PPKM Darurat Upaya Pemerintah Pusat Menekan Lonjakan Kasus Covid-19

Admin | Minggu, 11 Juli 2021

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Pontianak mulai berlaku senin (12/7/2021) hingga selasa, (20/7/2021) mendatang.

Pontianak menjadi satu dari 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali menjadi acuan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberlakukan kebijakan tersebut.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono yang juga selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Pontianak, menjelaskan, penentuan PPKM Darurat berdasarkan analisis pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang dikategorikan dalam zona merah Covid-19.

“Kebijakan tersebut, merupakan strategi pemerintah pusat dalam menekan meluasnya peningkatan kasus Covid-19,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam menerapkan PPKM Darurat, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga didukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dengan menyiapkan rumah sakit darurat yang bertempat di Upelkes.

Selain itu, pemprov juga membantu memastikan ketersediaan obat-obatan, koordinasi ketersediaan oksigen, koordinasi dengan Pemkot Pontianak dalam penanganan warga yang terkonfirmasi positif dengan memfasilitasi swab PCR serta membantu logistik dalam mendukung PPKM Darurat.

“Kita berharap Pemprov Kalbar juga melakukan koordinasi dengan kabupaten sekitar, untuk memberikan sumbangsih guna menekan angka penularan,” kata Edi.

Rekomendasi

Sports

Amorim Sebut Derby Manchester Tak Seru dan Mengecewakan

Inggris

| Senin, 7 April 2025

Pifabiz

Raffi Ahmad Gelar Lomba Tenis Lagi, Gaet Artis Korea Selatan

Indonesia

| Kamis, 23 Januari 2025

Internasional

490 Anak Palestina Tewas dalam 20 Hari, Gaza Sebut Israel Lakukan Genosida

Israel

| Senin, 7 April 2025

Internasional

Israel Perluas Serangan Darat ke Gaza, Negosiasi Gencatan Senjata Mandek

Internasional

| Selasa, 3 Juni 2025

Lokal

Polda Kalbar Telusuri Dugaan Keterlibatan Daerah dalam Kasus Perdagangan 5 Bayi Asal Pontianak

Pontianak

| Kamis, 17 Juli 2025

Sports

Umumkan Pemain Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Optimistis Raih Hasil Terbaik

Indonesia

| Rabu, 5 Februari 2025

Lokal

Polda Kalbar Perkuat Langkah Pemberantasan Judi Online di Tahun 2025

Kalbar

| Senin, 6 Januari 2025

Lifestyle

Sakit Saat Musim Pancaroba? Ahli: Itu Tanda Imunitas Lemah, Ini Cara Menguatkannya

Lifestyle

| Jumat, 18 Juli 2025

Sports

Alisson Becker Cedera Saat Bela Brasil, Pulang ke Liverpool untuk Pemeriksaan

Inggris

| Sabtu, 22 Maret 2025

Lokal

Disnaker Kota Pontianak Buka Posko Pengaduan THR Lebaran

Pontianak

| Selasa, 18 Maret 2025

Berita Terkait

Politik

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah Dukung Gibran Rakabuming Raka Sebagai Bacawapres Prabowo

PIFA, Politik - Dalam sorotan tajam politik tanah air, Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, dengan tegas memberikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, sebagai calon wakil presiden yang paling sesuai mendampingi calon wakil presiden, Prabowo Subianto. Hamzah meyakini bahwa Gibran adalah perwujudan gagasan rekonsiliasi dan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo, menjadikannya kandidat yang sangat ideal untuk menjalankan amanah besar tersebut. Meskipun nama-nama potensial seperti Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara, turut diperhitungkan, Hamzah dengan tegas menyatakan bahwa Gibran adalah orang yang paling otentik dalam mewakili warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Ia menggarisbawahi pentingnya memimpin dengan kepemudaan, sebuah karakteristik yang diyakini Hamzah sangat diperlukan untuk meneruskan gagasan-gagasan penting yang telah dicanangkan oleh Jokowi. Namun, perjalanan politik Gibran tidak berjalan mulus. Salah satu rintangan yang harus diatasi adalah batasan usia. Saat ini, Gibran masih berada di bawah persyaratan usia minimum 40 tahun untuk menduduki jabatan presiden atau wakil presiden. Peraturan ini saat ini sedang menghadapi tantangan hukum di Mahkamah Konstitusi, dan keputusan akhir dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Dalam beberapa bulan mendatang, hasil keputusan tersebut akan sangat menentukan langkah politik Gibran ke depannya. Dalam konteks dinamika politik yang terus berubah di Indonesia, potensi pemimpin muda seperti Gibran dalam mengambil peran yang signifikan menjadi topik pembicaraan yang sangat penting. Keputusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya akan mempengaruhi nasib politik Gibran, tetapi juga akan menciptakan preseden penting bagi generasi muda calon pemimpin di panggung politik Indonesia. (hs)

Indonesia

| Sabtu, 14 Oktober 2023

Nasional

Prabowo Sebut Rela Pangkas Anggaran Polri untuk Gaji Hakim, Listyo Sigit: Itu Cuma Candaan

PIFA, Nasional - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan langkah drastis untuk memperkuat lembaga yudikatif dengan meningkatkan gaji para hakim hingga 280 persen. Keputusan ini disampaikan dalam kunjungannya ke Mahkamah Agung pada Kamis, 12 Juni 2025. Prabowo juga menyebutkan kemungkinan pengurangan anggaran TNI-Polri untuk mendukung kebijakan tersebut. Menanggapi pernyataan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan reaksi yang kocak saat diwawancara oleh media di Mabes Polri. "Ini susah jawabnya," ujar Sigit."Bercanda itu," katanya pula.

Nasional

| Jumat, 13 Juni 2025

Nasional

Kejagung Geledah Kantor GoTo Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek

PIFA, Nasional - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menggeledah kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2019–2022. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada Selasa (8/7), dan dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pada Jumat (11/7) di Jakarta. “Penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti,” ujar Harli. Barang bukti yang disita meliputi dokumen, surat-surat, serta alat elektronik seperti flashdisk. Penyidik saat ini sedang memverifikasi dan mendalami barang bukti tersebut untuk menguatkan penyidikan. “Kita harapkan bahwa barang bukti ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik,” tambahnya. Kejagung menduga adanya pemufakatan jahat dalam proses pengadaan laptop pendidikan tersebut. Tim teknis diduga diarahkan untuk menyusun kajian teknis yang menyarankan penggunaan sistem operasi Chrome, meski sebelumnya hasil uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek pada 2019 menunjukkan hasil tidak efektif. Kajian awal justru merekomendasikan penggunaan laptop dengan sistem operasi Windows, namun rekomendasi tersebut diganti demi mengarahkan pengadaan ke spesifikasi Chromebook. Pengadaan yang berlangsung dari 2019 hingga 2022 itu menelan anggaran besar, mencapai Rp9,982 triliun, terdiri atas: Rp3,582 triliun dari Dana Satuan Pendidikan (DSP), dan Rp6,399 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Penyidik Kejagung terus mendalami aliran dana, peran pihak swasta, serta potensi kerugian negara dalam kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan PT GoTo sebagai salah satu pihak yang disebut dalam proses pengadaan. Penyidikan kasus ini masih terus berlangsung dan dinyatakan menjadi prioritas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di sektor pendidikan dan teknologi.

Indonesia

| Sabtu, 14 Oktober 2023

Nasional

| Jumat, 13 Juni 2025

Nasional

| Sabtu, 12 Juli 2025