PIFA, Lokal - Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie menyebutkan persoalan pertanian di Kalbar cukup kompleks. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

Dia menilai kepemimpinan Sutarmidji dan Ria Norsan, belum sepenuhnya berkomitmen membangun sektor pertanian tersebut.

Dukungan anggaran sektor pertanian, kata Affandie di Kalbar sangat kecil. Masalah pertanian diantaranya kelangkaan pupuk subsidi, kenaikan harga pupuk non subsidi hingga obat-obatan.

"Hal ini masih menjadi keluhan petani," ujarnya, kemarin.

Dia menerangkan, kuota pupuk subsidi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah kebutuhan 70 persen, hanya 30 persen yang dibantu pemerintah.

Di sisi lain, untuk membeli pupuk non subsidi, harganya juga meroket. Bahkan, tercatat mengalami kenaikan 60 persen dari harga biasanya. Termasuk pula harga obat-obatan yang naik hingga 100 persen.

Selain itu, bantuan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk anggaran pun sangat minim. Dari tahun ke tahun anggaran sektor pertanian terus mengalami penurunan.

Dia menerangkan, tahun lalu Kalbar masih dibantu Rp100 miliar. Sedangkan tahun ini sisa Rp79 miliar. Begitu pun Pemprov Kalbar. Anggaran tahun 2023 hanya Rp46 miliar. Padahal, tahun 2022 hampir Rp80 miliar.

"Angka ini jauh turunnya. Dari anggaran Rp46 miliar itu, 60 persen dipastikan operasional pegawai. 40 persen sisanya pengadaan barang dan jasa," jelasnya.

Hal ini kata Affandie, artinya belum ada keberpihakan. Sehingga sulit untuk mencapai swasembada. Pemprov Kalbar hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

"SPPD yang sudah ditetapkan Pemprov dan DPRD masih bisa dipangkas gubernur untuk membangun infrastruktur. Tapi tidak untuk sektor pertanian," jelasnya.

Dia menambahkan, sektor perkebunan bisa jalan sendiri sebab dikelola oleh swasta. Namun pertanian memang dibutuhkan pembinaan. (ap)