PIFA.CO.ID, NASIONAL - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi menghapus peran pengecer dalam rantai pasok distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2025 dan bertujuan untuk menekan permainan harga yang selama ini merugikan masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah ditemukannya praktik manipulasi harga oleh sejumlah pihak. Akibatnya, masyarakat terpaksa membeli LPG 3 kg dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya.

"Laporan yang masuk ke kami menunjukkan adanya pihak yang memainkan harga. Seharusnya, harga yang dibayar masyarakat tidak lebih dari Rp 5.000-Rp 6.000 per tabung," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Bahlil menambahkan bahwa pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 12.000/kg untuk LPG 3 kg. Namun, pihaknya menemukan ada kelompok yang membeli dalam jumlah besar secara tidak wajar, sehingga distribusi menjadi tidak terkendali.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menerapkan regulasi yang menghapus pengecer dari rantai distribusi LPG 3 kg, sehingga hanya pangkalan yang diperbolehkan menjual produk bersubsidi ini. Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol harga di tingkat konsumen.

"Jika ada pangkalan yang bermain harga, maka izinnya dapat dicabut. Jika gas LPG 3 kg dijual melalui pengecer, harga akan sulit dikendalikan," tegas Bahlil.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah memerintahkannya untuk memantau langsung pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah juga akan menaikkan status pengecer yang memenuhi syarat menjadi pangkalan resmi, sehingga harga dapat tetap diawasi.

Meskipun demikian, Bahlil mengakui bahwa penghapusan pengecer dapat berdampak pada biaya transportasi masyarakat, mengingat lokasi pangkalan yang lebih terbatas dibanding pengecer. Namun, ia memastikan bahwa pasokan LPG 3 kg tetap aman dan tidak mengalami kelangkaan.

"Subsidi tetap ada, kuota LPG tidak berkurang, dan impor masih berjalan normal seperti sebelumnya. Dengan kebijakan ini, subsidi akan lebih tepat sasaran dan harga lebih terjangkau bagi masyarakat yang berhak, termasuk pelaku UMKM," pungkasnya.