PIFA, Internasional - Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mengecam serangan yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar pada Selasa (11/4/2023). Serangan udara di Myanmar tengah ini menewaskan sedikitnya 100 orang, termasuk anak-anak.

Turk mengaku "ngeri" saat mengetahui laporan serangan udara tersebut.

"Tampaknya anak-anak sekolah sedang menari, serta warga sipil lainnya yang menghadiri upacara pembukaan di aula desa Pazi Gyi, Kotapraja Kanbalu, termasuk di antara para korban," kata Volker Turk dalam pernyataan yang dimuat dalam laman resmi PBB, mengutip CNN Indonesia.

"Sebuah helikopter tempur kemudian dilaporkan menembaki mereka yang melarikan diri dari aula," sambungnya sambil mengutip laporan sekitar 100 orang tewas akibat serangan keji itu.

Turk menilai serangan udara ini menjadi bukti terang-terangan mengabaikan aturan terkait hukum internasional.

"Seperti yang telah saya catat sebelumnya, ada alasan yang masuk akal untuk percaya militer dan milisi yang berafiliasi dengannya bertanggung jawab atas berbagai macam pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia sejak 1 Februari 2021," tegas dia.

"Beberapa di antaranya mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang," timpalnya.

Dia juga menegaskan bahwa semua hal yang terjadi saat ini bahkan sejak beberapa tahun lalu nantinya dipertanggungjawabkan junta Myanmar dalam peradilan internasional.

Diberitakan sebelumnya oleh AP pada Selasa (11/4), banyak saksi mata menyatakan serangan dilakukan saat sekitar 150 warga, termasuk anak-anak, menghadiri acara yang digelar oleh penentang kekuasaan militer. Saksi menyebut jet tempur menjatuhkan bom langsung ke kerumunan orang yang berkumpul pada pukul 8.00 waktu setempat untuk pembukaan kantor lokal gerakan oposisi negara di luar desa Pazigyi, Sagaing.

30 berselang, sebuah helikopter muncul dan menembak ke lokasi yang sama. Mulanya, jumlah korban tewas yang diumumkan hanya 50 orang.

Kemudian, media independen memberitakan jumlah korban jiwa bertambah, tembus hingga 100 orang. Mayoritas korban merupakan perempuan dan 20-30 anak-anak. (yd)

Angka tersebut dinilai sulit untuk dikonfirmasi ulang secara independen karena pelaporan dibatasi pemerintah militer.