PIFA, Internasional – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memantau ketat rangkaian unjuk rasa di Indonesia yang berujung ricuh dan memakan korban jiwa di sejumlah daerah. Melalui Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), PBB menyerukan agar pemerintah Indonesia segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam penanganan aksi tersebut.

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata Ravina Shamdasani, juru bicara OHCHR, dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui situs PBB, Selasa (2/9).

Desak Penyelidikan dan Pentingnya Dialog

Shamdasani menyebut PBB terus memantau perkembangan situasi di Indonesia, khususnya terkait aksi protes nasional menolak tunjangan anggota parlemen, kebijakan penghematan anggaran, serta dugaan penggunaan kekuatan yang dinilai tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan.

“Kami memantau dengan saksama serangkaian tindak kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan,” jelasnya.

PBB menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat sebagai jalan keluar dari ketegangan politik dan sosial yang terjadi.

“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” tambah Shamdasani.

Tegaskan Prinsip HAM dan Kebebasan Pers

Dalam pernyataannya, Shamdasani juga mengingatkan agar otoritas Indonesia tetap menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sesuai dengan standar internasional dalam penanganan demonstrasi.

“Seluruh aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran media dalam mengawasi situasi di lapangan dan meminta agar jurnalis dapat bekerja secara bebas dan independen.

“Media harus diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen,” ujarnya.

Enam Korban Jiwa dan Ajakan Menahan Diri

Kericuhan dalam beberapa unjuk rasa yang digelar di berbagai kota, termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar, telah menelan sedikitnya enam korban jiwa. Selain itu, puluhan orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.

Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi sipil menyerukan agar semua pihak menahan diri serta tetap menyampaikan pendapat melalui jalur damai.

PBB menegaskan akan terus memantau situasi dan berharap Indonesia dapat mengelola krisis ini dengan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum.