PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Perusahaan-perusahaan di Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja penuh waktu yang paling parah sejak pandemi COVID-19, dengan lebih dari setengah perusahaan melaporkan kekurangan staf. Hal ini terungkap dalam survei sektor swasta yang dilakukan oleh Teikoku Databank Ltd.

Menurut laporan Kantor Berita Kyodo pada Minggu (10/3), dari sekitar 11.000 perusahaan yang merespons survei pada Januari, sebanyak 53,4 persen menyatakan membutuhkan lebih banyak pekerja penuh waktu. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak April 2020 dan mendekati rekor tertinggi sepanjang masa, yakni 53,9 persen pada November 2018.

Sektor yang paling terdampak adalah layanan informasi, terutama kekurangan teknisi sistem, disusul oleh sektor konstruksi yang juga mengalami defisit tenaga kerja. Selain itu, 30,6 persen perusahaan melaporkan kekurangan pekerja paruh waktu, dengan sektor penyedia tenaga kerja dan restoran menjadi yang paling merasakan dampaknya.

Survei ini dilakukan di tengah pemantauan ekonom terhadap pertumbuhan upah yang kuat pada tahun lalu dan apakah tren tersebut akan berlanjut. Perusahaan-perusahaan besar di Jepang saat ini tengah bersiap untuk menentukan respons mereka terhadap tuntutan kenaikan gaji dari serikat pekerja dalam negosiasi tahunan “shunto” yang akan diselesaikan pada akhir bulan ini.

Dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja, sekitar 68,1 persen perusahaan yang terdampak berencana menaikkan gaji pekerja penuh waktu pada tahun fiskal 2025 yang dimulai pada April. Langkah ini bertujuan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang diperlukan.

Namun, para ekonom memperingatkan bahwa perusahaan kecil dan menengah kemungkinan besar akan kesulitan mengikuti langkah perusahaan besar yang memiliki sumber daya finansial lebih kuat untuk menaikkan gaji. Lembaga penelitian tersebut juga menyoroti risiko peningkatan jumlah kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja, dengan jumlah kasus kebangkrutan semacam itu mencapai angka tertinggi pada 2024.

Kondisi ini menunjukkan tantangan besar bagi dunia usaha di Jepang, di mana peningkatan upah dan kebijakan tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing industri di negara tersebut.