Ganjar menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan internal di PDIP mengenai usulan tersebut. Ia menambahkan, partainya tidak akan bersikap reaktif dan lebih memilih mengkaji usulan itu secara mendalam.

Ia juga mengingatkan alasan diadakannya Pilkada langsung adalah untuk mengatasi masalah dalam pemilihan melalui DPRD yang dinilai tidak merepresentasikan kehendak rakyat karena maraknya praktik jual beli dukungan.

Lebih lanjut, Ganjar menyoroti bahwa sistem apa pun yang diterapkan akan menghasilkan dampak buruk jika para pemangku kepentingan tidak patuh pada aturan atau jika penegakan aturan lemah. Menurutnya, masalah utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada pelaksanaan dan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul Sembiring, secara pribadi mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ia berpendapat bahwa Pilkada langsung yang saat ini diterapkan membutuhkan biaya besar dan dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Tifatul juga menyarankan agar gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai langkah efisiensi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di perayaan HUT ke-60 Partai Golkar. Ia menilai sistem tersebut lebih efisien seperti yang diterapkan di beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Menurut Prabowo, usulan ini bertujuan untuk menekan anggaran Pilkada yang dinilai terlalu mahal.