Juru Bicara BSSN Ariandi Putra saat menyampaikan keterangan pers (Sumber: Tangkapan Layar)

Berita Internasional, PIFA - Pemerintah Indonesia menjamin keamanan siber selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, dalam keterangan persnya pada kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo TV.

Tugas tersebut dijalankan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keduanya akan menjadi leading sector dalam pengamanan siber KTT G20 ini.

“Pengamanan siber yang dilakukan BSSN tidak hanya dilakukan pada hari pelaksanaan KTT G20 saja tetapi juga sebelum dan sesudah KTT G20 digelar,” kata Ariandi Putra, dikutip Rabu (26/10/2022)

Ariandi mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pengamanan siber dalam rangka KTT G20 ini sejak Juli 2022 lalu. BSSN juga telah mengidentifikasi berbagai potensi ancaman siber yang terjadi di Indonesia dan KTT G20.

“Ancaman-ancaman tersebut antara lain seperti spear phishing (peretasan spesifik), malicious document atau virus yang ditempelkan pada dokumen, hijackingfake wifi hingga operasi malware,” terang dia.

Selain itu, BSSN juga memantau potensi ancaman pencurian data dari sebelum gelaran KTT hingga berakhirnya Presidensi G20 Indonesia.

Sebagai leading sector keamanan siber di KTT G20, lanjut Ariandi, BSSN bertugas mengolaborasikan beberapa rencana pengamanan siber dengan stakeholder terkait,  seperti TNI, Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet, dan sejumlah pihak lainnya.

“Kami juga bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet dan EO [event organizer] yang mengampu pagelaran G20 ini. Ini sudah dilakukan sejak Juli lalu,” imbuhnya.

Ariandi menjekaskan, setidaknya ada tiga dukungan klaster untuk pengamanan siber: sebelum, saat, dan setelah acara sebagai upaya untuk memaksimalkan dan melihat bagaimana situasi pengamanan ideal soal siber yang diinginkan pada saat KTT G20 pada 15-16 November.

Sebelum acara, sambungnya lagi, pihaknya telah melakukan audit sistem manajemen informasi, pengukuran tingkat keamanan siber, serta memonitor anomali traffic dan potensi ancaman siber.

“Pada saat acara kita akan melakukan monitoring anomali traffic, pemantauan informasi insiden, pengamanan sinyal dan kontra penginderaan, serta melakukan digital forensik,” ucapnya.

Setelah acara, BSSN akan mengidentifikasi celah keamanan siber dan potensi ancaman pengungkapan data serta melakukan digital forensik dan insiden respons. Menurut Ariandi, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan agar penyelenggaraan KTT G20 bisa terlaksana dengan baik. (yd)

Berita Internasional, PIFA - Pemerintah Indonesia menjamin keamanan siber selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, dalam keterangan persnya pada kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo TV.

Tugas tersebut dijalankan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keduanya akan menjadi leading sector dalam pengamanan siber KTT G20 ini.

“Pengamanan siber yang dilakukan BSSN tidak hanya dilakukan pada hari pelaksanaan KTT G20 saja tetapi juga sebelum dan sesudah KTT G20 digelar,” kata Ariandi Putra, dikutip Rabu (26/10/2022)

Ariandi mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pengamanan siber dalam rangka KTT G20 ini sejak Juli 2022 lalu. BSSN juga telah mengidentifikasi berbagai potensi ancaman siber yang terjadi di Indonesia dan KTT G20.

“Ancaman-ancaman tersebut antara lain seperti spear phishing (peretasan spesifik), malicious document atau virus yang ditempelkan pada dokumen, hijackingfake wifi hingga operasi malware,” terang dia.

Selain itu, BSSN juga memantau potensi ancaman pencurian data dari sebelum gelaran KTT hingga berakhirnya Presidensi G20 Indonesia.

Sebagai leading sector keamanan siber di KTT G20, lanjut Ariandi, BSSN bertugas mengolaborasikan beberapa rencana pengamanan siber dengan stakeholder terkait,  seperti TNI, Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet, dan sejumlah pihak lainnya.

“Kami juga bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet dan EO [event organizer] yang mengampu pagelaran G20 ini. Ini sudah dilakukan sejak Juli lalu,” imbuhnya.

Ariandi menjekaskan, setidaknya ada tiga dukungan klaster untuk pengamanan siber: sebelum, saat, dan setelah acara sebagai upaya untuk memaksimalkan dan melihat bagaimana situasi pengamanan ideal soal siber yang diinginkan pada saat KTT G20 pada 15-16 November.

Sebelum acara, sambungnya lagi, pihaknya telah melakukan audit sistem manajemen informasi, pengukuran tingkat keamanan siber, serta memonitor anomali traffic dan potensi ancaman siber.

“Pada saat acara kita akan melakukan monitoring anomali traffic, pemantauan informasi insiden, pengamanan sinyal dan kontra penginderaan, serta melakukan digital forensik,” ucapnya.

Setelah acara, BSSN akan mengidentifikasi celah keamanan siber dan potensi ancaman pengungkapan data serta melakukan digital forensik dan insiden respons. Menurut Ariandi, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan agar penyelenggaraan KTT G20 bisa terlaksana dengan baik. (yd)

0

0

You can share on :

0 Komentar