Foto: Adpim Pemprov Kalbar

Berita Kalbar, PIFA – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., beraudiensi bersama Plt.  Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat  beserta rombongan membahas penanganan stunting di Kalimantan Barat, di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Jl. Ahmad Yani Pontianak, Rabu (2/3/2022).

Gubernur mengatakan angka stunting di Kalbar sebanyak 29%. Sedangkan untuk tahun 2024, angka stunting nasional bisa ditekan di 14%.

"Menurut saya, untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% merupakan hal yang sulit. Tapi, tidak juga (Kalbar) menjadi penyumbang ketidakberhasilan negara atau nasional menekan angka di 14%. Kalau tidak bisa 14%, paling tidak menjadi 20% kebawah," ucap Gubernur saat diwawancara.

Kelemahan dalam menekan angka stunting di Kalbar dilihat dari parameter data. Gubernur menegaskan kepada seluruh Kab/Kota di Kalbar  agar dapat memberikan data yang telah divalidasi.

"Jika data sudah berantakan, hasilnya juga akan berantakan. Ketika ada suatu parameter ukur yang jelas, maka tidak akan cocok dengan data yang lain. Padahal kegiatan pemerintah berhubungan antara satu data dengan data lain," tegas H. Sutarmidji.

Beliau menambahkan sebanyak 75% indikator utama berkenaan dengan stunting berkaitan dengan angka kemiskinan.

"Sehingga, tidak relevan jika suatu daerah angka kemiskinannya rendah, tetapi angka stuntingnya tinggi," tambah Gubernur.

Sementara itu, Plt. Kepala BKKBN Kalbar menyampaikan audiensi bersama Gubernur untuk meminta arahan terkait pelaksanaan kegiatan dalam menekan angka stunting di Kalbar.

"Tanggal 12 Maret 2022 nanti akan dilaksanakan secara nasional di 12 Provinsi, termasuk di Kalbar. Insya Allah, Gubernur Kalbar akan hadir langsung dan membuka kegiatan tersebut. Dengan turut mengundang seluruh Bupati/Walikota di Hotel Mercure Pontianak," ucap Muslimat.

Selain itu, Muslimat juga menyampaikan tentang arahan Gubernur terkait langkah-langkah konkret BKKBN berkolaborasi bersama Untan Pontianak Fakultas Kedokteran.

"Kita sudah menggerakkan sejumlah 12.609 TPK (Tenaga Pendamping Keluarga) yang tersebar di 2.031 desa di Kalbar, Gubernur juga meminta kami untuk melakukan kerjasama dengan Tenaga Pendamping Desa yang telah melakukan kegiatan di berbagai desa," jelas Plt. Kepala BKKBN Kalbar.

Sebagai tambahan informasi, stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun. (rs)

Berita Kalbar, PIFA – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., beraudiensi bersama Plt.  Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat  beserta rombongan membahas penanganan stunting di Kalimantan Barat, di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Jl. Ahmad Yani Pontianak, Rabu (2/3/2022).

Gubernur mengatakan angka stunting di Kalbar sebanyak 29%. Sedangkan untuk tahun 2024, angka stunting nasional bisa ditekan di 14%.

"Menurut saya, untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% merupakan hal yang sulit. Tapi, tidak juga (Kalbar) menjadi penyumbang ketidakberhasilan negara atau nasional menekan angka di 14%. Kalau tidak bisa 14%, paling tidak menjadi 20% kebawah," ucap Gubernur saat diwawancara.

Kelemahan dalam menekan angka stunting di Kalbar dilihat dari parameter data. Gubernur menegaskan kepada seluruh Kab/Kota di Kalbar  agar dapat memberikan data yang telah divalidasi.

"Jika data sudah berantakan, hasilnya juga akan berantakan. Ketika ada suatu parameter ukur yang jelas, maka tidak akan cocok dengan data yang lain. Padahal kegiatan pemerintah berhubungan antara satu data dengan data lain," tegas H. Sutarmidji.

Beliau menambahkan sebanyak 75% indikator utama berkenaan dengan stunting berkaitan dengan angka kemiskinan.

"Sehingga, tidak relevan jika suatu daerah angka kemiskinannya rendah, tetapi angka stuntingnya tinggi," tambah Gubernur.

Sementara itu, Plt. Kepala BKKBN Kalbar menyampaikan audiensi bersama Gubernur untuk meminta arahan terkait pelaksanaan kegiatan dalam menekan angka stunting di Kalbar.

"Tanggal 12 Maret 2022 nanti akan dilaksanakan secara nasional di 12 Provinsi, termasuk di Kalbar. Insya Allah, Gubernur Kalbar akan hadir langsung dan membuka kegiatan tersebut. Dengan turut mengundang seluruh Bupati/Walikota di Hotel Mercure Pontianak," ucap Muslimat.

Selain itu, Muslimat juga menyampaikan tentang arahan Gubernur terkait langkah-langkah konkret BKKBN berkolaborasi bersama Untan Pontianak Fakultas Kedokteran.

"Kita sudah menggerakkan sejumlah 12.609 TPK (Tenaga Pendamping Keluarga) yang tersebar di 2.031 desa di Kalbar, Gubernur juga meminta kami untuk melakukan kerjasama dengan Tenaga Pendamping Desa yang telah melakukan kegiatan di berbagai desa," jelas Plt. Kepala BKKBN Kalbar.

Sebagai tambahan informasi, stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun. (rs)

0

0

You can share on :

0 Komentar