PIFA, Politik - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, mendorong agar kasus dugaan penyebaran berita bohong dan manipulasi digital terkait isu ijazah palsu segera dilimpahkan ke pengadilan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas polemik yang telah berlangsung lama.

Pernyataan tersebut disampaikan Rivai saat merespons komentar Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menilai kasus ijazah Jokowi sudah berlarut-larut dan meresahkan masyarakat.

“Kami tetap mendorong perkara dilimpahkan ke pengadilan agar terdapat kepastian hukum terkait keaslian ijazah Pak Jokowi,” ujar Rivai, Jumat (10/4).

Rivai menjelaskan, dalam tahap penyidikan, sejumlah saksi telah dimintai keterangan, mulai dari pihak Universitas Gadjah Mada, dosen, hingga rekan-rekan Jokowi. Selain itu, uji laboratorium forensik juga telah dilakukan guna meneliti keaslian dokumen tersebut.

Dengan berbagai proses yang sudah berjalan, pihaknya berharap perkara ini dapat segera masuk ke tahap persidangan. Menurutnya, kepastian hukum sangat penting untuk memulihkan nama baik sejumlah pihak yang ikut terseret dalam isu tersebut.

“Jika perkara ini dihentikan, bukan tidak mungkin isu ijazah ini kembali diangkat di masa mendatang dan kembali mengganggu ruang publik,” jelasnya.

Rivai juga menegaskan bahwa Jokowi siap hadir langsung di persidangan untuk memberikan keterangan. Bahkan, Jokowi disebut akan menunjukkan ijazah asli miliknya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, di hadapan publik dan media.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa polemik ijazah Jokowi telah berlangsung selama dua hingga tiga tahun dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai polemik tersebut tidak hanya menghabiskan waktu dan biaya, tetapi juga memicu perpecahan di ruang publik.

Pernyataan itu disampaikan JK usai melaporkan Rismon Sianipar terkait dugaan penyebaran hoaks. Dalam kasus yang sama, Roy Suryo juga telah berstatus tersangka.

JK menilai polemik yang berkepanjangan telah mengganggu kehidupan nasional karena memicu pro dan kontra yang tajam di masyarakat. Ia pun berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum.