PIFA, Nasional - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa tidak adanya backup Pusat Data Nasional (PDN) bukanlah masalah tata kelola, melainkan akibat kebodohan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat.

Meutya memberikan tanggapannya setelah Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mengakui adanya kekurangan dalam tata kelola yang menyebabkan serangan siber terhadap PDN. 

"Kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," ujar Hinsa.

Namun, Meutya menilai bahwa alasan tersebut tidak bisa diterima. Menurutnya, tidak adanya backup untuk PDN menunjukkan kebodohan dalam pengelolaan data nasional. 

"Kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola sih Pak, kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan karena cuma 2%, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih, Pak," ujarnya.

Meutya menekankan bahwa memiliki data nasional yang dipadukan dari seluruh kementerian seharusnya menjadi prioritas. 

"Punya Data Nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ke beberapa kementerian belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Yang paling patuh imigrasi saya dengar itu yang paling nggak selamat," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Meutya kembali menegaskan bahwa masalah utama dalam kasus ini bukanlah tata kelola, tetapi kebodohan karena tidak adanya backup.

"Intinya jangan bilang lagi tata kelola Pak, karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup," imbuhnya. (ad)