PIFA.CO.ID, LOKAL - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah swalayan dan toko modern guna memantau penerapan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sebagai wadah belanja. Dari hasil sidak, seluruh toko telah mematuhi arahan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Meski masih terdapat beberapa kendala, Edi optimis masyarakat akan berangsur-angsur terbiasa dengan aturan baru tersebut.

"Pada tahap awal, pendekatan persuasif kami utamakan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan diri. Ke depan, kami akan berdiskusi dengan DPRD terkait mekanisme penerapan sanksi," ujarnya setelah melakukan sidak di salah satu swalayan di Jalan Gajah Mada, Senin (6/1/2024).

Edi menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Layang. Ia menekankan pentingnya penanganan sampah plastik secara serius guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

"Kondisi TPA Batu Layang cukup memprihatinkan karena didominasi sampah plastik. Teknologi yang kita miliki saat ini belum cukup canggih untuk mengolah atau mendaur ulang sampah plastik dengan optimal," katanya.

Pemkot Pontianak, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terus berupaya menekan jumlah sampah plastik dengan berbagai program, seperti pendirian Bank Sampah, edukasi pengelolaan limbah rumah tangga, Program Kampung Iklim (Proklim), penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwa), serta penyediaan rumah kompos.

"Kami telah melakukan berbagai upaya, tetapi tingginya penggunaan kantong plastik menyebabkan biaya pengelolaan sampah ikut meningkat. Oleh karena itu, kami mencoba mengurangi plastik agar tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas," jelas Edi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2023 Kota Pontianak menghasilkan 441,88 ton sampah per hari. Saat ini, upaya pengurangan sampah oleh masyarakat baru mencapai 25,06 persen.

Pemkot Pontianak menargetkan pengelolaan sampah dengan skema 70 persen ditangani oleh pemerintah dan 30 persen dikurangi oleh masyarakat.

"Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian misi dan target Kota Pontianak," tutup Edi.