Foto: Ketapang Terkini/Jhon

Petani Sungai Awan Kiri Gelar Panen Raya

Ketapang | Jumat, 8 Oktober 2021

Berita Ketapang, Kalbar - PIFA, Petani Desa Sungai Awan Kiri adakan kegiatan panen raya padi,kegiatan dipusatkan di Dusun Kalibaru Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Sabtu, 25 September 2021.

Kegiatan panen raya ini dihadiri oleh berbagai pihak di antaranya Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ketapang, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang, Direktur Politeknik Negeri Ketapang, BPP Muara Pawan, Danramil Kecamatan Muara Pawan, Kapolsek Kecamatan Muara Pawan, Ketua Gerbang Tani Kabupaten Ketapang, Pemerintah Desa Sungai Awan Kiri dan masyarakat Desa Sungai Awan Kiri.

Kegiatan panen raya didukung dan difasilitasi oleh Yayasan Inisiasi Rehabilitasi Alam Indonesia (YIARI).

Rangkaian kegiatan panen raya ini ditutup dengan sesi temu wicara antara perwakilan kelompok tani dengan pihak terkait yang diselenggarakan di lantai 3 Gedung Sir Michael Urene IAR Indonesia.

Vera selaku Fasilitator pertanian YIARI menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi petani agar lebih giat dalam melakukan usaha tani,serta melalui kegiatan temu wicara ini petani dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pihak-pihak terkait.

"Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tim pertanian YIARI dimulai dari tahapan observasi,praktek pembuatan pupuk kompos ,pembuatan pupuk organik cair dan demplot sekolah lapang dengan berbagai komoditi salah satunya adalah padi dengan varietas Punjabi dan impari," tuturnya.

Sementara petani menyambut kegiatan ini dengan sangat antusias,Pak Ahmad misalnya merasa sangat senang bisa berbagi cerita dan menyampaikan keluh kesah kepada dinas terkait.

"Saya atas nama pribadi dan atas nama petani berterima kasih sekali kepada YIARI yang telah memfasilitasi kegiatan ini,senang sekali bisa berbagi cerita tentang suka duka kami kepada para pihak yang hadir dalam acara ini," pungkasnya.

Indonesia

| Senin, 10 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Sekda Kapuas Hulu Hadiri Rapat Paripurna, Tiga Raperda Disetujui Bersama DPRD

PIFA.CO.ID, LOKAL - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu, Drs. H. Mohd. Zaini, M.M., menghadiri rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus menandatangani persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD Kapuas Hulu terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) eksekutif, Kamis (30/1/2025).Tiga Raperda yang dibahas dan disetujui dalam rapat ini meliputi perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pendirian Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda), serta pendirian Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas.Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 bertujuan untuk menyesuaikan susunan perangkat daerah dengan kebutuhan organisasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dengan perubahan ini, diharapkan kinerja pemerintah daerah semakin optimal dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.Sementara itu, pendirian PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) dan Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas menjadi langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pendirian dua badan usaha ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kapuas Hulu mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan saran dan masukan dalam pembahasan ketiga Raperda tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.Persetujuan terhadap tiga Raperda ini menandai langkah maju bagi Kabupaten Kapuas Hulu dalam memperkuat struktur pemerintahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembentukan badan usaha milik daerah yang lebih profesional dan kompetitif.

Kapuas Hulu

| Jumat, 31 Januari 2025

Nasional

Kenaikan Biaya Demi Kemaslahatan dan Keberlangsungan Keuangan Haji

PIFA, Nasional - Ketua Komnas Haji dan Umrah Indonesia, Mustolih Siradj menilai bahwa usulan biaya haji yang diajukan pemerintah sebagai konsekuensi yang sulit dihindari. "Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan, baik di tanah air maupun di Arab Saudi,” ungkapnya, menutip laman Kemenag, Jumat (20/1/2023). Adapun kenaikan antara lain terjadi pada biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel atau pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alat kesehatan, dan sebagainya. “Belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut," katanya. Kenaikan tersebut diusulkan Pemerintah melalui Kemenag RI dalam rapat bersama Komisi VIII DPR mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 sebesar Rp69.193.733. Bipih adalah komponen biaya yang dibayar oleh jemaah haji. Jumlah Bipih yang diusulkan tahun itu merupakan 70% dari total Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909. Sisanya yang 30% (Rp29.700.175) diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Menurut analisa dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini, rancangan biaya yang diusulkan Menag tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi keberlangsungan dan kesehatan keuangan. Sebab, selama ini, komponen BPIH juga ditopang dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji yang terlalu besar dan cenderung tidak sehat. Maka dari itu, harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan. Hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga harus dilindungi. "Hasil dari penempatan maupun investasi (dana haji) juga menjadi hak dari jemaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal),” terangnya. Mustolih mengatakan, Menag Yaqut termasuk sangat berani mengambil kebijakan yang tidak populer ini, yang selama ini sangat dihindari oleh Menteri Agama era sebelumnya, terlebih di tahun politik. "Tapi langkah merasionalisasi dan mengoreksi dana haji harus segera diambil demi kemaslahatan yang lebih besar dan melindungi hak dari jutaan jemaah haji tunggu, jika tidak masalah ini akan jadi bom waktu," ujarnya. Mustolih pun berharap usulan kenaikan biaya haji masih bisa diturunkan dengan melakukan efesiensi menyisir komponen-komponen biaya yang bisa dipangkas tanpa mengurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan penyelenggaraan haji. Dia juga berharap soal dana haji tidak hanya biaya haji reguler saja yang disampaikan ke publik, tetapi penyelengggaraan biaya haji khusus yang dikelola travel (PIHK/ Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) juga penting untuk dipublikasikan karena ada ribuan orang menjadi calon jenaah haji khusus. (yd)

Indonesia

| Jumat, 20 Januari 2023

Lokal

Pemprov Kalbar Diminta Sigap Salurkan Bantuan Korban Banjir

Berita Loka, PIFA- Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menyambut baik Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1119/BPBD/tahun 2022 tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kalbar per 10 Oktober 2022. Menurutnya, penetapan status itu mempermudah penanganan bencana banjir yang tengah melanda sejumlah kabupaten/kota di Kalbar. Terutama dalam ihwal penyaluran bantuan melalui anggaran darurat. "Diperlukan payung hukum agar legalitas penyaluran bantuan dan penyediaan anggaran sehingga pemerintah lebih leluasa dalam penggunaannya," ujarnya, kemarin. Dia menyebutkan, dana darurat untuk bansos di DPRD provinsi tersedia sekitar tiga persen dari total APBD Provinsi Kalbar yakni sekitar Rp15 Miliar. Dana ini, bisa digunakan untuk memberikan bantuan bagi warga yang terdampak bencana batingsor, selain itu juga masalah kabut asap. "Tapi karena tidak terjadi karhutla bisa dialihkan ke batingsor,” katanya. Suriansyah meminta Pemprov Kalbar sigap dan siap dalam penanganan bencana banjir. Mulai dari penanggulangan sampai penyaluran bantuan terhadap korban melalui anggaran yang telah disiapkan. "Status tanggap darurat itu memang diperlukan. Karena memang pemerintah sendiri punya dana yang disiapkan untuk hal tak terduga guna mengatasi kemungkinan masalah sosial akibat bencana," katanya. Di tengah kondisi cuaca ekstrem yang menjadi salah satu pemicu banjir, dia juga mengingatkan pemerintah daerah terutama yang rawan terjadi bencana agar siap melakukan antisipasi. Banjir menerjang sejumlah kabupaten Kalbar. Di antaranya di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Singkawang. Bencana tersebut berdampak luas hingga membuat aktivitas warga lumpuh. Korban yang terdampak di beberapa kabupaten bahkan diungsikan. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah menginstruksikan bupati dan wali kota di yang terdampak bencana agar segera mengeluarkan dan membagikan cadangan beras pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan lebih dulu mengeluarkan status tanggap darurat di daerah masing-masing. “Keputusan ini berangkat dari bencana banjir yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson. Dia membeberkan, cadangan beras pemerintah yang ada di daerah masing-masing sebanyak 100 ton. Jika cadangan beras itu menipis, maka pemerintah di kabupaten dan kota dapat meminta cadangan beras dari pemerintah provinsi. Selain itu, Dinas Sosial Kalbar juga telah diperintahkan membantu masyarakat terdampak bencana. "Lalu Dinas Kesehatan Kalbar telah diminta menyuplai obat-obatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terdampak," ujarnya. (pontianakinformasi/ap)

Kapuas Hulu

| Jumat, 31 Januari 2025

Indonesia

| Jumat, 20 Januari 2023

Kalbar

| Sabtu, 15 Oktober 2022