PIFA, Kalbar - Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyiapkan bantuan teknologi ramah lingkungan, khususnya untuk wilayah-wilayah rawan seperti Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan dalam siaran pers, Senin (4/8/2025). Budi Gunawan atau yang akrab disapa BG menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada toleransi terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Pemerintah akan menindak tegas semua pelaku, baik perorangan maupun korporasi, yang menggunakan metode pembakaran. “Karenanya Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” ujar BG. Menurut BG, pemerintah akan menyediakan alternatif teknologi untuk membuka lahan, termasuk bantuan alat berat, teknologi land clearing yang tidak merusak lingkungan, serta pendampingan teknis dari kementerian terkait. Program ini akan diluncurkan secara bertahap, dan Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah prioritas selain Kalimantan Tengah. BG menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan, tapi juga untuk menjaga kesehatan masyarakat yang selama ini terdampak oleh kabut asap akibat karhutla. Selain bantuan teknologi, pemerintah juga akan memberikan pelatihan kepada petani dan pelaku usaha tentang cara membuka lahan yang berkelanjutan tanpa membakar. “Kita ingin mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola lahan,” katanya. BG juga menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan Desk Koordinasi Karhutla yang berhasil menurunkan angka kebakaran secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Ia menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama lintas instansi, termasuk BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh unsur terkait. “Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini,” tutupnya.