PIFA, Internasional - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap program bebas visa kunjungan berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu timbal balik atau reciprocity, manfaat, serta keamanan.

Pernyataan ini diberikan oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (01/08/2023), setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Dulu kita ada bebas visa kunjungan kepada 159 negara ditambah 10 negara ASEAN, ini nanti akan dievaluasi berbasis tiga hal, yaitu reciprocity, kebermanfaatan, dan keamanan, tentunya ini yang akan menjadi panduan,” terang Sandiaga, mengutip laman Setkab RI.

Sandiaga menjelaskan bahwa evaluasi yang akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan ini bertujuan untuk mengoptimalkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

“Walaupun target pariwisata kita sudah melampaui proyeksi batas atas atau target atas, masih banyak peluang untuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang kita akan lakukan,” pungkas dia.

Sandiaga juga menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sektor pariwisata, Indonesia mengincar wisatawan yang berencana tinggal di Indonesia selama lebih dari tujuh hari dan mengeluarkan pengeluaran minimal seribu dolar AS per orang.

“Kita akan sangat berhati-hati, karena kita ingin wisatawan yang berkualitas dan bisa memberikan dampak ekonomi yang tinggi untuk Indonesia,” ungkapnya.

Menparekraf berharap bahwa kunjungan para wisatawan tersebut akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia.

“Kita pastikan lapangan usaha terbuka. Ekonomi bergerak dan tentunya jumlah lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini semakin meningkat,” tegas dia.

Sementara itu, terkait dengan kebijakan visa emas (golden visa), Menparekraf menjelaskan bahwa saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi.

Sandiaga mengatakan, untuk kebijakan visa emas sendiri, pihaknya sedang merampungkan tahap akhirnya. Rancangan peraturan pemerintah akan segera diselesaikan dan diresmikan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.