PIFA, Politik - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau OSO, angkat bicara terkait langkah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang melaporkan penggunaan fasilitas jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fasilitas jet pribadi tersebut digunakan Nasaruddin saat menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Menurut OSO, penggunaan fasilitas itu tidak bermasalah karena Nasaruddin hadir atas undangan untuk kegiatan keagamaan.

“Ya enggak ada salahnya dong. Orang kita ngundang. Kita yang meresmikan masjid, tempat pengajian. Salahnya di mana?” kata OSO saat dihubungi, Selasa (24/2).

OSO menegaskan kehadiran Nasaruddin dalam acara tersebut bukan dalam kapasitas menjalankan tugas formal sebagai menteri. Ia menyebut Menag hanya diminta memimpin doa dalam rangka peresmian gedung.

“Enggak ada hubungan juga sama pekerjaan dia. Cuma baca doa, orang Islam kita,” ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa fasilitas jet pribadi itu merupakan bentuk gratifikasi.

“Gratifikasinya apa? He-he-he. Masa sesama orang Islam, sama orang Islam enggak boleh?” kata OSO.

Sebelumnya, Nasaruddin Umar melaporkan penggunaan jet pribadi milik OSO kepada KPK. Ia menjelaskan, keputusan menggunakan jet tersebut diambil karena keterbatasan jadwal penerbangan komersial.

“Karena jam 11 malam kan enggak mungkin ada pesawat lagi ke sana dan besok paginya balik lagi karena ada persiapan Sidang Isbat,” kata Nasaruddin di KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/2).

Nasaruddin menegaskan pelaporan itu dilakukan sebagai bentuk komitmen transparansi terhadap potensi gratifikasi yang mungkin timbul, termasuk penggunaan fasilitas jet pribadi.

“Kali ini saya datang lagi, ya untuk menyampaikan tentang terkait dengan kemarin, kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan ya, di Makassar untuk dengan menggunakan pesawat khusus itu ya,” ucapnya.

Menanggapi laporan tersebut, KPK menyatakan akan menelaah dan memverifikasi kelengkapannya. Lembaga antirasuah itu juga membuka peluang meminta keterangan tambahan, termasuk dari pihak pemberi fasilitas.

“Dalam analisis, dimungkinkan untuk meminta informasi tambahan ataupun keterangan pihak-pihak tertentu,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Setelah proses verifikasi, KPK akan melakukan analisis lanjutan untuk menentukan status pemberian fasilitas jet pribadi tersebut.