PN Jakpus Ganti Hakim Anggota dalam Sidang Korupsi Gula yang Seret Tom Lembong
Jakarta | Senin, 14 April 2025
PIFA.CO.ID, NASIONAL - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat resmi mengganti hakim anggota dalam perkara dugaan korupsi importasi gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, sebagai terdakwa.
Pergantian ini dilakukan setelah hakim anggota sebelumnya, Ali Muhtarom, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait putusan lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Penetapan tersangka terhadap Ali dilakukan pada Senin (14/4) dini hari.
"Karena hakim anggota atas nama Ali Muhtarom sedang berhalangan tetap dan tidak dapat bersidang lagi, untuk mengadili perkara ini perlu ditunjuk hakim anggota untuk menggantikan," ujar Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada PN Jakarta Pusat.
Sebagai pengganti, Ketua PN Jakarta Pusat telah menetapkan Alfis Setiawan untuk mendampingi hakim Purwanto Abdullah dalam memeriksa perkara ini lebih lanjut.
Setelah penetapan penggantian hakim, sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat Tom Lembong langsung dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.
Dugaan Korupsi Rp578 Miliar
Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar. Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penerbitan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah pada periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan. Penerbitan itu dilakukan tanpa melalui rapat koordinasi antarkementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
Parahnya, perusahaan-perusahaan yang mendapat izin impor tersebut disebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, karena statusnya sebagai perusahaan gula rafinasi.
Selain itu, Tom Lembong juga diduga tidak menunjuk perusahaan milik negara (BUMN) untuk menangani stabilisasi harga dan ketersediaan gula. Sebagai gantinya, ia menunjuk sejumlah koperasi, seperti Induk Koperasi Kartika (Inkopkar), Inkoppol, Puskopol, serta SKKP TNI/Polri.
Atas perbuatannya, Tom Lembong dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
