PIFA.CO.ID, TEKNO - Platform jejaring sosial X, yang dimiliki oleh pebisnis asal Amerika Serikat, Elon Musk, mengajukan gugatan terhadap Pemerintah India. Gugatan ini diajukan karena X menilai pemerintah India telah menyalahgunakan Aturan Teknologi Informasi (TI) terkait pemblokiran konten di negara tersebut.

Dilaporkan oleh Times of India pada Jumat (22/3), X menantang interpretasi Pasal 79(3)(b) dari aturan TI yang diterapkan di India. Menurut X, pasal tersebut memungkinkan penyensoran sewenang-wenang dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung.

Dalam gugatan tersebut, X menuduh pemerintah menggunakan pasal tersebut untuk menciptakan mekanisme pemblokiran konten yang berjalan paralel, tanpa mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 69A.

Pasal 69A Undang-Undang TI India memungkinkan pemerintah untuk memerintahkan penghapusan konten yang dianggap mengancam keamanan nasional, ketertiban umum, atau kedaulatan negara.

Dengan dasar hukum yang jelas, perusahaan media sosial dapat mengikuti instruksi pemerintah tanpa ambiguitas. Namun, Pasal 79(3)(b) diklaim X mengandung ketentuan yang tidak jelas, sehingga membuat platform media sosial harus menentukan sendiri jenis konten yang dianggap ilegal, yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum atau reaksi keras.

Menurut X, selama ini perusahaan menggunakan Pasal 69A sebagai landasan pembelaan. Perusahaan berpendapat bahwa mereka hanya seharusnya bertanggung jawab atas konten jika ada perintah eksplisit dari pemerintah, bukan berdasarkan interpretasi mereka sendiri terhadap legalitas suatu unggahan. Dengan demikian, tanggung jawab untuk menentukan kelayakan suatu konten berada di tangan pemerintah, bukan platform media sosial.

Lebih lanjut, X menegaskan bahwa pendekatan pemerintah India saat ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung pada 2015 dalam kasus Shreya Singhal, yang menyatakan bahwa pemblokiran konten hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan yang tepat atau jalur hukum yang sah berdasarkan Pasal 69A. Selain itu, X juga menyoroti beban teknis yang ditimbulkan oleh aturan ini, mengingat platform harus mengawasi miliaran unggahan setiap hari, yang secara teknis sulit dilakukan.

Tak hanya menggugat aturan TI, X juga secara hukum menentang portal Sahyog milik pemerintah India. Portal yang dikembangkan oleh Pusat Koordinasi Kejahatan Dunia Maya India (I4C) di bawah Kementerian Dalam Negeri tersebut digunakan untuk mengelola permintaan penghapusan konten berdasarkan Pasal 79(3)(b) dan memungkinkan koordinasi langsung antara perusahaan media sosial dan lembaga penegak hukum.

X menolak untuk menugaskan seorang karyawan ke platform Sahyog dengan alasan bahwa portal tersebut berfungsi sebagai alat sensor yang menekan perusahaan untuk menghapus konten tanpa pemeriksaan hukum yang tepat. Dalam gugatannya, X mengklaim bahwa langkah ini merupakan upaya pemerintah India untuk mengontrol wacana daring tanpa pengawasan yudisial yang memadai.

Kasus ini menambah daftar panjang ketegangan antara perusahaan teknologi global dengan pemerintah India terkait kebijakan pengelolaan konten di dunia maya. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah India belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan yang diajukan oleh X.