PIFA.CO.ID, NASIONAL - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 dibatalkan.

"Pelantikan (kepala daerah) yang non-sengketa MK, 296 itu yang 6 Februari akan disatukan dengan hasil putusan dismissal," ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/1).

Keputusan ini diambil sebagai respons atas putusan sela MK. MK sendiri akan membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 pada 4 dan 5 Februari 2025.

Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah diberi laporan mengenai keputusan ini. Prabowo pun mengarahkan agar pelantikan kepala daerah dilakukan secara efisien dengan menyatukan pelantikan kepala daerah non-sengketa dan hasil dismissal MK.

"Beliau berprinsip bahwa kalau memang jaraknya tidak terlalu jauh untuk efisiensi, sebaiknya satukan saja," jelas Tito.

Namun, Tito mengaku belum bisa memastikan kapan pelantikan tersebut akan digelar karena masih perlu berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan MK.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan Mendagri dan lembaga penyelenggara pemilu pada Senin (3/2) untuk membahas perubahan jadwal pelantikan kepala daerah.

Sebelumnya, pemerintah dan Komisi II DPR telah menyepakati pelantikan kepala daerah non-sengketa dilakukan pada 6 Februari 2025. Namun, dengan adanya perubahan ini, keputusan akhir akan dibahas kembali dalam rapat tersebut.