Polresta Pontianak Dirikan 9 Pos Pengamanan Selama Nataru, Ini Lokasinya
Kalbar | Rabu, 17 Desember 2025
Polda kalbar. Ist
Kalbar | Rabu, 17 Desember 2025









Nasional

PIFA, Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung melakukan tinjauan terhadap pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (20/06/2023). Presiden RI Jokowi secara berulang kali menegaskan pentingnya hilirisasi industri untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. Presiden Jokowi ingin memastikan kemajuan pembangunan smelter PT AMNT sesuai dengan rencana dan selesai pada pertengahan tahun depan. Hal ini diungkapkan Presiden kepada awak media yang meliput kegiatan tersebut. Pernyataan Presiden didasarkan pada hasil verifikasi terakhir terkait progres pembangunan smelter PT AMNT oleh tim investasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah mencapai 51,63 persen. “Insyaallah di pertengahan 2024 sudah selesai,” ucapnya, mengutip laman Setkab RI. PT AMNT diharapkan memiliki kapasitas produksi sebesar 900.000 ton konsentrat. Oleh karena itu, Presiden berharap agar hilirisasi juga dapat dilakukan pada produk turunan dari katoda tembaga yang dihasilkan, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Presiden juga menekankan bahwa ketika pembangunan smelter selesai dan siap untuk berproduksi, baik dari nikel, tembaga, bauksit, maupun timah, hal itu akan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi perekonomian dalam negeri. “Baik berupa nilai ekspornya, juga membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya” bebernya. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Presiden Komisaris PT AMNT Hilmi Panigoro, dan Presiden Direktur PT AMNT Rachmat Makkasau. (yd)
Pifabiz

Pifabiz - Nama Mulan Jameela beberapa waktu ini menyita perhatian netizen usai dianggap mewakili suara emak-emak Indonesia terkait kebijakan pemerintah yang berencana mengonversi LPG 3kg ke kompor listrik. Terkait kebijakan tersebut, Mulan Jameela menilai kompor listrik tak cocok digunakan untuk memasak masakan lokal Indonesia. Anggota Komisi VII DPR RI itu mengaku meski sudah memiliki kompor listrik, tetapi terkadang masih menggunakan kompor gas untuk memasak. "Ini saya jujur ya, kapasitas saya sebagai anggota dewan dan sebagai emak-emak. Kami di rumah saja punya kompor listrik tetap tak bisa lepas dari yang gas karena masakan Indonesia ya beda bukan masakan orang bule yang pancinya ya seukuran begitu saja," kata Mulan, dikutip dari CNNIndonesia.com pada Minggu (25/9). Selain itu, Mulan juga khawatir kompor listrik akan membuat tagihan membengkak karena kapasitas kompor listrik mencapai 1.000 watt. "Masyarakat yang kekurangan daya listriknya kan 450 VA, ini kebutuhannya 1.200-1.800 watt," kata Mulan. Untuk itu, Istri musisi Ahmad Dhani itu meminta pemerintah mengkaji ulang rencana konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik. Mulan meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut secara terburu-buru. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR lainnya, Nasyirul Falah Amru, mengatakan bahwa penggunaan kompor listrik pada tahun ini masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi. “Uji coba ini untuk mengetahui, seberapa efektif penggunaan kompor listrik ini dibandingkan elpiji. Lebih bisa menekan impor gas, atau tidak,” ungkapnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/9/2022). Menurutnya, untuk saat ini pemerintah akan memberikan paket kompor listrik gratis kepada 300.000 masyarakat Indonesia yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta memiliki listrik. Dirinya mengatakan, ketika penggunaan kompor listrik itu berhasil menekan impor, maka akan memberikan dampak yang lebih baik untuk rakyat. Kemudia, ia juga menilai konversi ke kompor listrik ini tak akan menambah beban rakyat, sebab kompor listrik ini disubsidi pemerintah. (b)
Lokal

PIFA, Lokal - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin menyebutkan komunikasi antar lembaga eksekutif dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur dengan legislatif, setahun belakangan terkesan kurang sinergis. Maka itu dia mengajak di tahun 2023 ini, seluruh elemen yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membangun sinergitas bersama. Ini diperlukan untuk melanjutkan agenda pembangunan daerah. Hal tersebut kata Heri, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kemitraan pemerintah daerah terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Ini harus terus bersinergi. Kemarin mungkin kurang komunikasi. Ini juga dipahami oleh kita semua,” katanya, belum lama ini. Heri menilai, komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif kurang berjalan dengan baik dalam konteks pemerintahan secara umum. Padahal sinergitas baru bisa terjadi bila komunikasi berjalan dengan baik. "Komunikasi ini yang perlu ditingkatkan ke depan,” ujarnya. Di sisi lain terkait yudikatif sebagai penegak hukum, peranan lembaga ini dinilai sangat besar dalam membangun kesadaran hukum untuk masyarakat. "Tak cuma penindakan, tapi terpenting upaya preventif," katanya. Dia meminta tindakan-tindakan melawan hukum misalnya penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau menyalahgunakan keuangan daerah, korupsi bisa diselesaikan dengan terukur. "Kita berharap komunikasi lebih optimal. Bersinergi bangun Kalbar. Jika kompak akan lebih baik dan maju,” tandasnya. (ap)