PIFA, Lokal – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Sekadau menyayangkan pemberitaan yang dimuat di salah satu media online pada Sabtu (25/10/2025) dengan judul “Bawaslu Sekadau Ajak Pengurus Pemuda Muhammadiyah Peduli Pengawasan Partisipatif.”

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa Ketua Bawaslu Sekadau, Marikun, S.Sos, mengajak pengurus Pemuda Muhammadiyah turut berperan aktif dalam pengawasan partisipatif pada pemilu mendatang. Namun, PDPM Sekadau menilai pemberitaan itu mengandung klaim sepihak karena belum ada kesepakatan resmi antara kedua pihak.

“Kami mengapresiasi niat baik Bawaslu Sekadau. Tapi perlu kami luruskan, bahwa hingga saat ini belum ada bentuk kerja sama formal antara Pemuda Muhammadiyah dan Bawaslu Sekadau,” ujar Ridwan, Wakil Ketua PDPM Sekadau, Sabtu (1/11/2025).

Ridwan menjelaskan bahwa kegiatan yang dimaksud dalam berita tersebut sejatinya adalah acara pengukuhan pengurus PDPM Kabupaten Sekadau, bukan kegiatan resmi Bawaslu ataupun bagian dari program pengawasan bersama. Ia menegaskan, kehadiran Ketua Bawaslu Sekadau dalam acara itu hanyalah sebagai tamu undangan.

“Dalam berita itu seolah-olah Pemuda Muhammadiyah telah menjadi bagian dari program pengawasan Bawaslu. Padahal, yang terjadi hanyalah murni kegiatan pengukuhan PDPM dan seminar kepemudaan terkait UMKM. Bawaslu Sekadau hadir sebagai undangan, bukan kerja sama formal yang sudah disepakati atau kegiatan sosialisasi pengawasan seperti yang dimaksud,” tegasnya.

PDPM Sekadau menilai klarifikasi ini penting agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat dan mencegah pemanfaatan isu tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami mendesak Bawaslu Sekadau untuk memberikan klarifikasi terbuka di minimal tiga media mainstream terkait klaim sepihak tersebut. Jangan sampai Bawaslu terkesan memanfaatkan momentum forum tersebut sebagai program kerja dengan tujuan tertentu,” tambah Ridwan.

Lebih lanjut, Pemuda Muhammadiyah Sekadau berharap agar ke depan Bawaslu dapat lebih bijak dalam menjalankan kerja-kerja kelembagaannya. Hal itu dinilai penting demi menghindari kesalahpahaman publik serta menjaga kredibilitas lembaga pengawas pemilu.

“Kami, Pemuda Muhammadiyah, adalah organisasi yang terbuka, tapi tentu dengan mekanisme yang disepakati bersama, bukan klaim sepihak seperti itu,” pungkasnya.