Foto: Prokopim Pemkab Kubu Raya

Pemkab Kubu Raya Launching QRIS 1000 UMKM

Kubu Raya | Rabu, 1 Desember 2021

Berita Kubu Raya, PIFA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya menggelar launching (peluncuran) QR Code Indonesia Standard (QRIS) 1000 UMKM serta penyerahkan penghargaan bagi koperasi dan UMKM berprestasi, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (30/11/2021).

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan QRIS merupakan standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

"Dengan peluncuran 1000 QRIS untuk UMKM Kubu Raya yang dilaksanakan ini, maka sudah ada 11.000 lebih UMKM di Kubu Raya yang melakukan pembayaran dengan QRIS tersebut" katanya.

Muda meminta, setiap pelaku UMKM yang ada di kabupaten itu bisa beralih ke layanan pembayaran non tunai dengan memanfaatkan QRIS.

"Untuk itu, kita menggandeng BI untuk memasifkan hal ini, agar semua UMKM di Kubu Raya bisa beralih ke pembayaran non tunai," kata Muda.

Muda mengatakan, di era digitalisasi saat ini, Pemkab Kubu Raya mengarahkan setiap UMKM yang ada di Kubu Raya bisa menyesuaikan perkembangan, tidak hanya untuk proses pembayaran yang dilakukan secara digital, tetapi juga untuk proses pemasarannya.

"Dengan peluncuran QRIS bagi 1000 UMKM yang kita lakukan bersama BI ini, kita harap UMKM Kubu Raya bisa semakin bersemangat untuk memproduksi dan berkreativitas lagi setelah pandemi Covid-19 ini,“ katanya.

Muda berharap dengan pembayaran nontunai ini menjadi semangat bagi UMKM di Kubu Raya, sehingga bisa terus meningkatkan produktivitasnya dan semakin banyak menyerap tenaga kerja baru.

Ia juga berharap, agar UMKM yang bergerak di bidang olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan bisa semakin banyak.

“Sehingga dapat di ekspor ke luar, namun tetap mengutamakan pasar lokal,” ujarnya.

Untuk penyerahan penghargaan kepada koperasi dan UMKM berprestasi ini, kata Muda, sebagai upaya Pemkab Kubu Raya memantik semangat para pelaku UMKM untuk memproduksi dan berkreativitas, sekaligus juga sebagai semangat agar bisa mengepung untuk mendapatkan jejaring yang lebih tepat.

"Pada era seperti ini tentu manjadi mudah, tidak ada hambatan soal pandemi dan pelaku UMKM akan lebih fokus dan lebih cepat," kata dia.

Kalbar

| Sabtu, 25 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

DPRD Minta Pemprov Kalbar Sigap Soal Kekosongan Vaksin Covid-19

Berita Lokal, PIFA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah menyoroti persoalan kekosongan vaksin Covid-19 di Kalbar yang terjadi sejak akhir September kemarin. Dia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, sigap untuk mengajukan permintaan kebutuhan vaksin tersebut. Stok vaksin diperlukan agar tetap siaga dalam penanganan Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir. Pemenuhan kebutuhan vaksin menjadi wewenang pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah berkewajiban mengontrol ketersediaan di daerahnya sehingga suplai vaksin tersebut tak terputus. "Vaksin itu ketersediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Memang seharusnya tersedia dalam jumlah yang cukup," katanya. Kekosongan stok vaksin Covid-19 di Kalbar terjadi sejak 30 September 2022 kemarin. Kekosongan ini juga terjadi secara nasional. “Karena semua vaksin kedaluwarsa 30 September 2022. Jadi secara nasional stoknya kosong,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Hary Agung. Hary memperkirakan stok vaksin kembali aman pada 17 Oktober. Hal ini akan diikuti dengan pendistribusian ke daerah pada 24 Oktober. “Kalau ada itu hanya untuk daerah yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya Di sisi lain, Suriansyah mengingatkan vaksinasi Covid-19 tetap terus gencar dilakukan mengingat kasus virus Covid-19 belum sepenuhnya tuntas. "Sebab di sejumlah provinsi, masih ada penyebaran virus ini. Kita lebih baik antisipasi dengan terus gencar menggelar vaksinasi oleh pemerintah yang didukung TNI, Polri," katanya. Legislator Gerindra itu menerangkan, pelaksanaan vaksinasi itu tetap dilakukan dengan skema yang sama dengan vaksinasi yang telah dilakukan. Misalnya dipusatkan di beberapa fasilitas umum dan pembelanjaan. Suriansyah menyebutkan, DPRD Kalbar juga terus berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait pengawasan melalui rapat-rapat kerja yang digelar oleh pihaknya bersama instansi-instansi. (ap)

Kalbar

| Jumat, 14 Oktober 2022

Internasional

Rasmus Paludan akan Bakar Al-Quran Tiap Jumat sampai Swedia Masuk NATO

PIFA, Internasional - Politikus Swedia-Denmark yang anti-Islam Rasmus Paludan kembali membakar Al-Quran. Aksinya kali ini dilakukan di depan sebuah masjid dan kedutaan besar Turki di Copenhagen, Denmark, pada Jumat (27/1/2023). Mengutip surat kabar Swedia Aftonbladet yang dimuat dalam CNNIndonesia.com (30/1), Rasmus Paludan berjanji akan menggelar aksi bakar Al-Quran setiap hari Jumat sampai Swedia bisa masuk anggota Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO). Sebelumnya, Paludan pernah menggelar aksi serupa di depan kedubes Turki di Stockholm, Swedia, pada Sabtu (21/1) lalu. Aksi intoleran yang digelarnya itu bentuk protesnya terhadap Turki yang merupakan negara mayoritas Muslim, yang terus menghalangi Swedia untuk masuk NATO. Turki sendiri tergabung di NATO sejak 1952. Namun, mereka tak menerima Swedia dan Finlandia untuk masuk ke aliansi pertahanan itu dengan alasan kedua negara masih mendukung organisasi yang dianggap Ankara kelompok teroris. Selain itu, kedua negara Nordik itu juga masih menerapkan sanksi dan embargo senjata terhadap Turki. Sebagai syarat, Presiden Recep Tayyip Erdogan memberikan sejumlah persyaratan kepada Swedia dan Finlandia jika ingin mendapat restu Ankara masuk NATO. Salah satunya yakni memulangkan sejumlah aktivis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap Turki teroris. Namun, sejak aksi Paludan itu, relasi Turki-Swedia semakin rumit sampai-sampai Erdogan menegaskan kepada Stockholm agar jangan berharap dukungannya untuk masuk NATO. "Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan dari kami untuk NATO," tegas Erdogan, seperti dikutip dari AFP, Selasa (24/1/2023). Aksi pembakaran Al-Quran oleh Paludan dikecam banyak pihak, termasuk Indonesia. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara Muslim juga mengecam aksi yang dilakukan oleh Politisi Swedia itu. Diantaranya Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Teluk dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). (yd)

Swedia

| Senin, 30 Januari 2023

Lokal

Dinilai Malas-malasan dan Jarang Hadir Rapat, Anggota DPRD Pontianak Minta Wali Kota Copot Sekda

Berita Lokal, PIFA - Sekda Kota Pontianak, Mulyadi tercatat jarang menghadiri undangan rapat komisi maupun rapat gabungan dengan DPRD Kota Pontianak dalam 2 tahun terakhir ini. Satu diantara unsur pimpinan Komisi I DPRD Kota Pontianak, Lutfi Almutahar mempertanyakan dan merasa geram dengan tindakan yang dinilai malas-malasan itu , Minggu (26/6). Dilansir dari Indoglobenews (27/6), Lutfi mengatakan, saat rapat kerja Sekda Kota Pontianak dengan Komisi I selaku mitra kerjanya, Mulyadi tak pernah hadir. Mullyadi selalu diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Pontianak. “Sudah dua tahun terakhir ini Sekda Kota Pontianak tidak pernah menghadiri rapat kerja dengan Komisi I, selalu diwakili,” kata Lutfi (26/6). Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pontianak itu pun mempertanyakan kehadiran Sekda yang selalu diwakili. Dia menegaskan bahwa kehadiran Sekda dalam rapat kerja dengan Komisi I sangat penting untuk membahas berbagai isu pemerintahan Kota Pontianak. “Sekda sebagai pimpinan ASN Kota Pontianak tidak boleh semena-mena. Tidak boleh egois dan semena-mena, harus bekerja secara profesional sebagai ASN,” tegasnya. Lutfi menambahkan, dalam hal ini Sekda Kota Pontianak juga dinilai tidak menghormati DPRD Kota Pontianak serta Komisi I sebagai mitra kerjanya. “Ingat, sesuai aturan posisi Sekda itu setara anggota DPRD. Jadi kalau diundang wajib hadir. Kita harus saling menghormati sebagai mitra kerja,” tegasnya lagi. Seperti diberitakan Indoglobenews (26/6), Lutfi juga menilai bahwa Sekda Mulyadi bermalas-malasan dalam menjalankan tugasnya lantaran tak pernah memberi konfirmasi yang jelas perihal ketidakhadirannya. “Bagaimana Kota Pontianak bisa maju kalau Sekda malas-malasan. Bagaimana program Pemerintahan Kota Pontianak bisa berjalan baik. Kita baru saja mulai bangkit akibat pandemi Covid 19. Seharusnya sekda juga lebih serius untuk mendukung program kerja Walikota Pontianak,” sambungnya.. Kemudian Lutfi meminta jika Mulyadi untuk fokus dahulu menjalankan tugas sebagai ASN dan jabatan sebagai Sekda. Permintaan itu menyusul kabar Mulyadi yang diisukan akan maju dalam pemilihan Calon Wali Kota Pontianak mendatang. “Kalau memang perihal keinginan maju sebagai calon Wali Kota Pontianak sebaiknya mundur sebagai ASN dan Sekda. Harus fokus bekerja, fokus dengan tugasnya,” tegas Lutfi. Lutfi menegaskan, jika Sekda Kota Pontianak masih tidak mengormati DPRD Kota Pontianak dan Komisi I dengan tidak menghadiri rapat, maka Lutfi meminta Pimpinan Komisi dan Pimpinan DPRD Kota Pontianak melayangkan surat teguran. Bahkan, Lutfi juga meminta Sekda dicopot karena dinilai tidak bekerja secara profesional. Menurut Lutfi, masih banyak ASN Kota Pontianak yang berkompeten dan dapta bekerja secara profesional. “Kita minta Pak Wali Kota copot saja Sekda. Masih banyak ASN di Kota Pontianak yang berkompeten dan profesional sebagai Sekda. Sebab ini demi berjalannya roda pemerintahan di Kota Pontianak dengan baik dan lancar. Kalau komunikasi dengan mitra kerja tidak baik bagaimana program yang ada bisa dibahas dan dilaksanakan dengan maksimal,” tutup Lutfi.

Kalbar

| Jumat, 14 Oktober 2022

Swedia

| Senin, 30 Januari 2023

Pontianak

| Senin, 27 Juni 2022