"Itu jelas tendensius, bagian dari kampanye hitam, sebab gubernur sebelumnya adalah Pak Sutarmidji, dan persoalan jalan itu bukan kesalahan beliau atau pemprov," tegas Anwar.

Anwar, yang merupakan warga asli Kendawangan, Ketapang, menjelaskan bahwa proyek pembangunan jalan tersebut sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sejak 2023 melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

"Pada tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan Rp58 miliar untuk sekitar 20,6 kilometer," ujarnya.

Menurut Anwar, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson juga telah menjelaskan bahwa anggaran untuk jalan tersebut dialokasikan melalui IJD, tetapi pencairan dana hingga akhir 2024 belum terealisasi.

"Sejak 2023, pemprov sudah tidak lagi menganggarkan karena proyek tersebut sudah ditangani pusat. Kalau dianggarkan oleh pemprov, itu justru bisa jadi masalah karena tumpang tindih anggaran," jelasnya.

Anwar juga mengecam cara politik Ria Norsan yang dianggapnya kurang transparan.

"Cara-cara seperti ini, yang seolah memanfaatkan isu demi menarik simpati, kami duga hanya rekayasa," ungkap Anwar, menyinggung klaim serupa yang terjadi di jalan Siduk-Sukadana pada tahun 2022.

Sebagai warga Kendawangan, Anwar menyatakan bahwa masyarakat justru berterima kasih kepada Sutarmidji, yang menurutnya telah memberikan perhatian serius pada infrastruktur di Ketapang.

"Ketapang mendapat anggaran pembangunan terbesar, dengan total sekitar Rp305 miliar dari APBD Kalbar selama lima tahun terakhir," tuturnya.

Anwar menyimpulkan bahwa masyarakat Kalbar sudah semakin cerdas dan mampu menilai mana informasi yang benar dan mana yang merupakan kampanye hitam.

"Saya yakin cara-cara berpolitik yang membodohi seperti ini sudah tidak laku lagi," tandasnya.