Pemkot Tangerang Ajak Warga Laporkan Rumah Sebelum Mudik Demi Keamanan. Antara

Pemkot Tangerang Ajak Warga Laporkan Rumah Sebelum Mudik Demi Keamanan

Nasional | Minggu, 22 Maret 2026

Pemerintah Kota Tangerang, Banten, mengajak masyarakat untuk proaktif melapor kepada aparat setempat sebelum meninggalkan rumah saat mudik atau berlibur selama Lebaran 2026 guna memastikan keamanan lingkungan.

Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, menegaskan pentingnya langkah antisipasi agar rumah yang ditinggalkan tetap aman dari potensi tindak kejahatan.

“Amankan barang-barang berharga yang dibawa mudik maupun yang ditinggal. Pastikan rumah sudah terkunci dan melapor kepada petugas keamanan setempat untuk dilakukan pemantauan,” ujarnya di Tangerang, Minggu.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk menjaga kondisi kesehatan dan memastikan kendaraan dalam keadaan prima.

“Utamakan kesehatan, manfaatkan pos kesehatan yang ada untuk mengecek kondisi tubuh sebelum perjalanan,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, telah menginstruksikan seluruh lurah dan camat untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan keamanan lingkungan, termasuk melalui patroli rutin guna mencegah pencurian di rumah kosong.

“Pengawasan ini bukan hal mudah, harus benar-benar dilaksanakan untuk memberikan keamanan kepada warga saat meninggalkan rumahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota, Muhammad Jauhari, mengingatkan warga agar tidak meninggalkan rumah tanpa pengawasan.

“Minimal rumah dititipkan ke tetangga atau petugas keamanan setempat,” katanya.

Sebagai langkah tambahan, Polres Metro Tangerang Kota bersama jajaran polsek juga membuka layanan penitipan kendaraan gratis bagi masyarakat yang mudik.

“Kami siapkan parkir gratis secara sukarela bagi masyarakat yang mudik agar kendaraan tetap aman,” ujar Jauhari.

Dengan langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat menjalani mudik Lebaran dengan tenang tanpa khawatir terhadap keamanan rumah dan kendaraan yang ditinggalkan.

Rekomendasi

Lokal

Rutan Putussibau Over Kapasitas, Butuh Lahan dan Bangunan Baru

Kapuas Hulu

| Selasa, 7 Januari 2025

Teknologi

Sambas Catat Rekor Baru, 12.500 Pengunjung Ramaikan Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge 2025

Otomotif

| Rabu, 23 Juli 2025

Sports

Dari Rizky Ridho sampai Kevin Diks, Begini Kondisi Para Pemain Timnas Indonesia yang Cedera

Sports

| Kamis, 12 Juni 2025

Sports

Calvin Verdonk Optimis Indonesia Kalahkan Bahrain di GBK

Indonesia

| Minggu, 23 Maret 2025

Lokal

Mabuk Lem, Anak di Mempawah Tusuk Ayah Kandung

Mempawah

| Selasa, 15 April 2025

Pifabiz

Inara Rusli dan Virgoun Berdamai, Rencanakan Bukber Demi Anak-anak

Indonesia

| Kamis, 6 Maret 2025

Nasional

BGN Jadikan India Role Model untuk Tingkatkan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Nasional

| Sabtu, 1 November 2025

Lifestyle

Huawei Luncurkan Mate X6 di Indonesia, Ponsel Lipat Canggih dengan Durabilitas Tinggi

Indonesia

| Rabu, 12 Maret 2025

Teknologi

CustoMAXI 2025 Resmi Digelar, Jadi Wadah Bagi Pecinta Modifikasi MAXI Yamaha

Otomotif

| Senin, 22 September 2025

Sports

Maarten Paes Ungkap Laga Maret Penentu Bagi Timnas Indonesia di Kualifikasi Pildun 2026

Indonesia

| Sabtu, 11 Januari 2025

Berita Terkait

Politik

Mahfud MD Sebut Ciri Pemerintah Otoriter Sudah Mulai Kelihatan

PIFA, Politik - Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa ciri-ciri pemerintahan otoriter mulai tampak dalam beberapa waktu terakhir. Dalam acara Sekolah Hukum di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Mahfud menyoroti tindakan lembaga eksekutif yang mulai mencampuri urusan legislatif dalam proses pembuatan aturan. Mahfud mencontohkan bahwa legislatif saat ini terlihat hanya menjadi "tukang stempel" bagi keinginan eksekutif. "Kita jangan teledor bahwa ini, perilaku-perilaku begini sudah muncul. Eksekutifnya intervensionis. Masuk ke sana, masuk ke sana, pakai bansos, pakai apa, pokoknya masuk. Enggak bisa baik-baik, injak kakinya," kata Mahfud. Ia juga menambahkan bahwa perilaku eksekutif yang intervensionis ini sangat mencolok, terutama dalam penggunaan berbagai alat seperti bantuan sosial untuk campur tangan dalam berbagai urusan. Menurut Mahfud, pola pemerintahan yang otoriter akan menghasilkan hukum yang bersifat ortodoks konservatif, di mana pembuatan aturan menjadi sentralistik dan dikendalikan dari pusat. Hukum semacam ini, lanjut Mahfud, menjadi pembenaran terhadap keinginan penguasa atau bersifat positivistik instrumentalistik. Mahfud mencontohkan hal ini dengan sebuah kasus di masa lalu ketika hukum dijadikan alat legitimasi kepentingan. "Sesuatu yang diinginkan itu dijadikan instrumen pembenar, dipositifkan menjadi hukum positif. Saya ingin umur calon kepala desa sekian. Lho enggak bisa, pak, ya (dipaksa) dipositifkan bagaimana caranya, suruh DPR ubah, suruh KPU, suruh pengadilan, langgar semua prosedur yang tersedia," kata Mahfud mencontohkan hukum jadi pembenar keinginan. Ia juga membandingkan dengan masa rezim Orde Baru, di mana aturan dibuat untuk memenuhi keinginan pribadi tertentu, seperti pembuatan pabrik mobil nasional yang didukung oleh kebijakan pemerintah tanpa memperhatikan prosedur yang benar. Mahfud menegaskan bahwa ciri negara demokratis sangat berbeda dengan pemerintahan otoriter. Dalam negara demokratis, legislatif menjadi penentu utama dalam pembuatan undang-undang dengan melibatkan aspirasi rakyat, bukan sekadar kehendak elite. "Legislatif menjadi penentu. Legislatif itu menentukan. Bukan menentukan, tetapi diam-diam dicokok. Kamu menentukan, tetapi disuruh menentukan. Ini, lo, yang kamu tentukan. Dipesan. Itu tidak demokratis," ujar dia. Ia juga menyebutkan bahwa dalam negara demokratis, interpretasi hukum harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang. "Undang-undang sudah berbunyi begini, jangan sembarangan menafsirkan hukum," tambahnya. Mahfud menekankan pentingnya metode yang tepat dalam menafsirkan hukum agar implementasinya tidak dilakukan secara sewenang-wenang, menjaga agar hukum tetap sesuai dengan semangat demokrasi dan keadilan.

Indonesia

| Jumat, 14 Juni 2024

Lokal

"Sehat Membara" Strategi Jitu Dinkes Kalbar Atasi Anemia

PIFA, Lokal - Dinas Kesehatan Kalimantan saat ini masih terus berupaya menekan tingginya prevalensi anemia kalangan remaja putri. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kepatuhan remaja putri dalam mengkonsumsi Tablet Tambah darah. Data Riskesdas menunjukan 2018 semakin meningkatnya prevalensi anemia pada ibu hamil dari 37,1% pada tahun 2013 menjadi 48,9% pada tahun 2018. Padahal ibu hamil pun yang mengalami anemia beresiko tinggi untuk melahirkan bayi premature, bayi dengan berat lahir rendah juga mengalami kematian Menyikapi hal tersebut Kepala Kesehatan Provinsi Kalimatan Barat drg.Hary Agung Tjahyadi,M.Kes mengakui penyakit anemia merupakan masalaha kesehatan di masyarakat. Untuk itu Dinkes Kalbar menerapkan inovasi "Sehat Membara" yang artinya Setiap Hari Jumat Minum Obat Tambah Darah di Sekolah yang diperuntukkan bagi remaja putri. Upaya lain yang saat ini terus dilakukan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kampaye pendidikan gizi seimbang, fortifikasi pangan melalui Isi Piringku, dan suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD). Suplementasi Table Tambah Darah mulai dilaksanakan pada tahun 2015 dengan minum TTD 1 tablet per minggu sepanjang tahun bagi remaja putri usia 12–18 tahun yang berada di jenjang pendidikan SMP dan SMA sederajat. Trend Persentase Remaja Putri Mendapatkan Tablet Tambah Darah di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data Sistem Informasi Gizi Terpadu (Sigizi Terpadu) mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebesar 12,9%, tahun 2020 sebesar 23,19% dan di Tahun 2021 sebesar 35% dengan target nasional 52%. Remaja adalah periode sensitive kedua untuk pertumbuhan fisik yang cukup pesat. Pada fase ini juga terjadi perubahan psikososial dan emosional yang cukup mendalam serta tercapainya kapasitas intelektual dan kemampuan kognitif. Kelompok usia remaja sangat rentan untuk mengalami masalah gizi kurang maupun gizi lebih. Diperkirakan hampir sepertiga remaja puteri Indonesia akan memasuki fase kehamilan dalam keadaan kurang gizi atau sebagai ibu hamil beresiko tinggi karena kelebihan berat badan (Overweight).

Kalbar

| Minggu, 12 Maret 2023

Lokal

Polresta Pontianak Laksanakan Pengecekan Fisik dan Administrasi Senjata Api Genggaman Personil Mapolresta

Berita Pontianak, PIFA - Polresta Pontianak melaksanakan kegiatan pengecekan fisik dan administrasi senjata api genggam personil di lapangan apel Mapolresta Pontianak, Senin (21/02/22) pukul 09.00 WIB. Dipimpin Kabag Log, AKP. Harsoyo, S. Mn., M.M., dan Kasi Propam Polresta Pontianak AKP. Sunarto, S.H., beserta anggota Baglog dan anggota Sipropam Polresta Pontianak, pemeriksaan meliputi Surat Ijin Pemegang Senpi, Amunisi, Magasen dan kebersihan senpi yang dipegang oleh masing-masing anggota Polri. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol. Andi Herindra, S.I.K., melalui Kasi Propam, AKP. Sunarto, S.H., menjelaskan bahwa pemeriksaan fisik dan administrasi senjata api genggam bagi personil Polresta Pontianak tersebut secara berkala dilaksanakan dengan tujuan peningkatan pengawasan internal guna mengantisipasi dan mencegah bentuk pelanggaran anggota Polri. "Kami secara berkala menggelar kegiatan pengecekan senpi, baik itu fisik senjata, kebersihan, amunisi, maupun surat ijin pemegang senpi sebagai bentuk pengawasan internal guna meminimalisir pelanggaran penggunaan senjata api oleh anggota", ujar Kasi Propam Sunarto rilis yang diterima Pifa.co.id. Kasi Propam Polresta Pontianak, AKP. Sunarto, S.H., juga menambahkan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti perintah Kapolri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Kalbar nomor : ST/46/I/KEP./2022 tanggal 17 Januari 2022, tentang Pelaksanaan peningkatan pengawasan internal guna mengantisipasi dan mencegah bentuk pelanggaran anggota Polri, Surat Telegram Kapolda Kalbar nomor : ST/81/II/KEP./2022, tanggal 17 Februari 2022. tentang Pelaksanaan pemeriksaan Senpi bagi personil yang memegang senpi dijajaran Polda Kalbar, dan Surat perintah Kapolresta Pontianak Nomor : 217/II/KEP. /2022 tanggal 19 Februari 2022 tentang Pemeriksaan Senpi terhadap Personil Polresta Pontianak dan Polsek Jajaran Polresta Pontianak. "Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan anggota semakin disiplin dalam menggunakan senjata, sehingga kedepannya tidak ada anggota Polri khususnya anggota Polresta Pontianak yang melakukan penyalahgunaan senjata api", pungkas Kasi Propam Sunarto. (RS)

Indonesia

| Jumat, 14 Juni 2024

Kalbar

| Minggu, 12 Maret 2023

Pontianak

| Senin, 21 Februari 2022