Berita Kalbar, PIFA- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI dihadiri secara virtual oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dengan didampingi Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Sukaliman, M.T., di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (28/4/2022) kemarin.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan inflasi di Indonesia masih berada di angka 2,6%.

“Ini yang harus bersama-sama kita perbaiki dan kita pertahankan," tegas H. Joko Widodo.

Presiden menghimbau seluruh kepala daerah harus memiliki perencanaan yang baik dan harus memiliki skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang masih tidak pasti.

“Di tengah situasi yang penuh gejolak ini, kita patut bersyukur karena perkembangan perekonomian negara kita menunjukkan tren yang positif, surplus perdagangan juga positif. Data bulan Februari 2022 sebesar Rp 3,82 Miliyar, bulan Maret sebesar Rp 4,5 Miliyar,  surplusnya sangat baik. Pertumbuhan kredit di bulan Februari 2022 di angka 6,33, naik dari bulan Januari sebesar 5,79. Ini juga menunjukan tren yang baik," jelas Presiden RI.

Presiden juga menekankan beberapa hal yang bisa dijadikan pegangan bersama. Pertama, bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri, yaitu belanja barang dan jasa, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri. Kedua, mempercepat hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri untuk meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Keempat, tingkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Kelima, Tahun 2023, akan dimulai lagi ketentuan sesuai regulasi defisit dibawah 3% Produk Domestik Bruto (PDB). Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM harus terus berjalan. Terakhir,  harus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu yang tahapannya akan dimulai pada Bulan Juni 2022.

Sementara itu, Gubernur Kalbar menjelaskan berbagai usulan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah disampaikan ke pemerintah pusat, dimana beberapa usulan,  seperti pembangunan Jembatan Kapuas III sudah memasuki tahap proses DED.

"Ini acara Musrenbangnas. Insya Allah, l Detail Engineering Design (DED) Jembatan Kapuas III tahun ini bisa segera terealisasi," ungkap H. Sutarmidji.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah mengefektifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan dengan perencanaan yang terinci sebagaimana yang diamanatkan Presiden RI.

"Berdasarkan amanat Presiden untuk mengefektifkan peningkatan pendapatan, baik sektor perpajakan maupun perencanaan, harus matang supaya hasilnya sesuai dengan tujuan. Karena berdasarkan arahan Presiden, defisit anggaran tahun 2023 sudah kembali maksimal sebesar 3%. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap keuangan negara dimana transfer daerah tergantung padanya," jelas H. Sutarmidji.

Gubernur meminta agar perencanaan dilakukan dengan baik agar bisa lebih efektif, sektor pendapatan daerah juga harus ditingkatkan dan bisa berinovasi dalam segala hal. Kemudian, menekankan untuk menggunakan produk dalam negeri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menggunakan produk dalam negeri lebih dari 40%.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam laporannya menyampaikan Indonesia masih menghadapi tantangan penting yaitu pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang juga dihadapi seluruh negara di dunia.

“Pelaksanaan Musrenbangnas tahun ini sangat penting sebagai upaya menghasilkan RKP pemerintah yang responsif, adaptif, dan mampu merespon tantangan yang dihadapi bersama. Disampaikan untuk Tema RKP 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema RKP ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam 7 prioritas nasional sebagai fokus pembangunan di Tahun 2023," jelas Suharso Monoarfa. (rs)