PIFA, Kubu Raya - Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan korupsi penyaluran pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Burhan, proyek-proyek pokir selama ini dinilai bermasalah dan tidak sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan.

“Dari hasil investigasi kami di lapangan, sebelum anggaran pokir itu turun, anggota dewan sudah menyiapkan kontraktor pelaksananya. Yang lebih miris lagi, pokir ini dijadikan mereka sebagai tambahan penghasilan,” ucap Burhanudin saat dijumpai wartawan di Kubu Raya, Selasa (26/8/2025) malam.

Burhan menuturkan, pola yang kerap terjadi ialah anggota dewan menitipkan dana sesuai dengan porsi yang disepakati berdasarkan jabatan masing-masing. Dana tersebut, sambung Burhan, selanjutnya diakomodasi ke dalam program dinas terkait.

“Setelah program dilegalkan, anggota dewan kemudian menunjuk rekanan yang mengerjakan proyek pokir. Dari situlah terjadi praktik penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya.

Lebih lanjut Burhanudin juga menegaskan bahwa program pokir ini telah menjadi atensi serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karenanya , dia pun mendorong agar pengusutan dugaan tindak pidana korupsi diharapkan juga mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum di Kalimantan Barat.

“Menteri Dalam Negeri dan Ketua KPK sudah berulang kali mengingatkan agar anggota dewan tidak main-main dengan pokir ini. Harus diingat bahwasanya anggota dewan itu tidak boleh mengelola anggaran proyek. Kalau sudah cawe-cawe, apalagi sampai masuk ke wilayah yang bukan dapilnya, itu rawan penyimpangan dan sangat berbahaya,” pungkasnya.