Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterang pers terkait hasil Rakorsus Tragedi Sepak Bola di Kanjuruhan, Senin (3/10/2022), di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. (Foto: Setkab RI)

Nasional

Pemerintah Bentuk TGIPF untuk Usut Tragedi Kanjuruhan

Jakarta | Selasa, 4 Oktober 2022

Berita Nasonal, PIFA - Pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10/2022) malam yang telah menelan ratusan korban jiwa. TGIPF dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

“Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF),” kata Menko Polhukam, Senin (3/10/2022), di Jakarta, mengutip Setkab RI.

Mahfud menyebut tim ini berisi gabungan dari pejabat perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nantinya, hasil dari investigasi beserta rekomendasi dari TGIPF akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Tim ini bekerja dalam waktu dua minggu sampai paling lama satu bulan dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden,” ujar Mahfud.

Berikut daftar nama ketua, wakil ketua, dan para anggota TGIPF Kanjuruhan:
1. Menko Polhukam Mahfud MD, sebagai Ketua
2. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, sebagai Wakil Ketua
3. Nur Rochmad (Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum)/Mantan Deputi III Kemenko Polhukam), sebagai Sekretaris
4. Rhenald Kasali (Akademisi dari Universitas Indonesia), sebagai Anggota
5. Sumaryanto (Rektor Universitas Negeri Yogyakarta), sebagai Anggota
6. Akmal Marhali (Pengamat Olahraga/Koordinator Save Our Soccer), sebagai Anggota
7. Anton Sanjoyo (Jurnalis Olahraga pada Harian Kompas), sebagai Anggota
8. Nugroho Setiawan (Mantan Pengurus PSSI dengan lisensi dari FIFA), sebagai Anggota
9. Letjen TNI (Purn) Doni Monardo (Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana), sebagai Anggota
10. Mayjen TNI (Purn) Suwarno (Wakil Ketua Umum 1 KONI), sebagai Anggota
11. Irjen Pol (Purn) Sri Handayani (Mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Barat), sebagai Anggota
12. Laode M. Syarif (Kemitraan/Mantan pimpinan KPK), sebagai Anggota
13. Kurniawan Dwi Yulianto (Mantan pemain Tim Nasional Sepak Bola/Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI)), sebagai Anggota

(yd)

Rekomendasi

Lokal

Keluarga Pasien Cabuli Tenaga Medis Saat Piket di RSUD Ketapang

Ketapang

| Kamis, 8 Mei 2025

Pifabiz

Sherina Munaf Resmi Gugat Cerai Baskara Mahendra, Sidang Perdana Akhir Januari

Indonesia

| Jumat, 17 Januari 2025

Sports

Mertua Pratama Arhan Tuduh Pemain Timnas Pura-pura Cedera, RS Mitranya PSSI Beri Klarifikasi

Indonesia

| Kamis, 27 Maret 2025

Sports

PSSI Gandeng KNVB, Targetkan Transformasi Sepak Bola Nasional

Indonesia

| Rabu, 29 Januari 2025

Lokal

Efesiensi Anggaran, Pemprov Kalbar Pangkas Perjalanan Dinas 50 Persen dan Hemat Listrik di Siang Hari

Pontianak

| Rabu, 12 Februari 2025

Lifestyle

Mengenal Luak Kue, Kudapan yang Hanya Ada Saat Perayaan Imlek

Pontianak

| Kamis, 23 Januari 2025

Sports

Yamaha Suguhkan Pengalaman Balap Istimewa di Mandalika Bersama Aerox Alpha, R25, dan MT-25

Otomotif

| Rabu, 18 Juni 2025

Lifestyle

Teknik Tepat Menyikat Gigi dan Penggunaan Obat Kumur yang Benar Menurut Dokter Spesialis

Lifestyle

| Jumat, 13 Juni 2025

Lokal

Pj Gubernur Kalbar Tegaskan Sanksi Disiplin untuk SMAN 1 Mempawah Terkait Lalai Pengisisan PDSS

Mempawah

| Jumat, 7 Februari 2025

Pifabiz

Netflix Siap Tayang Film Indonesia A Normal Woman Dibintangi Marissa Anita

Pifabiz

| Rabu, 11 Juni 2025

Berita Terkait

Nasional

Parah! Tak hanya Pungli Rp 4 M, Petugas Rutan KPK Juga Cabuli Istri Tahanan Lewat VCS 10 Kali

PIFA, Nasional - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan bahwa petugas di rumah tahanan (rutan) KPK yang terlibat dalam pelanggaran kode etik berupa tindakan asusila telah diberikan sanksi sedang oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (23/6/2023) lalu. "Dewas melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap pihak terkait, dilanjutkan sidang etik pada April 2023, dengan putusan pelanggaran etik sedang," kata Ali menanggapi hebohnya informasi yang beredar di masyarakat mengenai pelanggaran etik tindakan asusila oleh petugas di rutan. Sanksi yang diberikan kepada petugas rutan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, yang kemudian dilanjutkan kepada Dewas pada bulan Januari 2023. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengenai penegakan etik dan pedoman perilaku KPK, pada Pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa pelanggaran etik dalam tingkatan sedang akan dikenai sanksi berupa pemotongan gaji pokok selama enam bulan. Besar pemotongan gaji pokok yang diberikan adalah sebesar 10 persen selama enam bulan, 15 persen selama enam bulan, atau 20 persen selama enam bulan. Sebelumnya, mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, mengungkapkan bahwa kasus pungutan liar (pungli) di rutan KPK berawal dari laporan istri tahanan yang mengalami perlakuan cabul oleh petugas KPK. "Awal mula kasus Rutan KPK karena ada laporan dari istri tahanan KPK yang mendapat perlakuan asusila oleh petugas KPK," ungkap dia. Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris, telah menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh pegawai rumah tahanan (rutan) KPK terhadap istri tahanan. Haris menyatakan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dewas. Selanjutnya, Haris mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah dibawa ke sidang etik dan telah ada putusan. "Ya (menerima laporan asusila dari istri tahanan) dan sudah selesai diputus dalam sidang etik," ujar Haris dalam keterangannya. Haris juga membenarkan bahwa dugaan adanya pungutan liar di rutan KPK ini berawal dari laporan mengenai tindakan asusila. "Ya," katanya singkat. Ringkasan Salinan Pencabulan Istri Tahanan Dalam salinan putusan yang dikeluarkan oleh Dewas KPK dengan nomor: 01/DEWAS/ETIK/04/2023, yang dikutip PIFA menyebutkan bahwa Dewas KPK pertama kali menerima laporan mengenai tindakan asusila oleh pegawai KPK pada akhir Januari 2023. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kasus pelecehan yang disebutkan oleh Novel telah diputuskan oleh Dewan Pengawas dalam sidang etik pada bulan April 2023. Terlapor dalam kasus tersebut adalah seorang staf dengan inisial M, yang bekerja sebagai petugas registrasi di Rumah Tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih atau biasa disebut Rutan K4. M, seorang pria berusia 35 tahun asal Indramayu, Jawa Barat, dilaporkan oleh adik dari salah satu tersangka kasus jual-beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kasus korupsi di Pemalang ditangani oleh KPK sejak Agustus 2022. Adik tersebut melaporkan staf KPK tersebut karena sering menghubungi istri kakaknya yang sedang menjadi tahanan di rutan KPK. M mendapatkan nomor kontak istri tahanan tersebut karena korban sering mengunjungi suaminya di rutan KPK. VCS 10 Kali Dari situlah, pegawai KPK tersebut sering berkomunikasi melalui telepon dan panggilan video. Dalam panggilan video tersebut, keduanya diduga melakukan tindakan yang tidak pantas beberapa kali. Mereka juga pernah bertemu sekali di Tegal untuk jalan-jalan. Staf KPK tersebut mengaku menjalin komunikasi karena sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Sementara itu, istri tahanan tersebut mengaku terpaksa menuruti permintaan tersebut karena khawatir akan berdampak pada kondisi suaminya yang sedang menjadi tahanan. "Hal ini sudah dilakukan sebanyak sekitar 10 kali sejak September 2022 sampai Januari 2023,” demikian keterangan pelapor dan korban dalam dokumen putusan Dewas KPK yang dikutip PIFA.

Jakarta

| Selasa, 27 Juni 2023

Lokal

Tjhai Chui Mie Tinjau Lokasi Banjir di Aliran Sungai Singkawang

Berita Singkawang, PIFA - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, SE, MH meninjau lokasi banjir di sekitar tepian sungai Singkawang di wilayah RT 11,12,13 Kelurahan Pasiran, Jumat (11/2/2022). Ia turun didampingi oleh Kadis Sosial PPPA, Camat Singkawang Barat, Lurah Pasiran, Plt. Kalak BPBD, serta anggota TNI Polri sambil memberikan bantuan sembako, selimut, pakaian serta konsumsi untuk para korban banjir yang memutuskan untuk tidak dievakuasi dengan alasan ingin menjaga barang milik mereka agar tidak hanyut terbawa banjir. Debit air yang meningkat akibat hujan yang deras pada malam sebelumnya dan ditambah dengan kondisi air laut pasang menyebabkan daerah tersebut terendam oleh luapan air hingga setinggi dada orang dewasa. Tjhai Chui Mie mengingatkan agar semua warga yang masih bertahan disana untuk tetap waspada dengan keadaan cuaca selanjutnya dan terus menjaga kondisi kesehatan. Akibat dari hujan deras semalaman, terdapat beberapa titik di Kota Singkawang yang terendam banjir dan beberapa korban dievakuasi ke lokasi pengungsian hingga keadaan membaik. Ia segera menginstruksikan agar Kepala OPD terkait agar segera bertindak memonitor dan membantu masyarakat yang tertimpa musibah baik di tempat pengungsian maupun di lokasi kejadian. (rs)

Singkawang

| Sabtu, 12 Februari 2022

Nasional

Wapres RI Ungkap Dua Strategis Pemerintah Tekan Kemiskinan Ekstrem

PIFA, Nasional - Pemerintah memiliki target untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan dua strategi utama yang akan digunakan pemerintah untuk mencapai target tersebut. Pada tahun 2024, pemerintah bertekad untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Hal ini akan dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban. Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem itu disampaikan Wapres dalam acara Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, yang diadakan pada hari Jumat, 12 Mei 2023, di Hotel Sahid Bela Ternate, Maluku Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 9 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin, dan sekitar 2 persen termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Wapres meminta semua pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2024. “Saya meminta seluruh pihak, betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor,” tegasnya. Secara khusus, Wapres meminta para pendamping desa untuk meningkatkan peran mereka dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Kemudian, para pendamping desa diharapkan dapat membantu kepala desa dan aparat desa dalam menguatkan program-program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, terutama di daerah-daerah yang banyak keluarga miskin. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, menyatakan bahwa pencapaian nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 telah dilakukan melalui Dana Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa. “Melalui dana desa yang disalurkan langsung ke rekening kas desa, desa-desa di Indonesia telah berkontribusi besar salah satunya untuk mewujudkan nol persen atau mendekati nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024,” kata Taufik. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara.

Jakarta

| Selasa, 27 Juni 2023

Singkawang

| Sabtu, 12 Februari 2022

Indonesia

| Jumat, 12 Mei 2023