PIFA.CO.ID, NASIONAL - Ketua Panja RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Dolfie, menegaskan UU HPP merupakan inisiatif pemerintahan Jokowi yang diajukan ke DPR pada 5 Mei 2021.

Seluruh fraksi DPR menyetujui pembahasan, kecuali PKS. UU ini resmi disahkan pada 7 Oktober 2021.

UU HPP, berbentuk Omnibus Law, mencakup perubahan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU Cukai, serta mengatur program pengungkapan sukarela wajib pajak dan pajak karbon.

Tarif PPN ditetapkan 12 persen mulai 2025, dengan rentang perubahan 5-15 persen sesuai persetujuan DPR, bergantung kondisi ekonomi nasional.

Dolfie menekankan, kenaikan tarif PPN harus disertai penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan masyarakat.

Sementara itu, Waketum Gerindra Rahayu Saraswati mengkritik sikap PDIP yang kini menolak PPN 12 persen. Menurutnya, PDIP justru terlibat dalam pembahasan UU HPP. "Kalau menolak, kenapa tidak sejak awal saat mereka menjadi Ketua Panja?" ujar Sara.