PIFA, Internasional - Ketegangan politik di Prancis kian memuncak setelah pemimpin partai kiri jauh France Unbowed (LFI), Jean-Luc Melenchon, mengumumkan bahwa pihak oposisi resmi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Emmanuel Macron.

“Dia harus mundur,” tegas Melenchon dalam konferensi pers di Kota Lille, Prancis utara, Sabtu (6/9).

Langkah ini semakin memperburuk situasi menjelang pemungutan suara mosi percaya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Francois Bayrou yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang. Melenchon bahkan memprediksi pemerintahan Bayrou akan tumbang dan menyebut hal itu sebagai “kemenangan rakyat.”

Janji LFI Soal Krisis Gaza

Dalam pernyataannya, Melenchon juga menyinggung konflik di Jalur Gaza. Ia berjanji, jika LFI berkuasa, Angkatan Laut Prancis akan mengawal kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena menunjukkan sikap politik luar negeri yang lebih tegas dari kubu oposisi, terutama terkait isu kemanusiaan internasional.

Tantangan Berat Bayrou

Bayrou saat ini tengah berjuang mempertahankan pemerintahannya. Pada Juli lalu, ia mempresentasikan kerangka anggaran 2026 yang mencakup rencana penghematan hampir 44 miliar euro, atau sekitar Rp839,56 triliun.

Langkah itu diambil untuk menekan utang publik Prancis yang telah mencapai 113 persen dari PDB, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa. Selain itu, Prancis juga menghadapi defisit anggaran sebesar 5,8 persen, angka yang mengkhawatirkan bagi stabilitas ekonomi negara tersebut.

Bayrou memperingatkan para anggota parlemen bahwa Prancis berada “di ambang terlilit utang berlebihan” dan menyerukan agar mereka memilih “tanggung jawab daripada kekacauan” dalam pemungutan suara yang akan datang.

Oposisi Bersatu Menentang Pemerintah

Sejumlah partai oposisi lintas spektrum politik, mulai dari LFI, Partai Sosialis, hingga sayap kanan jauh National Rally (RN), telah menyatakan penolakan terhadap pemerintahan Bayrou.

Negosiasi anggaran selama ini menjadi pemicu utama ketegangan politik di Prancis. Tahun lalu, kegagalan mencapai kesepakatan mengenai anggaran 2025 memicu jatuhnya pemerintahan Michel Barnier pada Desember, setelah partai kiri dan kanan jauh bersatu mendukung mosi tidak percaya.

Kini, Prancis kembali dihadapkan pada krisis politik yang bisa berujung pada kejatuhan pemerintahan dan memperdalam ketidakpastian menjelang tahun anggaran baru.