PDIP Larang Kader Manfaatkan Program MBG untuk Keuntungan Pribadi
Politik | Jumat, 27 Februari 2026
PIFA, Politik - PDI Perjuangan (PDIP) melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencari keuntungan finansial maupun bentuk manfaat material lainnya.
Larangan tersebut tertuang dalam surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Dalam surat itu ditegaskan bahwa seluruh kader partai di tiga pilar—struktural, legislatif, dan eksekutif—dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan program MBG demi kepentingan pribadi.
"DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader partai pada tiga pilar partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif), dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya," demikian kutipan dalam surat tersebut.
DPP juga meminta para kader menjaga integritas dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat terhadap partai. Kader diminta mengawal pelaksanaan Program MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Dalam surat itu ditegaskan, setiap pelanggaran terhadap instruksi tersebut akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin partai dan dikenakan sanksi organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan internal partai.
Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat tersebut. Ia menyebut instruksi itu menjadi penegasan bahwa partainya tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan individu untuk terlibat dalam bisnis MBG.
“Dengan adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” ujar Guntur.
Ia menambahkan, surat tersebut juga menjadi jawaban atas tudingan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati yang sebelumnya menyebut seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Menurut Guntur, dengan adanya instruksi itu, partai secara tegas melarang keterlibatan anggota dan kader PDIP dalam bisnis MBG.
