PIFA.CO.ID, POLITIK - Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengaitkan status tersangka Hasto Kristiyanto dengan keputusan PDIP memecat Jokowi dan keluarganya. Dalam jumpa pers di DPP PDIP Jakarta, Selasa (24/12), Ronny menilai kasus hukum yang menjerat Hasto adalah politis.

Ia menyebut bahwa kasus ini selalu dijadikan teror kepada Hasto sejak lantang mengkritik pemerintahan Jokowi.

"Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," kata Ronny.

PDIP memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Senin (16/12). Pemecatan dilakukan dengan alasan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK dengan mencalonkan Gibran di Pilpres 2024. Ronny menyebut ada upaya pembunuhan karakter terhadap Hasto dan menilai KPK melakukan cipta kondisi dengan membocorkan SPDP yang bersifat rahasia.

Ronny mengatakan PDIP akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif, namun menilai kasus suap yang menjerat Hasto sebagai bentuk politisasi hukum.

"Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap. Dia diduga terlibat menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar caleg PDIP Harun Masiku bisa menjadi Anggota DPR 2019-2024 melalui jalur PAW. Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah politisasi hukum, menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti.