PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza saat ini kemungkinan merupakan yang paling parah sejak konflik antara Israel dan Palestina kembali meletus 18 bulan lalu. Peringatan ini disampaikan oleh Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers di Markas Besar PBB pada Senin (14/4).

“Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) memperingatkan bahwa situasi kemanusiaan saat ini kemungkinan adalah yang terburuk sejak pecahnya pertikaian,” ujar Dujarric.

Menurutnya, sudah lebih dari satu setengah bulan tidak ada pasokan bantuan yang diperbolehkan masuk ke Gaza, menjadikannya periode penghentian bantuan terpanjang sejak serangan dimulai. Akibatnya, penderitaan warga sipil meningkat tajam di tengah kehancuran infrastruktur vital dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti air, makanan, dan obat-obatan.

“Warga sipil kini secara efektif terjebak di kantong-kantong wilayah Gaza yang makin terfragmentasi dan tidak aman, sementara akses terhadap layanan dasar untuk bertahan hidup terus menyusut setiap harinya,” ujarnya.

Dujarric juga mengecam keputusan otoritas Israel yang pada akhir pekan lalu kembali mengeluarkan empat perintah evakuasi tambahan, yang menurutnya semakin mempersempit ruang aman bagi warga sipil. Ia mencatat bahwa sekitar 70 persen wilayah Gaza kini berada di bawah perintah pengungsian atau dikategorikan sebagai zona terlarang.

“Perintah pengungsian ini secara langsung menghambat akses terhadap separuh sumur air bersih yang tersisa di Jalur Gaza,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pasokan yang semakin menipis telah memaksa organisasi kemanusiaan melakukan penjatahan bantuan secara drastis.

Menanggapi pertanyaan soal apakah pemblokiran bantuan oleh Israel bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, Dujarric menegaskan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki kewajiban hukum internasional untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan layanan dasar bagi warga Gaza.

“Hal itu tidak terjadi. Kami serahkan kepada lembaga peradilan untuk memutuskan apakah ini kejahatan perang. Tapi yang jelas, ini sudah melanggar hukum internasional,” tegasnya.

Sejak 2 Maret, Israel menutup seluruh perbatasan Gaza dan memblokir masuknya bantuan penting ke wilayah kantong Palestina tersebut. Ketegangan kembali memuncak setelah Israel melancarkan serangan besar pada 18 Maret, yang mematahkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang telah diberlakukan sejak Januari.

Hingga kini, hampir 51.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak dilaporkan tewas akibat serangan Israel sejak Oktober 2023. Situasi ini memicu kecaman global dan mendorong langkah hukum internasional.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresi militernya.