PIFA, Lokal - Pemprov Kalbar berhasil memborong 5 penghargaan sekaligus dalam ajang BKN Award 223 pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2023 dengan tema “Talent Management 2030: Smart, Agile, Empathy” yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Bandung, Selasa (30/5/2023).

Adapun kelima penghargaan tersebut yakni:
- Peringkat 1 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja
- Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian
- Peringkat 2 Kategori Pengembangan Kompetensi
- Kategori Utama: Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik
- Special Mention: Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian

"Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Penghargaan tidak henti-hentinya mendorong kinerja kami agar semakin baik dalam memberikan pelayanan pemerintahan salah satunya di bidang kepegawaian," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Ani Sofian.

Dia berharap, pencapaian ini menjadi cambuk motivasi seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik khususnya manajemen pengelolaan ASN.

Dia berharap dapat meningkatkan prestasi-prestasi lainnya, paling tidak mempertahankan. Salah satunya dalam rangka meningkatkan motivasi ASN, kenaikan pangkat yang selama ini dilakukan 2 periode yaitu bulan April dan Oktober, maka mulai tahun 2024 kenaikan pangkat akan dilakukan 6 periode setiap tahunnya. 

BKD provinsi Kalbar, menurutnya sangat mendukung hal ini, dengan sisa waktu 6 bulan pada tahun 2023 ini. Pihaknya akan segera melakukan penyesuaian terhadap SOP pelayanan kenaikan pangkat dan sekaligus memantapkan aplikasi serta meminta tambahan jaringan dan peralatan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin yang membuka gelaran Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2023 mengatakan, dalam dinamika perkembangan kondisi global tidak hanya konteks geopolitik dan arsitektur ekonomi yang berubah, tapi pendekatan, teori, dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan juga turut berkembang. 

Saat ini, berbagai organisasi internasional, mengukur tata kelola pemerintahan setiap negara, untuk menunjukkan tingkat kemapanan penyelenggaraan pemerintahan diantaranya terkait pelayanan publik, dan iklim regulasi yang mampu mendorong daya tarik investasi.

Hasil pengukuran tersebut menjadi krusial, karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berbagai agenda strategis global. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian serius sebagai upaya peningkatan ASN utamanya kualitas kepemimpinan ASN di berbagai level. Sebagai salah satu faktor penentu kinerja organisasi pemerintahan.

"Saya ingin rakornas ini dapat menjadi forum strategis, untuk menelurkan gagasan gagasan segar dari para pemangku kepentingan, guna pembangunan ASN ke depan. Terlebih pilihan tema manajemen talenta juga sangat relevan dengan agenda transformasi pembangunan, menuju Indonesia Emas 2045," terang Wapres Ma'ruf Amin.

Kebijakan manajemen talenta dapat menjadi instrumen efektif, untuk mengolah dan menghasilkan calon - calon pemimpin di berbagai tingkatan organisasi.

Dalam kesempatan ini, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa hal penting terkait manajemen pengelolaan ASN, yaitu pertama untuk memperkuat langkah kolaborasi dalam mewujudkan peta jalan kebijakan manajemen talenta nasional. 

"Petakan kendala yang dihadapi, dalam 4 tahun ini, baik di level nasional juga daerah serta berbagai instansi yang beragam ekosistem nya," ujarnya.

Kemudian yang kedua ia menekankan untuk merumuskan langkah-langkah konkrit yang bersifat terobosan. Utamanya di aspek regulasi yang sekiranya belum selaras dengan penerapan manajemen talenta di semua tingkatan.

Ketiga, ia mengharapkan agar para talenta birokrat yang telah dipetakan dan dibina secara khusus agar dibekali dengan visi dan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penyalahgunaan kewenangan, serta pola hidup sederhana. 

"Dan yang terakhir, manajemen talenta nasional yang memperhatikan peran ASN, sebagai perekat dan pemersatu bangsa menghadapi Pemilu 2024, ASN senantiasa menjunjung netralitas dan profesional dalam menunaikan tugas-tugas birokrasi sesuai peran dan tanggung jawabnya", tutup Wapres Ma'ruf Amin.

Sebagai informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional kembali memberikan penghargaan bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah melalui BKN Award 2023. 

Penghargaan ini diberikan bagi Instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.

Ini merupakan tahun kesembilan sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN. Untuk pemenang BKN Award Tahun 2023 diumumkan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2023.

Selain sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN, pemberian BKN Award bagi pengelola kepegawaian di lingkup Instansi pusat dan instansi daerah ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.

Untuk kategori Instansi Pemerintah yang dinilai meliputi Instansi Pusat, yakni terdiri dari Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK); dan Instansi Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun penilaian BKN Award 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 

Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Pengembangan Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, kategori special mention yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. (ap)