Polisi Pastikan Kematian Arya Daru Tanpa Keterlibatan Pihak Lain
Nasional | Kamis, 31 Juli 2025
Arya Daru
Nasional | Kamis, 31 Juli 2025
Nasional
PIFA.CO.ID, NASIONAL - Presiden terpilih Prabowo Subianto menitipkan pesan penting kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), agar seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih tetap solid dan merapatkan barisan. Pesan tersebut disampaikan langsung Prabowo melalui sambungan telepon karena berhalangan hadir dalam acara Halal Bihalal di kediaman Cak Imin, Minggu (20/4) malam."Pak Presiden menelepon saya, menyampaikan selamat halal bihalal dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," kata Cak Imin kepada awak media usai acara.Halal Bihalal tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta beberapa menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Merah Putih. Cak Imin menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan itu, selain silaturahmi dan penguatan kerja sama antarpejabat kabinet."Intinya Halal Bihalal ini para menteri yang datang meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini," ujarnya.Pesan "merapatkan barisan" muncul di tengah mencuatnya isu "matahari kembar" dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Isu ini mengemuka setelah beberapa menteri Kabinet Merah Putih diketahui melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7, Joko Widodo, yang dinilai sejumlah pihak sebagai sinyal politik.Namun demikian, Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, membantah adanya ketegangan di dalam kabinet. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai sebuah tim yang harus solid."Presiden selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai sebuah tim. Ya memang harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," ujar Prasetyo.Ia juga menepis bahwa kunjungan para menteri ke Jokowi terkait dengan perpecahan internal kabinet. Menurutnya, silaturahmi yang dilakukan dalam suasana Lebaran merupakan hal yang lumrah."Jangan kemudian diasosiasikan ada Menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar. Semangatnya sih tidak seperti itu. Kita meyakini enggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing," tegas Prasetyo.Dengan pesan yang disampaikan Prabowo, arah pemerintahan ke depan diharapkan tetap terjaga dalam semangat kolektif, gotong royong, dan loyalitas antar anggota kabinet, menjelang transisi kekuasaan pada Oktober mendatang.
Lokal
Berita Lokal, PIFA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Ir. H. Prabasa Anantatur, MH., turut hadir dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektifitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar). Penyerahan LHP berlangsung di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, pada Selasa (10/1/2023). Setidaknya ada tiga LHP yang diserahkan BPK RI. Ketiga LHP tersebut hasil dari Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2022. Selain LHP Kinerja atas Efektifitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Kalbar, BPK RI Perwakilan Kalbar juga menyerahkan dua LHP lainnya. Kedua LHP itu yakni kepatuhan pengelolaan BLT di Kabupaten Kayong Utara dan program penyediaan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Kubu Raya Dikutip dari unggahan DPRD Kalbar di akun Instagram ofisialnya, berikut tiga LHP yang diserahkan hari ini (10/1): 1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemeriksaan Kapatuhan Atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT Desa di Kabupaten Kayong Utara. 3. Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Kabupaten Kubu Raya. Hadir juga dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH., M. Hum., Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Wahyu Priyono, SE., MM., Ak., CA, CSFA., Sekda Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya, Bupati Kayong Utara, Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara.
Lokal
Berita Kalbar, PIFA - Berita Satu Media Holdings (BSMH) kembali menyelenggarakan Berita Satu Public Leader Awards 2022. Kegiatan tersebut merupakan ajang memberikan apresiasi kepada para pemimpin publik berdasarkan kriteria-kriteria objektif yang dinilai mampu menampilkan kepemimpinan inovatif dan produktif, bagi masyarakat di daerah. Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Merupakan merupakan salah satu dari 14 pemimpin publik yang meraih penghargaan Berita Satu Public Leader Awards 2022 dari Berita Satu Media Holdings (BSMH), kategori pembangunan infrastruktur. Jumat (18/3/2022) "Saya mengucapkan terima kasih kepada Berita Satu yang telah memilih saya menjadi tokoh Publik Leader dalam Public Leader Award. Infrastruktur yang baik merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berkewajiban untuk bekerja seoptimal mungkin memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan kalbar yang sejahtera dan produktif serta unggul di berbagai sektor," ungkap H. Sutarmidji rilis yang diterima Pontianak Informasi. Adapun kriteria penilaian untuk penghargaan kategori pembangunan infrastruktur tersebut adalah dalam upaya Gubernur Kalimantan Barat mendukung proses pembangunan dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indeks infrastruktur dari tahun ke tahun yang menunjukkan trens positif. Capaian Indeks Infrastruktur Kalimantan Barat berada di angka 67 persen. Secara rinci bila dilihat pada aspek kondisi jalan mantap pun menunjukkan arah yang searah dengan indeks infrastruktur. Tahun 2021 Jalan Mantap Provinsi telah mencapai 66,95 persen. Aspek lain yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan bidang kelistrikan yang menunjukkan perkembangan luar biasa dilihat dari capaian tingkat elektrifikasi Kalimantan Barat pada kondisi 2021 telah mencapai 99,12 persen. Rasio Elektrifikasi (RE) Kalimantan Barat pada Tahun 2018 adalah 87,22% dan meningkat menjadi 99,12% pada Tahun 2021. Rasio elektrifikasi ini adalah rasio elektrifikasi total, yaitu jumlah rumah tangga berlistrik PLN dan Non-PLN. Sedangkan rasio desa berlistrik pada Tahun 2018 adalah sebesar 78,69% dan meningkat menjadi 85,49% pada Tahun 2021. Adapun upaya untuk pengurangan dan penanganan sampah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga agar diterapkannya inovasi teknologi dalam pengelolaannya dari semula sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang berisiko mencemari air tanah di sekitar lokasi TPA ke sistem minimal lahan urug terkendali (controlled landfill) selain mendorong perbaikan TPA yang ada, juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengurangan dan pemilahan sampah. Di sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan pembangunan RSUD Soedarso akan dapat dioperasikan secara keseluruhan di Tahun 2022 ini. Tidak hanya dua bangunan utama masing-masing enam lantai, Pemerintah juga membangun instalasi Radiologi, Hemodialisa, dan Ruang Rawat Inap khusus Infeksius, dan taman-taman di sekitar RSUD Soedarso. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyediaan akses air minum perpipaan di Kalimantan Barat Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa terkait pertumbuhan pelanggan PDAM (salah satu Kriteria Infrastruktur Juri BSMH), Jumlah Sambungan Langsung atau Sambungan Rumah (SR) yang dilayani BUMD Air Minum di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 berjumlah 275.520 SR, meningkat 17,41% dibandingkan Tahun 2019 yang berjumlah 234.673 SR. Adapun jumlah penduduk yang terlayani berjumlah 1.049.824 Jiwa dengan cakupan pelayanan mencapai 17,65% dan masih berada jauh dibawah target nasional Tahun 2024, yaitu 60% untuk layanan perpipaan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan berbagai upaya peningkatan penyediaan air bersih serta mendorong agar BUMD Air Minum semakin meningkatkan pelayanan serta pengembangan air minum yang sehat untuk dan menjamin pemerataan akses air minum perpipaan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mendorong penyehatan BUMD Air Minum tersebut adalah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1972/EKON/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2022, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Selain itu, Pemerintah Provinsi akan terus berupaya menjamin ketersediaan Air Baku yang berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dengan prestasi yang dicapai perbaikan ekonomi Kalbar kedepan diharapkan semakin tumbuh. (rs)