Penerbangan Perdana Singkawang-Jakarta Resmi Dimulai 23 November 2024
Pontianak | Selasa, 19 November 2024
Penerbangan Singkawang ke Jakarta dengan maskapai TransNusa. (Dok. Istimewa)
Pontianak | Selasa, 19 November 2024
Lokal
PIFA, Lokal - Ikatan Keluarga Alumni atau IKA PPKn IKIP-PGRI Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat resmi terbentuk. Kepengurusan masa bakti 2023-2026 ini bakal menggelar pelantikan dan Dialog Publik pada 19 Desember 2023 dengan tema dalam 'Kontribusi Pendidikan dalam Percepatan Peningkatan IPM Kalbar'. Wakil Ketua Panitia, Khairatul Lisan mengatakan, pihaknya baru saja menggelar Musyawarah Besar untuk Pemilihan Ketua IKA PPKn IKIP-PGRI Pontianak. Mubes dilaksanakan di kampus IKIP-PGRI Pontianak, Sabtu (16/12/2023). Dalam Mubes yang menghadirkan perwakilan angkatan tersebut, terpilih secara aklamasi saudara Andi Ridwansyah, sebagai Ketua. Usai rangkaian Mubes tersebut, formatur kepengurusan bakal menggelar pelantikan dan dialog publik dengan tema besar 'Kontribusi Pendidikan dalam Percepatan Peningkatan IPM Kalbar' pada Selasa (19/12/2023). Acara ini menghadirkan sejumah narasumber, diantaranya PJ Gubernur Kalbar, Harisson, Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin, Ketua Ika IKIP-PGRI Pontianak, Muhammad Nurdin, dan Pengurus PGRI Provinsi Kalbar. "Adapun tema besar kita menyoroti persoalan IPM. Karena kita tahu IPM Kalbar masih tertinggal, walaupun kita tahu juga dari tahun ke tahun alami peningkatan," kata Khairatul Lisan. Karena itulah, melalui Dialog Publik ini diharapkan pemangku kepentingan dapat bersinergi menyelaraskan visi dan mencari solusi dalam percepatan peningkatan IPM. Menurut Lisan, percepatan peningkatan IPM perlu kerja sama semua pihak. Khususnya para pendidik, alumni dan mahasiswa. Semua harus bersinergi. "Semuanya harus bersinergi untuk mendukung percepatan IPM," terangnya. Selain pelantikan dan Dialog Publik, IKA PPKn IKIP PGRI Pontianak juga bakal menggelar pameran UMKM yang diikuti berbagai UMKM dan mahasiswa. Langkah ini sebagai komitmen mendukung UMKM tumbuh, dan menanamkan nilai-nilai entrepreneur sehingga mereka cermat melihat peluang. Sementara itu, Ketua Prodi PPKn IKIP-PGRI Pontianak, Muhammad Anwar Ruben mengatakan, mengatakan, gagasan pembentukan alumni sudah lama direncanakan. Sebab, peran alumni sangat penting bagi pembangunan khususnya bidang pendidikan. Namun, gagasan itu baru terbentuk kali ini. "Pembentukan pengurus ini dilakukan dengan Musyawarah Besar. Kita berharap hadirnya IKA PPKn dapat memperkokoh sinergisitas alumni dan kampus," terangnya. Atas nama Prodi PPKn IKIP-PGRI Pontianak, Anwar mengucapkan selamat atas terpilihnya Andi Ridwansyah sebagian Ketua IKA PPKn IKIP-PGRI Pontianak. Ia pun berharap rangkaian kegiatan pelantikan IKA PPKn IKIP PGRI Pontianak, Dialog Publik dan pemeran UMKM yang bakal digelar 19 Desember 2023 berjalan lancar. (ap)
Lokal
Berita Singkawang, PIFA - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, SE, MH menghadiri acara syukuran pembangunan jalan Pangmilang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pangmilang, Rabu (29/12/2021) kemarin. Acara tersebut menandai telah selesainya pengerjaan konstruksi jalan Pangmilang di Trans SP1 dan SP2 Kelurahan Pangmilang. Wali Kota hadir bersama Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Kota Singkawang, Sekda, dan beberapa OPD terkait. Tjhai Chui Mie dalam sambutannya mengatakan bahwa realisasi pembangunan jalan tersebut adalah dalam upaya memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk meningkatkan tingkat perekonomian dan pembangunan masyarakat di Kota Singkawang, khususnya di wilayah Pangmilang. Ia juga mengajak masyarakat untuk peduli dengan merawat dan menjaga setiap fasilitas umum demi kebaikan bersama. Adapun jalan yang dibangun pada tahun 2021 di lokasi tersebut adalah sepanjang 11,577 kilometer dan dengan anggaran sebesar kurang lebih 14 milyar yang bersumber dari dana PEN. (rs)
Lokal
Berita Lokal, PIFA - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sambas melakukan audiensi dengan DPRD Kalbar, Selasa (18/10/2022). Kehadiran jajajaran pengurus organisasi itu diterima Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur dan dihadiri wakil ketua Suriansyah, beserta anggota dari dapil Sambas. Di antaranya Tony Kurniadi, Juliarti Djuhardi Alwi, Muhammad Isa. Dalam kesempatan itu, Apdesi Sambas menagih janji Gubernur Kalbar Sutarmidji, terkait insentif desa yang sudah naik kelas menjadi desa mandiri. Hingga kini, janji Gubernur Kalbar Sutarmidji tersebut belum dirasakan pemerintah desa yang sudah berstatus sebagai desa mandiri. Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa menjelaskan, kedatangan mereka untuk melakukan audiensi sekaligus menitipkan proposal pembangunan tahun 2023. "Mereka juga menagih janji Gubernur Kalbar Sutarmidji terkait insentif untuk desa mandiri," kata Prabasa, kemarin. Pada 2018 lalu, Desa Mandiri di Kalbar hanya ada satu, yakni di Kayong Utara. Sementara, di Sambas sendiri tak ada. Guna mempercepat desa mandiri ini, Gubernur Kalbar Sutarmidji berjanji akan memberi insentif kepada desa-desa yang berhasil naik status menjadi desa mandiri. Nilai insentif yang dijanjikan sekitar Rp200 sampai Rp300 juta. Namun hingga saat ini, sudah 119 dari 195 desa di Sambas yang berhasil naik kelas jadi Desa Mandiri, belum merasakan insentif yang dijanjikan dalam bentuk anggaran. "Begitu cepat dan antusias kepala desa menuju desa mandiri. Barangkali karena reward yang didengar Kades yang disampaikan gubernur," terang Prabasa. Pertemuan juga dihadiri Dinas Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Barat. Ini dilakukan untuk menonfirmasi terkait keluhan para Kades. Namun Kadis Pemdes berhalangan hadir yang hanya diwakilkan. Perwakilan tersebut mengaku belum mengetahui apa janji yang disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji. Jika pun ada insentif, bentuknya tidak dalam dana segar tapi program "Sebab Kalbar sendiri belum ada payung hukum seperti Peraturan Gubernur yang jadi landasan untuk mencairkan anggaran intensif itu," kata Prabasa. Dia melanjutkan, berbeda misalnya dengan Provinsi Jawa Barat yang sudah ada Pergub. Dengan Pergub ini Pemprov baru dapat secara langsung memberikan insentif kepada desa yang sudah berstatus mandiri. "Di sini belum ada. Tak mungkin kalau belum ada Pergub, gubernur berani mencairkan," imbuh Prabasa. Aspirasi para Kades itu, bakal dijembatani oleh para anggota DPRD Kalbar dapil Sambas. Mereka sepakat untuk melihat ada tidaknya bantuan Pemprov dalam bentuk program kepada desa berstatus mandiri. "Agar memastikan, ada tidaknya insentif dalam bentuk program," tutup Prabasa.