Polisi menangkap pria berinisial BS terkait pembakaran lahan yang menghanguskan sekitar 12 hektare di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Kasus tersebut terungkap setelah Satgas Karhutla Kabupaten Berau mendeteksi titik panas atau hotspot di kawasan Tanjung Batu. Polisi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).

Hasil penyelidikan menunjukkan kebakaran diduga bukan disebabkan faktor alam. Polisi kemudian mengamankan BS untuk menjalani pemeriksaan.

Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto mengatakan BS mengaku membakar lahan atas perintah pemilik lahan.

"Tersangka BS mengaku bergerak atas perintah dari seorang pemilik lahan perorangan. Awalnya, BS disuruh menyiapkan tanah untuk ditanami kelapa sawit dengan cara dibakar, dengan alasan praktis untuk menyuburkan tanah," kata Ridho dalam keterangannya, Jumat (21/8).

BS melakukan pembakaran pada Sabtu (8/8) dengan menyalakan api di lima titik. Namun, kondisi cuaca panas, vegetasi kering, dan hembusan angin membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan.

Api kemudian meluas melewati batas lahan dan turut membakar area konsesi perusahaan pengelolaan hasil hutan di sekitar lokasi. Perusahaan yang terdampak kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Ridho mengatakan kebakaran berdampak terhadap lahan seluas sekitar 12 hektare dengan estimasi kerugian material mencapai Rp1,2 miliar.

BS dijerat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU Cipta Kerja terkait sektor perkebunan dan kehutanan, serta Pasal 305 KUHP. Dia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Sementara itu, Polres Berau meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi karhutla di sejumlah wilayah rawan.

"Saat ini seluruh personel telah kami siagakan, termasuk anggota Polsek di wilayah-wilayah rawan seperti Kampung Kasai, Tanjung Batu, Teluk Bayur, Sambaliung, dan Kelay. Kami juga membentuk tim gerak cepat yang disiagakan selama 24 jam penuh untuk langsung melakukan pemadaman begitu titik api terdeteksi," ujar Ridho.

Ridho menegaskan polisi tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembakaran hutan maupun lahan, termasuk pembukaan lahan yang tidak memperhitungkan risiko kebakaran.

Masyarakat juga diminta tidak menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan, baik untuk pertanian maupun perkebunan, terutama dalam kondisi cuaca dan vegetasi yang meningkatkan risiko penyebaran api.

"Dampak karhutla ini sangat merugikan kita semua, mulai dari bahaya kesehatan akibat asap, kerugian ekonomi, hingga gangguan pada moda transportasi udara. Kami mengimbau masyarakat untuk menjadi mata dan telinga bagi aparat. Jangan ragu untuk segera melaporkan jika melihat adanya aktivitas pembakaran lahan atau titik api sekecil apa pun di lingkungan sekitar," tutur Ridho.