)
Indonesia | Senin, 10 Februari 2025
Nasional
Berita Nasional, PIFA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, optimalisasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin. Optimalisasi pengaturan minimal 40 persen Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan perluasan kriteria penerima BLT Desa ini juga bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dana Desa dan pencapaian target penerima BLT Desa. Penetapan BLT Desa sebesar 40 persen tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada hasil kesepakatan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja TKDD) Pemerintah dan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022. Aturan itu, kata Sri Mulyani, berlaku fleksibel. Dia menegaskan, rambu-rambu umum optimalisasi penggunaan dana desa adalah tetap melindungi yang paling miskin. Sehingga, rakyat yang paling rentan miskin harus mendapatkan perlindungan. “Makanya, memang kami mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190/PMK.07/2021 mengenai pengelolaan Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa di setiap desa. Meskipun Perpres-nya sudah membuat policy besarnya, di PMK kami bisa memberikan exit-nya,” terang Menkeu pada Rapat Kerja Komite IV DPD RI, mengutip Setkab RI, Senin (24/01/2022). Lebih lanjut dia menerangkan, fleksibilitas penggunaan BLT Desa dapat disetujui oleh Bupati atau Wali Kota. Penentuan realokasi tersebut mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah (pemda) lantaran masing-masing kepala daerah mengetahui situasi dan kondisi desanya dalam kebutuhan BLT Desa. “Perubahan Dana Desa untuk tidak dipakai BLT kalau memang desanya itu sudah makmur ya tidak apa-apa, silahkan nanti bilang sama bupatinya di-approve. Jadi bahkan enggak perlu harus sampai ke Presiden atau ke saya,” tegasnya lagi. Mantan Direktur Bank Dunia ini berharap meski daerah diberikan fleksibilitas penggunaan BLT Desa, namun tetap harmoni dengan semangat APBN untuk melindungi masyarakat. APBD ikut serta melakukan fungsi menjaga masyarakat dari dampak negatif pandemi COVID-19 yang bukan hanya di sisi kesehatan, tapi juga ketidakmerataan atau kesenjangan yang kian besar. (yd)
Lifestyle
PIFA, Lifestyle - Akhir-akhir ini, cuaca panas melanda sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi ini dapat membuat tubuh mengalami masalah kesehatan seperti dehidrasi, sakit kepala hingga menyebabkan hilang kesadaran (pingsan). Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril memaparkan sejumlah anjuran agar tubuh tetap bugar dan sehat saat beraktivitas di tengah situasi cuaca panas. Syahril mengungkapkan, dehidrasi akibat cuaca panas dapat dicegah dengan meminum banyak air tanpa perlu menunggu haus terlebih dahulu. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menghindari minuman berkafein, berenergi, alkohol, dan berpemanis yang dapat memicu stamina berlebih. "Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi, atau payung," kata Syahril dikutip dari PMJ News pada Rabu (26/4/2023). Syahril memberikan tips kepada masyarakat untuk memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Selain itu, dirinya juga menganjurkan masyarakat untuk menghindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. "Sebisa mungkin berteduh di antara pukul 11.00 hingga 15.00," katanya lagi. Syahril juga mengimbau agar masyarakat tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi terparkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. Sediakan pula botol semprot air yang dingin di dalam kendaraan. "Dan gunakan tabir surya minimal 30 SPF pada kulit yang tidak tertutup oleh baju sebelum keluar rumah," katanya pula.
Nasional
PIFA, Nasional - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memberikan pernyataan terkait peluang koalisi antara pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Anies-Muhaimin dengan pasangan Ganjar-Mahfud. Dalam keterangan resminya pada Sabtu (10/2/2024), Surya Paloh menyatakan bahwa peluang tersebut sangat terbuka, terutama jika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dalam dua putaran. Menurut Surya Paloh, keputusan tersebut akan diambil demi kepentingan bangsa dan negara, dengan tujuan agar roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. "Saya pikir itu amat sangat (terbuka kemungkinan), harusnya demikian. Dan itu bisa juga disadari oleh semua pihak, karena begitu besar permasalahan yang dihadapi untuk bisa menjalankan roda administrasi pemerintahan, sehingga membutuhkan stabilitas nasional agar tetap terjaga," ujar Surya Paloh mengutip suara.com, Minggu. Politisi senior ini menjelaskan bahwa semangat yang dimiliki olehnya dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebagai salah satu partai pengusung Ganjar-Mahfud, sama. Keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu menjaga keutuhan bangsa pasca proses pilpres yang penuh dengan kompetisi. Meski begitu, Surya Paloh mengakui bahwa belum ada komunikasi apapun antara dirinya dan Megawati, karena keduanya masih sibuk fokus memperjuangkan calon masing-masing hingga proses pencoblosan pada Rabu (14/2). "Ya memang sekarang ini sama-sama sibuk," tambahnya. Sebagai informasi tambahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Masa kampanye telah dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. (ad)