Patrick Kluivert Soroti Menit Bermain Pemain Timnas Indonesia di Klub, yang Sedikit Bakal Dicoret?
Indonesia | Senin, 13 Januari 2025
Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert saat diumumkan PSSI. (X @PSSI)
Indonesia | Senin, 13 Januari 2025
Internasional
Berita Internasionak, PIFA - Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) Jakarta, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program perkuliahan UT, bagi para WNI di wilayah kerja KRI Tawau. Konsul RI di Tawau, Heni Hamidah mengatakan, kegiatan kerja sama dalam agenda sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan minat para WNI untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Kegiatan tersebut digelar di Dewan serba guna Sawit Kinabalu, Ladang Sungai Balung-Tawau pada Minggu (16/01/2022) kemarin. “Pendidikan sangat penting sebagai bekal untuk mendapatkan kehidupannyang lebih baik lagi," ucap Heni, mengutip rilis KRI Tawau yang diterbitkan di lamankemenlu.go.id (17/01/2022). Pada kesempatan tersebut, Heni juga mendorong agar Program Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat WNI di Tawau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hadir secara virtual sebagai narasumber, Kepala PPMLN UT, Dr. Pardamaean Daulay S.Sos., M.Si. dan Regjian Pusat Pengelolaan Mahasiswa LN Ibu Dina Arianti, SPd. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 110 orang peserta yang hadir secara langsung dan virtual, terdiri dari para pekerja perkebunan serta guru lokal yang bertugas mengajar di CLC area perkebunan Sawit Kinabalu. (yd)
Nasional
Jakarta-Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), melakukan demosntrasi di gedung KPK, masa yang berjumlah ratusan orang ini melakukan aksi terkait pemberhentian 75 pegawai KPK. Jakarta, Senin (27/09/2021) Ketua BEM UNS Solo, Zakky Zuhad selaku koordinator aksi membacakan lima tuntutan tersebut dengan pengeras suara. Zakky membacakan tuntutan-tuntutan itu di hadapan Kapolres Metro Jaksel Kombes Azis Andriansyah hingga Wakapolres Metro Jaksel AKBP Antonius Agus Rahmanto. "Membawa lima tuntutan yang tercatut kepada Pak Jokowi dan Pimpinan KPK. Menyatakan sikap, satu, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang tidak memberikan kami ruang untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi di depan Gedung Merah Putih KPK," ujarnya. Zakky mengatakan polisi sangat berlebihan dalam mengamankan aksi BEM SI. Dia juga menyayangkan pimpinan KPK yang tidak menemui mereka. "Dua, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak berlebihan, dibuktikan dengan beberapa kawan kami yang robek bajunya, kemudian beberapa terluka," jelasnya. "Tiga, menyayangkan sikap pimpinan KPK yang tidak menemui kami dan malah pergi ke Jambi. Kami kecewa dengan sikap Presiden yang telah melontarkan janji-janji dari periode pertama sampai periode kedua, namun beliau lepas dari tanggung jawab di tengah kondisi KPK yang membutuhkan beliau," sambung Zakky. Zakky juga mengatakan mereka akan kembali datang ke KPK. Dia mengatakan demo bakal digelar dengan jumlah massa yang lebih besar. Berikut ini lima tuntutan yang dibacakan Zakky: 1. Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama. 2. Mendesak presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi ASN. 3. Menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi. 4. Mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi. 5. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap Ditjen Pajak, kasus suap KPU Harun Masiku. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan akibat saling dorong aparat keamanan dan mahasiswa.
Lokal
Berita Lokal, PIFA – APBD Perubahan Provinsi Kalbar Tahun 2022, disahkan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalbar, setelah melalui proses dan dinamika di kedua belah pihak, Kamis (29/9/2022). Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson menerangkan, penyusunan APBD Perubahan dalam rangka menyesuaikan pendapatan dan belanja daerah. Pada perubahan ini, terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp244 miliar. “Berasal dari beberapa item. Pajak air permukaan, PKB-BBNKB dan lain-lain,” katanya, kemarin. Pemprov Kalbar juga melakukan penyesuaian belanja yang bersifat mandatori. Misalnya dana insentif daerah yang diperoleh sebesar Rp10,831 miliar untuk pengendalian inflasi. Selain itu ada pula penganggaran dua persen dari DAU, yang juga dalam rangka pengendalian inflasi. “Prioritas kita sesuaikan dengan pendapatan. Jika meningkat, kita lakukan kegiatan yang sifatnya kewenangan daerah,” ujarnya. Total APBD Perubahan tahun 2022 yang disahkan mencapai Rp6.027.185.385.595 termasuk mandatori pusat. Sementara sebelum perubahan, nilainya Rp5.734.417.499.951. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan, delapan fraksi DPRD menyetujui, walau terjadi dinamika dengan adanya masukan dan saran mulai dari yang lembut hingga yang keras. Legislator Partai Golkar itu berharap, Pemprov Kalbar ke depan dapat mengakomodir usulan legislatif. Sehingga pembahasan APBD 2023, benar-benar sesuai fungsi masing-masing. Dan hasil reses bisa menjadi patokan. (ap)