PIFA.CO.ID, NASIONAL - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa kekhawatiran akademisi dan protes publik terhadap revisi Undang-Undang TNI bukan tanpa alasan. Ia menilai revisi tersebut berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI, yang dalam jangka panjang dapat merusak demokrasi dan bahkan membawa Indonesia ke arah negara otoriter.

Dalam diskusi online bersama Koreksi, Minggu (16/3/2025), Bivitri menjelaskan bahwa militer dan demokrasi memiliki paradigma yang sangat berbeda. Demokrasi menuntut partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi, sedangkan militer beroperasi dengan prinsip komando, penggunaan senjata, dan kekerasan yang sah.

Ia merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa TNI merupakan alat negara untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan. Namun, jika prajurit aktif menduduki jabatan sipil, ada risiko kebijakan publik lebih tunduk pada sistem komando ketimbang partisipasi masyarakat.

"Dengan sistem komando, tentara pasti membuat kebijakan secara top-down. Dalam militer, perintah harus dipatuhi tanpa ruang untuk diskusi kritis. Ini berbeda dengan demokrasi yang menuntut transparansi dan partisipasi publik," jelasnya.

Bivitri menekankan bahwa masuknya paradigma militer ke dalam pemerintahan dapat mengancam prinsip demokrasi dan berpotensi mengarah ke otoritarianisme.

"Kalau sistem ini diterapkan dalam pemerintahan yang seharusnya demokratis, hasilnya tidak akan kompatibel dengan demokrasi itu sendiri," pungkasnya.