Pj Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK, Uang Rp1 Miliar Diamankan
Pekanbaru | Rabu, 4 Desember 2024
Konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait OTT Pj Wali Kota Pekanbaru. (ANTARA)
Pekanbaru | Rabu, 4 Desember 2024
Internasional
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Penembakan massal yang terjadi di sebuah sekolah di Swedia tengah telah merenggut nyawa sedikitnya 10 orang, termasuk pelaku, menurut keterangan polisi setempat pada Selasa (6/2). Insiden mengerikan ini terjadi di Campus Risbergska di Orebro, sekitar 200 km dari ibu kota Stockholm.Menurut kepolisian, penembakan terjadi pada pukul 12.33 waktu setempat (18.33 WIB). Semua korban ditemukan tewas di dalam gedung sekolah yang digambarkan polisi sebagai "sekolah besar dengan banyak ruang untuk dijelajahi."Hingga saat ini, motif pelaku masih dalam penyelidikan. Polisi memastikan bahwa pelaku bertindak sendirian dan diyakini tidak ada ancaman serangan lanjutan. "Kami tidak memiliki catatan kriminal pelaku, sehingga identitasnya masih dalam penyelidikan," kata kepolisian, seperti dikutip dari harian Aftonbladet.Kepala Polisi Orebro, Roberto Eid Forest, menegaskan bahwa meskipun situasi sudah terkendali, pihak berwenang tetap melakukan pencarian dan pengamanan di lingkungan sekolah untuk memastikan keselamatan publik.Menanggapi peristiwa ini, Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, menyebut penembakan tersebut sebagai "aksi kekerasan yang mengerikan" dan menyatakan bahwa hari ini adalah hari yang menyakitkan bagi Swedia. Melalui unggahan di platform X, ia juga mengungkapkan duka cita kepada para korban yang hari sekolahnya berubah menjadi teror. Perdana Menteri dijadwalkan akan memberikan pernyataan resmi kepada pers pada Selasa malam waktu setempat.Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan terus berlangsung untuk mengungkap latar belakang serta kemungkinan motif dari serangan ini.
Nasional
Berita Nasional, PIFA - Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, didampingi Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Drs. Teten Masduki, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Tahun 2022 secara virtual yang dihadiri seluruh Gubernur atau yang mewakili di Gedung Smesco Indonesia, Convention Hall Lantai 2 Jalan Gatot Subroto Kav.94 Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2022). Rakor ini merupakan upaya akselerasi pembentukan dan pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional melalui pemanfaatan teknologi dan percepatan transformasi digital Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk mendukung ekonomi digital nasional dengan target capaian 30 juta UMKM onboarding digital dan 500 koperasi modern berbasis digital pada tahun 2024. Selain itu, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM ditunjuk sebagai Wali Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Turut hadir secara langsung dan virtual beberapa orang Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan seluruh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Indonesia. Dalam sambutan yang disampaikan, Presiden Republik Indonesia mengatakan Indonesia tidak boleh hanya jadi penonton di tengah masifnya perkembangan ekonomi digital. Presiden juga menekankan Bangsa Indonesia harus bisa menggunakan produk dalam negeri karena sudah cukup lama dibanjiri produk impor. "Saya berharap 20 juta UMKM sudah onboarding terdaftar di marketplace atau platform digital di tahun 2022. Kemudian, meningkat 24 juta di tahun 2023, dan mencapai 30 juta di 2024," tegas Presiden. Presiden optimis target tersebut dapat diwujudkan melalui kerja keras semua pihak dengan memiliki tujuan dan keinginan yang sama. "Insya Allah, kita bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Jumlah koperasi berbasis digital juga harus ditingkatkan dari 250 di 2022 menjadi 400 di tahun 2023 dan menjadi 500 di tahun 2024. Begitu juga dengan 1 juta UMKM yang onboarding di e-Katalog LKPP sudah harus dituntaskan tahun ini," pinta Ir. H. Joko Widodo. Selanjutnya, Presiden juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, para menteri maupun BUMN, mengenai semua anggaran BUMN harus difokuskan untuk membeli produk dalam negeri, terutama yang diproduksi oleh UMKM tanah air. Presiden Jokowi juga meminta peningkatan SDM KUMKM terus dilakukan, mulai dari pusat hingga daerah. KUMKM harus lebih kompetitif dan berkualitas. Membenahi packaging (kemasan). "Saya sudah menandatangani Perpres Nomor 2 Tahun 2022 agar pengembangan wirausaha nasional bisa lebih baik lagi. Kemudian, lebih banyak pengusaha muda yang maju dan produktif untuk bersaing di pasar global," jelas Kepala Negara. Pemerintah pusat dan daerah harus bisa mempermudah perizinan serta akses produk UMKM yang semakin kreatif dan menarik. "Pendataan tunggal yang komprehensif dan berkualitas. Tujuannya agar UMKM tumbuh fokus terarah dan berkelanjutan terus maju," ungkap Presiden RI. Di kesempatan yang sama, Menkop UKM RI menjelaskan transformasi digital bukan hanya untuk menghadirkan KUMKM dalam platform digital. Transformasi digital KUMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di aspek pemasaran saja. Melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir. "Dengan pendekatan digital KUMKM tersebut, kami optimis, target yang diberikan Presiden Jokowi dapat tercapai, sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia," ujar Teten. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, berharap produk-produk UMKM yang ada di Kalimantan Barat bisa di data dan dipasarkan melalui marketplace. "Pemasaran produk-produk tersebut harus mengarah pada digitalisasi," tegas H. Ria Norsan. Perekonomian Kalimantan Barat telah mengalami pertumbuhan yang baik, yakni sebesar 4,8%. "Setelah pandemi COVID-19, kita berharap perekonomian Kalimantan Barat bisa kembali normal dan keberadaan UMKM diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kehidupan masyarakat Kalimantan Barat semakin baik dengan bangkitnya perekonomian," harap Wagub Kalbar. Sebagai informasi, adapun data skala usaha pelaku UMKM per tanggal 28 Februari 2022 di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebanyak 195.067, yang terdiri dari 167.743 usaha mikro, 25.619 usaha kecil, 1.705 usaha menengah. (RS)
Internasional
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (12/3) menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga Palestina yang akan dikeluarkan dari Jalur Gaza, meskipun rencananya untuk mengambil alih wilayah tersebut tetap berlanjut."Tidak ada yang akan mengeluarkan warga Palestina," ujar Trump kepada wartawan saat menjamu Perdana Menteri Irlandia Michael Martin di Ruang Oval Gedung Putih.Pernyataan ini muncul setelah Menteri Keuangan Israel yang berhaluan sayap kanan, Bezalel Smotrich, pada Minggu (9/3) menyatakan bahwa pemerintah Tel Aviv berencana membuka kantor "Otoritas Emigrasi" baru di bawah Kementerian Pertahanan untuk mengatur pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Pernyataan Smotrich tersebut dikutip oleh berbagai media internasional.Lebih lanjut, Smotrich mengklaim bahwa rencana kontroversial ini telah mendapat dukungan dari pemerintahan Trump."Berbagai pejabat di pemerintahan berulang kali mengatakan kepada saya, 'Kami tidak akan membiarkan 2 juta Nazi tinggal di luar pagar,'" ujar Smotrich, merujuk pada warga Palestina yang tinggal di Gaza, sebagaimana dikutip oleh Washington Post.Smotrich juga menyebut bahwa ide pemindahan paksa warga Palestina yang sebelumnya dianggap tabu kini menjadi wacana yang lebih diterima oleh beberapa kalangan di Israel. "Dulu, berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan Gaza adalah hal yang tabu, tetapi sekarang orang-orang yang gila adalah yang paling realistis," katanya.Pernyataannya semakin memperkuat dugaan bahwa Israel sedang bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menentukan negara mana yang akan menerima warga Palestina yang terusir dari Gaza.Sebelumnya, pada Februari lalu, Trump mengusulkan rencana untuk mengambil alih kepemilikan atas Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Usulan tersebut menuai kritik luas dari komunitas internasional, yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis.Sejumlah negara dan organisasi hak asasi manusia telah mengecam rencana tersebut, menegaskan bahwa pemindahan paksa warga sipil melanggar hukum internasional. Sementara itu, sikap Trump yang menegaskan tidak akan ada pengusiran warga Palestina dari Gaza dinilai bertolak belakang dengan kebijakan yang tengah digulirkan oleh sekutunya di Tel Aviv.Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel atau Amerika Serikat mengenai rincian lebih lanjut dari rencana tersebut. Situasi di Gaza terus menjadi perhatian dunia, dengan berbagai pihak menyerukan solusi damai bagi konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.