Polisi Amankan Tujuh Pelajar Diduga Hendak Tawuran di Desa Kapur
Kubu Raya | Rabu, 20 November 2024
Tampak 7 pelajar yang diduga hendak melakukan tawuran di Desa Kapur Kubu Raya. (Dok. Polres Kubu Raya)
Kubu Raya | Rabu, 20 November 2024
Lokal
PIFA, Lokal - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menghadiri Perayaan Natal bersama umat Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Putussibau di Aula Pendopo Bupati, pada Jumat (6/1/23) malam. Dalam laporan ketua panitia, Firdaus Lie menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Kapuas Hulu yang telah berkenan memfasilitasi umat Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Putussibau untuk merayakan natal bersama di pendopo Bupati. "Terimakasih Pak Bupati karena sudah berkenan membuka pintu untuk umat Katolik merayakan Natal bersama pada tahun ini," ujar Firdaus Lie. Pada kesempatan yang sama Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengucapkan selamat natal tahun 2022 dan tahun tahun tahun 2023. "Semoga sukacita natal membawa berkat dalam kehidupan kita," harap Fransiskus Diaan. Bupati Sis juga bersyukur perayaan natal bisa dilaksanakan kembali di pendopo Bupati, ini kedua kalinya. "Umat sangat antusias sampai bangku tidak cukup," tutupnya.
Politik
PIFA, Politik - Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Amien Suyitno, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Tanah Air untuk menolak politik identitas. Hal tegas tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama di Gedung Pusdiklat Kemenag, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. “Dalam pelatihan kolaboratif pertama kali antara Kemenag dengan TNI dan Polri untuk Angkatan I, II, III, dan IV ini, saya ingin menyampaikan pesan GusMen tentang perlunya menolak politik identitas,” tegasnya. Menurut dia, politik identitas harus ditolak lantaran sangat berbahaya bagi harmoni dan kerukunan masyarakat Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa identitas itu penting karena setiap orang memiliki identitasnya masing-masing, baik jabatan, pekerjaan, kelompok gender, maupun agama dan suku bangsa. “Mengapa kita harus menolak politik identitas? Kalau terkait pentingnya identitas, memang iya. Lalu, apanya yang kita tolak? Yaitu politik identitas yang digunakan untuk kepentingan politik,” tegasnya. Dia menilai bahwa identitas yang melekat, seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tentu tidak bisa ditolak lantaran semua itu bawaan lahir. Namun, jika itu digunakan untuk kepentingan politik, maka tak ada perdebatan untuk menolaknya. “Sebab, itu berbahaya. Apalagi politik identitas dengan nomenklatur agama itu lebih berbahaya lagi. Karena kita punya pengalaman bahwa hal itu bisa menjadikan disharmoni antarkeluarga,” terang Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang itu.
Lifestyle
PIFA, Lifestyle - Belakangan ini ramai kabar terkait penerimaaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Jika Anda menerima pemberitaan atau informasi terkait pendaftaran sipir lapas tahun 2023 untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan persyaratannya, dapat dipastikan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoax. Sebab, hingga saat ini Kemenkumham RI belum membuka tes penerimaan CPNS 2023. "Bagi Sahabat Pengayoman yang ingin menjadi pegawai di Kemenkumham, dapat terus memantau situs cpns.kemenkumham.go.id dan media sosial resmi Kemenkumham," ujar Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham Hantor Situmorang saat dikonfirmasi, Senin (19/6/23). Hantor menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi penerimaan CPNS, baik untuk tenaga sipir maupun formasi lainnya. Untuk itu, Hantor Sirumorang berharap agar masyarakat tidak termakan isu hoax atau terjebak tindak penipuan oleh orang tak bertanggung jawab terkait penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham. "Sekali lagi kami tegaskan, bahwa pengumuman resmi tentang penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham Tahun 2023 hanya melalui situs cpns.kemenkumham.go.id dan akun resmi media sosial," ujar Hantor.