Salah satu ruas Jalan di Kabupaten Bengkayang, Tepatnya di di Dusun Sentebang, Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, Foto: Kompascom

Lokal

Pemkab Bengkayang Pinjam Rp250 M ke Perusahaan untuk Bangun Sejumlah Ruas Jalan

Bengkayang | Jumat, 10 September 2021

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang, Kalimantan Barat, melakukan pengajuan pinjaman dana sebesar Rp 250 miliar kepada PT .MSI. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis mengatakan, dana pinjaman itu nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan sejumlah ruas jalan di beberapa kecamatan.

Darwis menjelaskan, pihaknya akan menyicil pengembalian pinjaman selama delapan tahun dengan memotong dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, program pinjaman merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional, terkhususnya di Bengkayang.

“Ini bagian dari program percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Menteri Dalam Negeri sudah menyetujuinya. Pemerintah pusat sendiri sudah melakukan penghitungan untuk bayaran pinjamannya,” kata Darwis, dikutip dari Ruai.tv, Jumat (10/9/2021)

Ia menegaskan, pengajuan pinjaman sudah dalam koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dikatakannya, untuk sektor infrastruktur, targetnya adalah pembangunan jalan poros di sejumlah kecamatan di Bengkayang.

Menurut paparan Bupati Darwis, berikut daftar ruas jalan poros yang menjadi target pembangunan dari dana pinjaman:

Jalan Pangkalan Makmur – Capkala Rp 42,6 miliar
Jalan Penghubung Capkala – Monterado Rp 52,2 miliar
Jalan Monterado Penghubung – Samalantan Rp 30 miliar
Jalan Puaje – Monterado Rp 25,5 miliar
Jalan Sayung – Temu Rp 16,5 miliar
Jalan Sanggau Ledo – Dawar Rp 51 miliar
Jalan Sujah – Nibung Rp 16,6 miliar.

Indonesia

| Kamis, 6 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

DPRD Pemprov Usul 11 Raperda untuk Masuk Propemperda 2023

Berita Lokal, PIFA - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur menyebutkan pihaknya bersama Pemprov Kalbar mengusulkan 11 Raperda untuk masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2023. Menurut Prabasa, usulan-usulan itu akan diseleksi dengan skala prioritas. Selanjutnya dipastikan masuk dalam Propemperda tahun 2023 mendatang. "Kami meminta agar usulan tersebut dipastikan memiliki kajian dan naskah teknis yang lengkap. Jika tak ada kajian teknis gimana mau bahan Perda," katanya. Usulan tersebut dibahas pada rapat paripurna ke-51 pada Kamis, 17 November 2022, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harrison. Prabasa mengutarakan, 11 Raperda terdiri dari dua Raperda usulan inisiatif DPRD dan sembilan Raperda usulan Pemprov Kalbar yang diusulkan dibahas pada tahun 2023. "Yakni raperda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren, keterbukaan informasi dan publik, RTRW Kalbar, pajak dan retribusi, tataran transportasi wilayah Kalbar, pertanggung jawaban APBD 2022, Perda tentang APBD 2024," paparnya. Kemudian, lanjut Prabas, Raperda perubahan Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda perubahan tentang APBD 2023, Raperda perubahan Perda No 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta Raperda perubahan No 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. "Semuanya belum tentu masuk dalam Propemperda 2023. Karena beberapa hal perlu dikaji kembali termasuk anggaran," kata Prabasa. Kendati demikian, Prabasa berharap usulan tersebut bisa masuk seluruhnya. "Ini sifatnya baru usulan," tandasnya (ap)

Kalbar

| Selasa, 22 November 2022

Internasional

Pemimpin APEC Sepakati Bangkok Goals for the Bio-Circular-Green (BCG) Economy

Berita Internasional, PIFA - Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (AELM) telah berlangsung di Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) Bangkok pada 18-19 November 2022. Usai pertemuan, para pemimpin APEC menyepakati Bangkok Goals for the Bio-Circular-Green (BCG). AELM dibuka langsung oleh Perdana Menteri Thailand, Y.M. Prayut Chan-o-cha selaku Ketua APEC tahun 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemimpin Ekonomi APEC termasuk Presiden RI Joko Widodo yang hadir pada rangkaian pertemuan APEC tanggal 18 November 2022, pada tanggal 19 November 2022, Presiden RI diwakili oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Melansir laman Kemenlu (21/11), AELM membahas berbagai upaya dan terobosan yang perlu dilakukan APEC untuk mempromosikan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi yang sedang berlangsung dengan mitra dagangnya. Salah satu capaian penting dari AELM tersebut adalah disepakatinya 2022 APEC Economic Leaders Declaration dan Bangkok Goals for the Bio-Circular-Green (BCG) Economy. "Bangkok Goals for BCG Economy berisi komitmen-komitmen APEC untuk terus memperkuat kerja sama di bidang ekonomi yang dapat berkontribusi positif terhadap agenda lingkungan dan proyek hijau. Thailand menyampaikan bahwa dokumen tersebut akan dapat memandu kerja keberlanjutan APEC ke depan, termasuk mitigasi perubahan iklim, perdagangan dan investasi berkelanjutan, konservasi lingkungan dan pengelolaan limbah untuk untuk para generasi mendatang," demikian dikutip dari kemlu.go.id (21/11). Selain itu, dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung kerja APEC dalam mengimplementasikan berbagai komitmen terkait isu inklusif, berkelanjutan, dan berimbang yang tercantum dalam Putrajaya Vision 2040 dan Aotearoa Plan of Actions, dengan mengaplikasikan Model Ekonomi BCG tersebut. Selain itu, telah disepakati pula APEC Leaders' Declaration 2022 yang berisi mengenai upaya untuk terus mendorong pemulihan ekonomi paska COVID-19 dan menjawab tantangan global, seperti inflasi, krisis energi, krisis pangan, dan ancaman kesehatan masa depan; upaya koordinasi pergerakan lintas batas dan meningkatkan kawasan Asia-Pasifik yang terbuka dan saling terhubung untuk mendorong pemulihan ekonomi; Kerja sama dalam mendorong agenda lingkungan, salah satunya dengan transisi energi baru dan terbarukan; Dukungan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, UMKM, dan other groups with untaped economic potentials dalam perekonomian global serta peningkatan SDM. Leaders’ Declaration ini juga mengadopsi secara penuh formulasi paragraph dalam Leaders Declaration G20 Bali mengenai situasi perang di Ukraina saat ini yang berdampak pada ekonomi global. APEC telah berkembang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan salah satu forum regional terpenting di Asia-Pasifik. Sebagai pendiri dan anggota aktif APEC, Indonesia dan Thailand telah meletakkan lapisan dasar yang kuat untuk kerjasama ekonomi bilateral dan regional yang erat, untuk kepentingan berkelanjutan dari dua ekonomi terbesar di kawasan ASEAN. Diketahui, Indonesia dan Thailand diuntungkan dengan menjadi anggota aktif APEC karena APEC berupaya memfasilitasi pergerakan barang, jasa, investasi, dan orang lintas perbatasan secara lebih mudah. Hal ini antara lain dilakukan melalui penerapan prosedur bea cukai yang lebih cepat tasan, iklim bisnis yang lebih menguntungkan, dan menyelaraskan peraturan dan standar di seluruh wilayah. Inisiatif APEC untuk menyinkronkan sistem regulasi merupakan langkah kunci untuk mengintegrasikan ekonomi Asia-Pasifik. AELM pada tanggal 19 November 2022 ditutup dengan penyerahan “Chalom” kepada Wakil Presiden AS, Kamala Haris sebagai simbol serah terima keketuaan APEC dari Thailand kepada AS untuk tahun 2023.

Bangkok

| Selasa, 22 November 2022

Internasional

Kemenag dan Arab Saudi Sepakat Berlakukan Visa Bio Seluruh Jemaah Haji 2023

PIFA, Internasional - Kementerian Agama bersama dengan otoritas Arab Saudi telah sepakat untuk menggunakan aplikasi Visa Bio dalam proses penerbitan visa bagi seluruh jemaah haji Indonesia pada tahun 1444 H/2023 M. Aplikasi ini akan digunakan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri dengan fitur biometrik wajah, sidik jari, dan fotokopi paspor. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag dengan delegasi Arab Saudi yang diadakan di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuningan, Jakarta pada tanggal 9 Maret 2023. Delegasi ini terdiri dari perwakilan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, General Authority of Civil Aviation (GACA), Wukala, serta tim Visa Bio dan tim Makkah Route yang dipimpin oleh Abdurrahman Al Bijawi dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Dirjen PHU Hilman Latief hadir dalam pertemuan tersebut, didampingi oleh Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab beserta jajarannya. Penggunaan aplikasi "Saudi Visa Bio" ini memungkinkan jemaah melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa harus mengunjungi kedutaan dan konsulat Arab Saudi atau pusat penerbitan visa di Indonesia. Aplikasi ini sudah tersedia di Playstore maupun App Store. "Penggunaan aplikasi 'Saudi Visa Bio' akan diterapkan pada seluruh jemaah haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pemeriksaan jemaah saat tiba di bandara Arab Saudi," jelas Hilman di Jakarta. "Aplikasi ini dapat diunduh melalui perangkat masing-masing jemaah, dan seluruh identitas, termasuk sidik jari dan wajah jemaah akan direkam pada aplikasi tersebut," tambahnya. Selain itu, pertemuan ini juga membahas tentang implementasi Mecca Route atau fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) untuk jemaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. "Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, pihak Saudi meminta fasilitas ruang tunggu fast track Bandara Soetta yang lebih luas dan akses yang lebih mudah," ujar Hilman. Layanan fast track sudah dimulai sejak 2018, dan melalui layanan ini, proses imigrasi jemaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia. Sehingga, mereka tidak perlu diperiksa paspor dan visa lagi saat tiba di Arab Saudi. "Jumlah jemaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track sebanyak 55.321 jemaah," tegasnya. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan soal keberlanjutan layanan fast track, pihak Arab Saudi meminta agar MoU antara Indonesia dan Arab Saudi bisa segera dilakukan. Dengan begitu, perencanaan fast track dapat dilakukan lebih awal. Kemudian, dalam pertemuan tersebut dibahas juga tentang jadwal penerbangan haji. Pihak GACA Saudi sudah meminta Ditjen PHU dan maskapai tentang jadwal penerbangan haji. "Jadwal sudah dibuat bersama antara Ditjen PHU dengan maskapai. Kami sepakat dalam sehari rata-rata sebanyak 17 kloter yang akan berangkat dari berbagai embarkasi ke Arab Saudi," tutupnya. (yd)

Kalbar

| Selasa, 22 November 2022

Bangkok

| Selasa, 22 November 2022

Arab Saudi

| Jumat, 10 Maret 2023