PIFA.CO.ID, POLITIK - Ketua DPP PKS, Almuzzammil Yusuf, menyatakan dukungan terhadap wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, sesuai usulan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sudah saatnya pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh.

"PKS mendukung wacana pilkada melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo. Sudah saatnya pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," ujar Muzammil dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12).

Muzammil menyoroti besarnya anggaran pilkada langsung yang mencapai sekitar Rp80 triliun pada Pilkada 2017 dan 2024. Menurutnya, dana sebesar itu sebaiknya dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti membuka lapangan kerja, memberikan modal usaha, meningkatkan infrastruktur, serta menambah fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Selain masalah anggaran, Muzammil juga menganggap pilkada langsung berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat serta diskriminasi oleh kepala daerah terpilih terhadap wilayah yang tidak mendukungnya.

"Terjadi pula diskriminasi pembangunan, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya," katanya.

Ia yakin pilkada melalui DPRD dapat menghilangkan berbagai kecurangan yang sering terjadi dalam pilkada langsung. Muzammil menambahkan bahwa aparat penegak hukum akan lebih fokus mengawasi kontestan dan semua pihak yang terlibat dalam pilkada.

"Jika pilkada dipilih melalui DPRD, berbagai kecurangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Bawaslu dapat bekerjasama dengan polisi, jaksa, dan KPK untuk memperketat pengawasan," jelasnya.

Muzammil juga menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD merupakan bagian dari proses demokrasi dan implementasi dari demokrasi perwakilan sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan wacana ini saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12). Ia menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien, merujuk pada praktik di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.

Namun, beberapa pengamat menilai usulan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah tingginya ongkos politik. Pengamat kepemiluan dan dosen FISIP UI, Titi Anggraini, menyebut usulan ini hanya memindahkan persoalan dari ruang publik ke ruang tertutup di DPRD, tanpa menyentuh akar masalah di partai politik.

"Kita seolah hanya memindahkan persoalan dari ruang publik ke dalam ruang-ruang tertutup di DPRD," kata Titi.