PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Pemerintah Palestina menegaskan kesiapan untuk mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza setelah kesepakatan gencatan senjata tiga tahap antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Minggu (19/1).

“Pemerintah Palestina telah menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan untuk bertanggung jawab secara penuh atas pemerintahan di Jalur Gaza,” demikian pernyataan kepresidenan Palestina yang diakses melalui X pada Sabtu (18/1).

Pemerintah Palestina menganggap gencatan senjata yang disepakati pada 15 Januari sebagai momentum untuk memperkuat otoritasnya di Gaza sebagai bagian dari wilayah Palestina. Mereka menegaskan memiliki yurisdiksi legal dan politis atas Gaza, sebagaimana Tepi Barat dan Yerusalem yang masih berada di bawah pendudukan Israel.

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan personel keamanan dan administrasi guna memulihkan layanan publik, mengelola keamanan perbatasan, serta memulai proses rekonstruksi di Gaza yang hancur akibat agresi Israel.

Palestina juga meminta dukungan komunitas internasional untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, baik di Gaza maupun di wilayah lain seperti Tepi Barat dan Yerusalem.

Selain itu, pemerintah Palestina menekankan pentingnya solusi politik berdasarkan resolusi PBB dan Inisiatif Perdamaian Arab. Mereka menyerukan konferensi perdamaian demi pengakuan internasional atas kedaulatan Palestina dan keanggotaannya sebagai anggota penuh PBB.

“Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kestabilan regional serta mengakhiri penjajahan dengan mendirikan Negara Palestina yang beribukota di Yerusalem Timur berdasarkan perbatasan 1967,” demikian pernyataan pemerintah Palestina.