PIFA.CO.ID, LOKAL - Pemerintah pusat akan mulai menerapkan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Kebijakan tersebut pun menjadi perbincangan hangat masyarakat dan memunculkan polemik.

Menanggapi kebijakan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson dengan tegas memastikan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB) di Kalbar tidak alami kenaikan.

Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi dampak dari adanya opsen pajak daerah sesuai Undang-undang (UU) 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan yang diambil yakni dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemberian insentif fiskal kendaraan bermotor.

“Memang dengan adanya opsen ini akan terjadi penambahan nilai PKB dan BBNKB, tapi saya pastikan untuk di Kalbar tidak ada kenaikan, karena kami sudah mengeluarkan Pergub mengenai pengurangan atas pokok PKB dan pokok BBNKB. Jadi untuk di Kalbar tidak akan ada kenaikan PKB dan BBNKB, tidak berubah sama seperti tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Langkah tersebut diambil kata Harisson untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Keberadaan Pergub yang dikeluarkan memastikan tidak akan ada kenaikan PKB dan BBNKB yang dibayar masyarakat Kalbar tahun mendatang.

"Kita ingin agar masyarakat tidak merasa berat beli kendaran dengan adanya pajak bertambah, tentu mereka akan berpikir ulang membeli kendaraan bermotor. Untuk itu kami keluarkan pergub ini supaya daya beli masyarakat membeli kendaraan tetap terjaga jangan sampai terjadi penurunan,” ujarnya.

Harisson mengatakan jika pajak kendaraan bermotor naik maka akan muncul rentetan dampak. Misal berimbas pada lesunya industri kendaraan bermotor akibat penurunan produksi. Hal itu dikhawatirkan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kita tidak mau (PHK) makanya Pemprov Kalbar mengeluarkan Pergub itu sehingga PKB dan BBNKB tetap sama," tukasnya Harisson.