Pemprov Kalbar sukses meraih lima anugerah penghargaan di BKN Award 2023. (Dok. Istimewa)

Pemprov Kalbar Borong Lima Penghargaan di BKN Award

Jakarta | Rabu, 31 Mei 2023

PIFA, Lokal - Pemprov Kalbar berhasil memborong 5 penghargaan sekaligus dalam ajang BKN Award 223 pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2023 dengan tema “Talent Management 2030: Smart, Agile, Empathy” yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Bandung, Selasa (30/5/2023).

Adapun kelima penghargaan tersebut yakni:
- Peringkat 1 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja
- Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian
- Peringkat 2 Kategori Pengembangan Kompetensi
- Kategori Utama: Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik
- Special Mention: Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian

"Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Penghargaan tidak henti-hentinya mendorong kinerja kami agar semakin baik dalam memberikan pelayanan pemerintahan salah satunya di bidang kepegawaian," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Ani Sofian.

Dia berharap, pencapaian ini menjadi cambuk motivasi seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik khususnya manajemen pengelolaan ASN.

Dia berharap dapat meningkatkan prestasi-prestasi lainnya, paling tidak mempertahankan. Salah satunya dalam rangka meningkatkan motivasi ASN, kenaikan pangkat yang selama ini dilakukan 2 periode yaitu bulan April dan Oktober, maka mulai tahun 2024 kenaikan pangkat akan dilakukan 6 periode setiap tahunnya.

BKD provinsi Kalbar, menurutnya sangat mendukung hal ini, dengan sisa waktu 6 bulan pada tahun 2023 ini. Pihaknya akan segera melakukan penyesuaian terhadap SOP pelayanan kenaikan pangkat dan sekaligus memantapkan aplikasi serta meminta tambahan jaringan dan peralatan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin yang membuka gelaran Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2023 mengatakan, dalam dinamika perkembangan kondisi global tidak hanya konteks geopolitik dan arsitektur ekonomi yang berubah, tapi pendekatan, teori, dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan juga turut berkembang.

Saat ini, berbagai organisasi internasional, mengukur tata kelola pemerintahan setiap negara, untuk menunjukkan tingkat kemapanan penyelenggaraan pemerintahan diantaranya terkait pelayanan publik, dan iklim regulasi yang mampu mendorong daya tarik investasi.

Hasil pengukuran tersebut menjadi krusial, karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berbagai agenda strategis global. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian serius sebagai upaya peningkatan ASN utamanya kualitas kepemimpinan ASN di berbagai level. Sebagai salah satu faktor penentu kinerja organisasi pemerintahan.

"Saya ingin rakornas ini dapat menjadi forum strategis, untuk menelurkan gagasan gagasan segar dari para pemangku kepentingan, guna pembangunan ASN ke depan. Terlebih pilihan tema manajemen talenta juga sangat relevan dengan agenda transformasi pembangunan, menuju Indonesia Emas 2045," terang Wapres Ma'ruf Amin.

Kebijakan manajemen talenta dapat menjadi instrumen efektif, untuk mengolah dan menghasilkan calon - calon pemimpin di berbagai tingkatan organisasi.

Dalam kesempatan ini, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa hal penting terkait manajemen pengelolaan ASN, yaitu pertama untuk memperkuat langkah kolaborasi dalam mewujudkan peta jalan kebijakan manajemen talenta nasional.

"Petakan kendala yang dihadapi, dalam 4 tahun ini, baik di level nasional juga daerah serta berbagai instansi yang beragam ekosistem nya," ujarnya.

Kemudian yang kedua ia menekankan untuk merumuskan langkah-langkah konkrit yang bersifat terobosan. Utamanya di aspek regulasi yang sekiranya belum selaras dengan penerapan manajemen talenta di semua tingkatan.

Ketiga, ia mengharapkan agar para talenta birokrat yang telah dipetakan dan dibina secara khusus agar dibekali dengan visi dan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penyalahgunaan kewenangan, serta pola hidup sederhana.

"Dan yang terakhir, manajemen talenta nasional yang memperhatikan peran ASN, sebagai perekat dan pemersatu bangsa menghadapi Pemilu 2024, ASN senantiasa menjunjung netralitas dan profesional dalam menunaikan tugas-tugas birokrasi sesuai peran dan tanggung jawabnya", tutup Wapres Ma'ruf Amin.

Sebagai informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional kembali memberikan penghargaan bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah melalui BKN Award 2023.

Penghargaan ini diberikan bagi Instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.

Ini merupakan tahun kesembilan sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN. Untuk pemenang BKN Award Tahun 2023 diumumkan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2023.

Selain sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN, pemberian BKN Award bagi pengelola kepegawaian di lingkup Instansi pusat dan instansi daerah ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.

Untuk kategori Instansi Pemerintah yang dinilai meliputi Instansi Pusat, yakni terdiri dari Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK); dan Instansi Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun penilaian BKN Award 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Pengembangan Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, kategori special mention yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. (ap)

China

| Selasa, 11 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Survei LSI: Edi-Bahasan Dominasi Dukungan di Pilkada Pontianak 2024

PIFA, Lokal - Menjelang Pilkada Kota Pontianak 2024, pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan (Edi-Bahasan) menunjukkan dominasi yang kuat dalam perolehan dukungan pemilih. Dengan elektabilitas yang mencapai lebih dari 70%, Edi-Bahasan diibaratkan sebagai "matahari tunggal" di arena politik lokal, menempatkan mereka jauh di depan para pesaingnya. Dalam hasil survei terbaru, pemilih militan Edi-Bahasan tercatat mencapai 65%, sementara pasangan Mulyadi-Harti hanya mampu meraih dukungan sebesar 6.7%.Ketika mempertimbangkan pemilih yang masih ragu, yang mencapai 28.3%, dan dengan asumsi bahwa semua pemilih tersebut akan memilih Mulyadi-Harti, Edi-Bahasan tetap memiliki peluang yang sangat besar untuk meraih kemenangan, mengingat perbedaan dukungan yang signifikan antara kedua pasangan.Keunggulan Edi-Bahasan terungkap lebih jelas ketika melihat dukungan di lima kantong pemilih strategis di Kota Pontianak. Di kalangan pemilih agama, misalnya, Edi-Bahasan memperoleh dukungan yang sangat tinggi di antara pemilih Muslim, yaitu 73.3%, sedangkan Mulyadi-Harti hanya mendapatkan 13%. Di segmen pemilih non-Islam, pasangan Edi-Bahasan juga unggul dengan dukungan sebesar 60.1% dibandingkan 28.2% untuk Mulyadi-Harti. Angka ini menunjukkan kemampuan Edi-Bahasan dalam merangkul berbagai lapisan masyarakat.Dukungan Edi-Bahasan juga terlihat kuat di kalangan generasi muda, terutama Gen Z dan milenial. Di kalangan pemilih berusia di bawah 29 tahun, Edi-Bahasan meraih dukungan 69.2%, sedangkan Mulyadi-Harti hanya mendapatkan 18.4%. Bahkan, di segmen usia 30-39 tahun, dukungan untuk Edi-Bahasan meningkat menjadi 76.8%. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan petahana mampu menjangkau dan menarik perhatian pemilih muda yang penuh harapan akan perubahan.Di segmen pemilih akar rumput, atau wong cilik, dukungan untuk Edi-Bahasan juga sangat menjanjikan. Di antara pemilih dengan pendapatan rumah tangga di bawah 1.5 juta per bulan, dukungan untuk pasangan ini mencapai 62.6%, sementara Mulyadi-Harti hanya meraih 20.7%. Keberhasilan Edi-Bahasan dalam menyentuh hati rakyat kecil mencerminkan komitmen mereka untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan ini juga terlihat di kalangan pemilih kelas ekonomi mapan, di mana Edi-Bahasan mencatatkan 73.1% dukungan.Tidak hanya di kalangan masyarakat umum, Edi-Bahasan juga menunjukkan keunggulan di kalangan konstituen partai. Dalam pemilih dari partai Golkar, Edi-Bahasan memperoleh dukungan sebesar 62.6%, sedangkan Mulyadi-Harti hanya 29.6%. Di kalangan pemilih PKB, dukungan untuk Edi-Bahasan bahkan mencapai 90%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pasangan petahana mampu menarik perhatian konstituen dari berbagai partai, memperkuat posisi mereka di arena pemilihan.Survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA mengidentifikasi empat alasan utama mengapa Edi-Bahasan berpotensi menang besar dalam pilkada ini. Pertama, pesona kuat Edi sebagai calon walikota yang sangat populer, dengan tingkat kesukaan mencapai 91.8%. Mulyadi, di sisi lain, hanya mendapatkan popularitas 47.7%. Kedua, Edi unggul dalam persepsi personaliti dibandingkan Mulyadi, di mana Edi dianggap lebih menyenangkan, jujur, dan perhatian pada rakyat.Ketiga, tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Edi-Bahasan juga menjadi faktor kunci. Sebanyak 92.1% responden merasa puas dengan kinerja Edi sebagai walikota, sementara Bahasan juga meraih tingkat kepuasan 79.3%. Keempat, rapor biru Edi-Bahasan dalam isu-isu prioritas publik, seperti infrastruktur dan pelayanan pendidikan, menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi harapan masyarakat.Dengan dukungan yang kuat dan pesona yang memikat, pasangan Edi-Bahasan tampaknya siap melanjutkan visi mereka untuk Kota Pontianak, berkomitmen untuk membawa perubahan dan kemajuan yang diharapkan oleh masyarakat dalam Pilkada 2024. (Adl)

Pontianak

| Jumat, 11 Oktober 2024

Nasional

Dana Indonesiana, Komitmen Pemerintah Dukung Kebudayaan

Berita Nasional, PIFA - Untuk mendukung kemajuan kebudayaan secara stabil dan berkelanjutan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan Dana Indonesiana. Dana Indonesiana adalah dana abadi yang dana pokoknya tidak akan dipergunakan untuk kebutuhan lain dan selamanya akan diinvestasikan khusus untuk bidang kebudayaan. Dana pokok tersebut akan terus ditambah dan diakumulasikan dari tahun ke tahun. Hasil dari pengelolaan dana pokok tersebut kemudian akan dijadikan sumber pendanaan untuk berbagai kegiatan ekspresi budaya. “Sebagai salah satu mekanisme untuk mengelola dana pendidikan termasuk didalamnya kebudayaan kita membangun dana abadi ini. Filosofi dana abadi adalah mengamankan agar dana yang setiap tahun kita alokasikan tidak hangus di akhir tahun, bisa dimasukkan dalam sebuah celengan/wadah. Kalau di dalam mekanisme negara celengan itu namanya BLU, ini kita buatkan celengan namanya LPDP. Jadi setiap tahun kita taruh disini dananya,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Merdeka Belajar, Rabu (23/03/2022). Sri Mulyani menyampaikan bahwa sejak tahun 2020 Kementerian Keuangan mulai mengalokasikan Rp1 triliun untuk dana abadi kebudayaan yang ditempatkan di LPDP. Kemudian di tahun 2021 Kemenkeu memasukkan kembali Rp2 triliun sehingga saat ini jumlah menjadi Rp3 triliun. “Dengan sekarang terbentuknya Dana Indonesiana ini, kita akan mampu untuk memenuhi janji Bapak Presiden untuk mencapai Rp5 triliun. Tahun depan kita harapkan akan bisa di replenish diisi lagi sehingga mencapai Rp5 triliun,” lanjutnya. Menkeu menjelaskan bahwa penggunaan dana abadi ini harus ditatakelolakan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan karena bersumber dari uang negara. Pemanfaatan Dana Indonesiana tidak dirancang hanya oleh pemerintah, melainkan melibatkan pemangku kepentingan pada sektor kebudayaan dan melibatkan dewan pengarah program, serta komite seleksi substansi dengan unsur ahli di bidang kebudayaan, seniman, dan penggerak masyarakat bidang kebudayaan. (Humas Kemenkeu RI)

Jakarta

| Sabtu, 26 Maret 2022

Lokal

Kecelakaan Maut di Kendawangan, Pengendara Motor Tewas

PIFA, Lokal - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Selasa (24/1/2023). Sebuah mobil menabrak sepeda motor hingga menewaskan pengendara motor tersebut. Kepala Polisi Resor Ketapang AKBP Laba Meliala mengatakan, dalam peristiwa tersebut, pengendara sepeda motor berinisial CK (26) tewas, sementara sopir mobil dan penumpang berinisial DT dan H luka-luka. “Kecelakaan melibatkan sepeda motor dengan sebuah mobil, mengakibatkan satu orang tewas dan dua orang luka-luka,” kata Laba, dalam keterangan tertulis, kemarin. Laba menerangkan, peristiwa tersebut bermula Selasa pagi. Saat itu, korban sepeda motor melaju dari arah Kota Ketapang ke Kecamatan Kendawangan. "Sesampainya di Desa Pagar Mentimun, tepatnya di area KM 62, muncul mobil Toyota Rush dari arah depan," terangnya. Karena jarak yang begitu dekat, kecelakaan tak dapat dihindari. Korban sepeda motor sempat terseret dan membentur aspal. Sedangkan mobil terbalik serta keluar dari badan jalan. "Ketiga korban, baik yang meninggal dunia maupun korban luka udah dievakuasi ke rumah sakit," ujarnya. Kepolisian juga sedang melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memeriksa sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. (ap)

Pontianak

| Jumat, 11 Oktober 2024

Jakarta

| Sabtu, 26 Maret 2022

Ketapang

| Rabu, 25 Januari 2023