Foto: Prokopim Pemkab Kubu Raya

Peduli Inklusi, Pemkab KKR Buka Kelas ToT Bahasa Isyarat

Kubu Raya | Sabtu, 2 Oktober 2021

Berita Kubu Raya, Kalbar - Pifa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuka pelatihan kelas Training of Trainer (ToT) Bahasa Isyarat Indonesia (BISI-Ku) bagi Dinas dan instansi pemerintah di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa, Jumat (1/10/2021).

Adapun peserta kelas ToT merupakan perwakilan dari dinas-dinas, baik Dinas Pendidikan diantara guru SD, SMP, PAUD dan TK.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan berharap, dengan dibukanya kelas perdana ToT Bisi-Ku mampu memberikan pelayanan berbasis kesamaan hak dan kesetaraan di Kabupaten Kubu Raya dan sebagai sarana bagi komunitas tuli dengan keluarga dan masyarakat.

Tidak lupa, Muda juga mengapresiasi Kepala SMA Taruna Bumi Khatulistiwa yang langsung merespon dan mengijinkan dua kelas di sekolah itu digunakan untuk kelas ToT.

Muda menjelaskan, dari 30 peserta ToT akan dibagi kedalam dua kelas, sehingga setiap kelasnya ada 15 peserta yang akan mengikuti 12 pertemuan untuk level satu dan naik menjadi level dua untuk 12 pertemuan berikutnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, pertemuan ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jum'at.

Muda mengatakan, karena pelatihan tersebut bersifat ToT, diharapkan peserta sudah bisa memenuhi standar karena sudah ada sertifikat dari Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pubisindo) yang ada di Jakarta.

"Dalam pelatihan, Pubisindo juga menegaskan teman-temannya yang ada di Kubu Raya, baik dari komunitas tuli Kalbar maupun komunitas peduli inklusi dan kesetaraan. Yang mana mereka diberikan kuasa dan kepercayaan untuk memberikan kelas ini," ucap Muda.

Rekomendasi

Pifabiz

Sinopsis The Potato Lab: Drama Comeback Kang Tae Oh yang Dinanti Penggemar

Indonesia

| Selasa, 4 Maret 2025

Pifabiz

Nikita Mirzani Laporkan Dua Kejadian ke Polres Jakarta Selatan, Apa Itu?

Jakarta

| Kamis, 13 Februari 2025

Sports

H2H dan Prediksi Duel Sengit Semifinal Copa del Rey 2025 Barcelona vs Atletico Madrid

Spanyol

| Selasa, 25 Februari 2025

Lokal

Polres Sekadau Kawal Mediasi Karyawan dan Manajemen PT. BSL

Sekadau

| Rabu, 8 Januari 2025

Sports

Inter Milan Incar Treble Musim Ini: Serie A, UCL, Coppa Italia

Italia

| Sabtu, 8 Maret 2025

Sports

Sang Juara Dunia Aldi Satya Mahendra Bawa Nilai Positif “El’ Dablek”, Tampil Perdana Pakai Wearpack Official

Indonesia

| Rabu, 12 Februari 2025

Pifabiz

Kabar Duka, Mochamad Jamasari Pemeran Kang Gobang di Preman Pensiun Meninggal Dunia

Indonesia

| Jumat, 7 Februari 2025

Sports

Dukungan FIFA-GIZ Pacu Pengembangan Sepak Bola Wanita di Indonesia

Indonesia

| Senin, 27 Januari 2025

Sports

Harga Tiket Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Mulai Rp300 Ribu

Indonesia

| Selasa, 4 Maret 2025

Lokal

Kalbar Food Festival ke-6 Siap Pecahkan Rekor MURI Lewat Minum 1000 Kopi Durian

Pontianak

| Rabu, 5 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Sekda Kalbar Tinjau Langsung RSUD dr. Soedarso untuk Optimalisasi Pelayanan

Berita Kalbar, PIFA - Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso yang juga merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Anggota Dewan Pengawas, dr. Eko R Suhardiman, Sp.B., dan Kepala Bidang Penunjang RSUD dr. Soedarso, dr. Purwitasari, A.P., melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) perdana di RS milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (26/4/2022) kemarin. Ketua Dewas menelusuri satu persatu ruangan rumah sakit sekaligus berdialog dengan beberapa orang pasien yang sedang dirawat. Usai melaksanakan sidak, Ketua Dewas RSUD dr. Soedarso mengatakan sidak tersebut dalam rangka menindaklanjuti keluhan pasien mengenai sarana dan prasarana di RS tersebut. "Berdasarkan hasil kunjungan kami, RSUD dr. Soedarso memang masih kekurangan sarana dan prasarana. Seperti waktu tunggu di IGD yang masih lama, sehingga beberapa pasien menunggu lebih dari 7-8 jam. Sedangkan masa tunggu ideal paling lama 6 jam. Setelah kami lihat, ruang antara di RS Soedarso sangat terbatas, sedangkan RS ini menjadi RS rujukan di Kalimantan Barat dan sebagai RS pemerintah yang melayani Jaminan Kesehatan Nasional BPJS. Jadi, dengan dibangunnya gedung baru, diharapkan keluhan masyarakat tidak banyak lagi," jelas dr. Harisson, M.Kes. Terbatasnya jumlah tempat tidur yang dimiliki RS rujukan di Kalbar dinilai masih menjadi kendala dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pasien. "Saat ini hanya RSUD dr. Soedarso, RS Bhayangkara Anton Soedjarwo, dan RS Untan, yang melayani pasien menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS di Kalimantan Barat. Jadi, bisa dipahami apa penyebab masih kurangnya tempat tidur yang kita miliki," ujar Ketua Dewas RSUD dr. Soedarso. dr. Harisson, M.Kes., mempunyai pesan khusus terhadap Direktur RSUD dr. Soedarso, yakni membuat pasien merasa nyaman dan merasa seperti berada di rumah saat menjalani masa rawat inap. “Jadi, pelayanan kita harus benar-benar ramah. Saya menyarankan kepada manajemen RSUD dr. Soedarso untuk membuat program, seperti ada bulan atau tanggal tertentu melaksanakan program “Soedarso Menyapa”. Kami akan uji coba semua perawat dan karyawan untuk menyapa pasien agar pasien bisa merasa tenang dan nyaman," tutup Sekda Prov Kalbar. (rs)

Kalbar

| Rabu, 27 April 2022

Lokal

Pj Wali Kota Pontianak Tinjau Pelaksanaan Larangan Kantong Plastik di Swalayan

PIFA.CO.ID, LOKAL - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah swalayan dan toko modern guna memantau penerapan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sebagai wadah belanja. Dari hasil sidak, seluruh toko telah mematuhi arahan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Meski masih terdapat beberapa kendala, Edi optimis masyarakat akan berangsur-angsur terbiasa dengan aturan baru tersebut."Pada tahap awal, pendekatan persuasif kami utamakan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan diri. Ke depan, kami akan berdiskusi dengan DPRD terkait mekanisme penerapan sanksi," ujarnya setelah melakukan sidak di salah satu swalayan di Jalan Gajah Mada, Senin (6/1/2024).Edi menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Layang. Ia menekankan pentingnya penanganan sampah plastik secara serius guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan."Kondisi TPA Batu Layang cukup memprihatinkan karena didominasi sampah plastik. Teknologi yang kita miliki saat ini belum cukup canggih untuk mengolah atau mendaur ulang sampah plastik dengan optimal," katanya.Pemkot Pontianak, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terus berupaya menekan jumlah sampah plastik dengan berbagai program, seperti pendirian Bank Sampah, edukasi pengelolaan limbah rumah tangga, Program Kampung Iklim (Proklim), penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwa), serta penyediaan rumah kompos."Kami telah melakukan berbagai upaya, tetapi tingginya penggunaan kantong plastik menyebabkan biaya pengelolaan sampah ikut meningkat. Oleh karena itu, kami mencoba mengurangi plastik agar tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas," jelas Edi.Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2023 Kota Pontianak menghasilkan 441,88 ton sampah per hari. Saat ini, upaya pengurangan sampah oleh masyarakat baru mencapai 25,06 persen.Pemkot Pontianak menargetkan pengelolaan sampah dengan skema 70 persen ditangani oleh pemerintah dan 30 persen dikurangi oleh masyarakat."Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian misi dan target Kota Pontianak," tutup Edi.

Pontianak

| Senin, 6 Januari 2025

Lokal

Lapas Ketapang Overcrowded, Kanwil Kalbar Jajaki Pembangunan Lapas/Rutan di Kayong Utara

Berita Kalbar, PIFA– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar berencana membanguan Lapas/Rutan di Kabupaten Kayong Utara, hal ini disampaikan Kakanwil dalam Coffe Morning dengan Pejabat Tinggi (Pimti Pratama), pada Selasa (31/05/2022). Wacana pembangunan Lapas/Rutan di Kabupaten Kayong Utara ini melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ketapang Overcrowded, ditambah lagi bangunan yang kurang memadai. “Kanwil Kemenkumham Kalbar akan menjajaki rencana pembangunan Lapas/Rutan di Kabupaten Kayong Utara, mengingat Lapas Ketapang sudah Overcrowded, jadi pelu kita urus terkait hibah tanah dengan Pemerintah setempat,” ujar Pria. “Bukan kami tidak maksimal, tapi jumlah petugas yang ada dengan jumlah penghuni tidak sebanding ditambah bangunan Gedung Lapas Ketapang tidak memadai, ini bisa menimbulkkan dampak negative dikemudian hari. Jadi untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan, kami akan menjajaki kemungkinan membangun Lapas/Rutan di Kayong Utara.” lanjutnya. Sementara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti mengatakan Kondisi Lapas Ketapang saat ini sudah tidak kondusif, jumlah penghuni sudah sangat Overcrowded 400% lebih. “Memang di Lapas Ketapang sudah sangat Overcrowded, dari kapasitas 200 penghuni saat ini dihuni 997 orang. Untuk penambahan kamar hunian dengan perluasan areal Lapas, sudah tidak memungkinkan,” ucap Ika. Ika menambahkan alternatif yang paling tepat adalah membangun Lapas/Rutan di wilayah pemekaran dari Kabupaten Ketapang yaitu Kabupaten Kayoong Utara. “Hasil pembicaraan dalam coffe morning tadi salah satunya adalah dalam waktu dekat Kakanwil dan jajaran akan melakukan audiensi dengan Bupati Kayong Utara untuk mengajukan permohonan hibah tanah untuk Lapas/Rutan,” ujarnya. (Ja)

Kalbar

| Rabu, 27 April 2022

Pontianak

| Senin, 6 Januari 2025

Ketapang

| Rabu, 1 Juni 2022