Pilot Malaysia Airlines Wajib Tes Narkoba Usai Rekannya Ditangkap di RI
Internasional | Sabtu, 8 Agustus 2026
Shutterstock
Internasional | Sabtu, 8 Agustus 2026










Politik

PIFA, Politik - Partai Golkar menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, mengaku belum memperoleh informasi yang valid terkait kabar tersebut. “Kami belum mendengar info yang valid,” kata Sarmuji kepada Suara.com, Rabu (28/1/2026). Sarmuji mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui isu reshuffle dari pemberitaan media dan obrolan dengan awak media. “Hanya dengar-dengar dari teman-teman wartawan,” ujarnya. Saat ditanya mengenai kesiapan Partai Golkar jika kadernya yang menjabat sebagai menteri terkena reshuffle, Sarmuji memilih tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menanggapi santernya isu perombakan kabinet. Bahlil menegaskan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Pernyataan itu disampaikan Bahlil merespons rumor yang menyebut sejumlah menteri dari Partai Golkar berpotensi terdampak reshuffle. Bahkan, nama Bahlil sendiri disebut-sebut akan bergeser dari posisi Menteri ESDM ke jabatan Menteri Koordinator (Menko), baik Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) maupun Menko Bidang Perekonomian. Menanggapi kabar tersebut, Bahlil bersikap normatif dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. “Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Ya,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Bahlil tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kebenaran isu perpindahan jabatannya. Ia menegaskan bahwa posisi menteri merupakan amanah yang sepenuhnya bergantung pada kepercayaan Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan. Ia juga memastikan bahwa saat ini seluruh jajaran menteri tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab di kementerian masing-masing sebagai pembantu Presiden.
Internasional

Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diperpanjang selama 45 hari mulai Jumat (15/5/2026). Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengatakan perpanjangan dilakukan untuk memberi ruang bagi kemajuan proses negosiasi antara kedua pihak. “Penghentian permusuhan pada 16 April akan diperpanjang selama 45 hari untuk memungkinkan kemajuan lebih lanjut,” kata Pigott melalui akun media sosial X. Pengumuman tersebut disampaikan meski serangan Israel di Lebanon dilaporkan masih terus terjadi sejak gencatan senjata yang dimediasi AS mulai berlaku. Pigott menyebut Departemen Luar Negeri AS akan melanjutkan upaya negosiasi politik pada 2 hingga 3 Juni mendatang. Selain itu, pembentukan “jalur keamanan” yang melibatkan delegasi militer Israel dan Lebanon dijadwalkan dimulai di Pentagon pada 29 Mei. “Kami berharap diskusi ini akan memajukan perdamaian abadi antara kedua negara, pengakuan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing, serta membangun keamanan nyata di sepanjang perbatasan bersama mereka,” ujar Pigott. Perpanjangan gencatan senjata ini diumumkan setelah putaran ketiga perundingan yang dimediasi AS digelar di Departemen Luar Negeri AS. Menurut pejabat Departemen Luar Negeri AS, delegasi Amerika dipimpin Penasihat Departemen Luar Negeri Michael Needham, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, serta Duta Besar AS untuk Lebanon Michel Issa. Sementara pihak Lebanon diwakili Duta Besar Nada Hamadeh Moawad dan utusan presiden Lebanon Simon Karam.