Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur hadiri penyerahan LHP Efektifitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari BPK RI Kalbar. (Foto: Dok. DPRD Kalbar)

Lokal

Prabasa Anantatur Hadiri Penyerahan LHP Efektifitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari BPK RI Kalbar

Kalbar | Selasa, 10 Januari 2023

Berita Lokal, PIFA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Ir. H. Prabasa Anantatur, MH., turut hadir dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektifitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar). Penyerahan LHP berlangsung di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, pada Selasa (10/1/2023).

Setidaknya ada tiga LHP yang diserahkan BPK RI. Ketiga LHP tersebut hasil dari Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2022.

Selain LHP Kinerja atas Efektifitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Kalbar, BPK RI Perwakilan Kalbar juga menyerahkan dua LHP lainnya. Kedua LHP itu yakni kepatuhan pengelolaan BLT di Kabupaten Kayong Utara dan program penyediaan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Kubu Raya

Dikutip dari unggahan DPRD Kalbar di akun Instagram ofisialnya, berikut tiga LHP yang diserahkan hari ini (10/1):
1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemeriksaan Kapatuhan Atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT Desa di Kabupaten Kayong Utara.
3. Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Kabupaten Kubu Raya.

Hadir juga dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH., M. Hum., Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Wahyu Priyono, SE., MM., Ak., CA, CSFA., Sekda Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya, Bupati Kayong Utara, Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara.

Rekomendasi

Pifabiz

Kisruh Royalti Lagu: Agnez Mo vs Ahmad Dhani Saling Lempar Sindiran

Indonesia

| Rabu, 19 Februari 2025

Lokal

Transmart Pontianak Tutup Permanen Mulai 30 April 2025

Pontianak

| Kamis, 24 April 2025

Nasional

Survei Litbang Kompas: 80,9% Responden Puas dengan Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Indonesia

| Selasa, 21 Januari 2025

Nasional

Mayor Teddy Naik Pangkat Menjadi Letkol, TB Hasanuddin: Sepertinya Tak Sesuai Aturan Biasa

Indonesia

| Jumat, 7 Maret 2025

Pifabiz

5 Rekomendasi Drama Korea Bertabur Bintang di Awal 2025

Indonesia

| Sabtu, 4 Januari 2025

Nasional

Komedian Nurul Qomar Meninggal Dunia, Dimakamkan Hari Ini di TPU Carang Pulang

Indonesia

| Kamis, 9 Januari 2025

Internasional

Trump Berlakukan Tarif Impor 25 Persen untuk Produk dari Kanada dan Meksiko

Amerika Serikat

| Selasa, 4 Maret 2025

Sports

Real Madrid Umumkan Skuad Lengkap untuk Piala Dunia Antarklub 2025, Ini Daftarnya

Sports

| Kamis, 12 Juni 2025

Sports

Carlo Ancelotti Resmi Pamit dari Real Madrid, Akhiri Era Gemilang dan Siap Menuju Timnas Brasil

Spanyol

| Sabtu, 24 Mei 2025

Internasional

Zelensky Siap Mundur Demi Perdamaian dan Keanggotaan Ukraina di NATO

Ukraina

| Senin, 24 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Ratusan Warga Ikut Program Vaksinasi Natal 2021 yang Digelar Polsek Sanggau Ledo

Berita Bengkayang, PIFA - Sebanyak 250 warga Sanggau ikut program vaksin Natal Covid-19 yang digelar Polsek Sanggau Ledo, Polres Bengkayang, Polda Kalbar di simpang empat Pasar Sanggau Ledo. Kapolsek Sanggau Ledo, Ipda Dwiyanto Bhanu Susilo menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk mempercepat capaian vaksinasi warga. "Kami juga melibatkan para tenaga kesehatan puskesmas Sanggau Ledo sebagai vaksinator," katanya. Bhanu mengatakan, vaksinasi kali ini menyasar kepada jemaat dan warga sekitaran Sanggau Ledo yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 dan Sabtu 25 Desember 2021. Dalam kesempatan vaksinasi kali ini, Polsek Sanggau Ledo membagikan door prize berupa paket Natal bagi warga yang divaksin dosis pertama. "Kami juga melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah (door to door) kepada warga yang melibatkan bidan desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa," tuturnya. "Vaksinasi ini dalam rangka akselerasi terbentuknya "herd immunity" masyarakat kecamatan Sanggau Ledo, agar pandemi COVID-19 yang hingga kini masih melanda segera berakhir" terangnya lanjut. Bhanu berpesan kepada seluruh warga yang telah mendapat vaksin agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebab, vaksinasi bukan jaminan membuat kebal dari COVID-19 sehingga mereka masih mempunyai kemungkinan terpapar. "Kami mengimbau agar protokol kesehatan selalu diterapkan setiap saat, bahkan jika perlu diperketat lagi. Dari mulai memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas," katanya. Selain itu, Bhanu menyatakan pihaknya juga melakukan vaksinasi di objek wisata yang ada di kecamatan Sanggau Ledo. Kegiatan tersebut untuk melihat meningkatnya pengunjung yang berasal dari luar kota ke objek wisata di Riam Jugan saat libur natal kali ini. "Kita ingin memastikan seluruh pengunjung yang akan memasuki objek wisata di wilayah hukum Polsek Sanggau Ledo sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19," ujarnya. Lanjut Bhanu, vaksinasi tersebut untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 di objek wisata, sehingga dapat kembali meningkatnya kasus positif Covid-19 di Sanggau Ledo. (B)

Bengkayang

| Selasa, 17 Mei 2022

Politik

Prabowo Siap Temui Forum Purnawirawan TNI, Isu Pemakzulan Gibran Menghangat

PIFA.CO.ID, POLITIK - Situasi politik nasional kembali memanas setelah muncul desakan dari Forum Purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto merespons dinamika ini dengan membuka pintu dialog dan menyatakan kesiapannya untuk bertemu langsung dengan para purnawirawan guna mendengar aspirasi mereka secara terbuka.Desakan pemakzulan terhadap Gibran mencuat setelah sejumlah purnawirawan TNI menganggap proses pemilihan Gibran sebagai wakil presiden sarat kontroversi dan dinilai tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat. Namun, sejumlah pihak menilai tuntutan tersebut tidak mewakili seluruh purnawirawan TNI. Bahkan, Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) secara tegas menyatakan bahwa usulan pemakzulan Gibran hanya berasal dari segelintir individu dan bukan sikap resmi organisasi. Menanggapi situasi ini, Prabowo menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, termasuk kelompok purnawirawan. Ia menyatakan siap berdialog dan mendengarkan kegelisahan yang muncul di tengah masyarakat, sekaligus mencari solusi terbaik demi menjaga stabilitas politik nasional. Prabowo juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bangsa merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk kontribusi para purnawirawan TNI yang telah berjasa bagi negara.Sementara itu, isu pemakzulan Gibran menimbulkan pro dan kontra di kalangan elite politik dan masyarakat. Sebagian menilai langkah tersebut terlalu prematur dan berpotensi menciptakan instabilitas politik, sementara pihak lain memandangnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Komite Pemilih Indonesia bahkan mendesak DPR untuk segera membahas RUU Pemilu sebagai langkah memperbaiki sistem politik ke depan.Dengan situasi yang terus berkembang, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Forum Purnawirawan TNI menjadi momen krusial dalam menjaga soliditas nasional. Dialog terbuka diharapkan mampu meredam ketegangan dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Indonesia

| Rabu, 7 Mei 2025

Lokal

Gubernur Soroti IPM dan MCP Kayong Utara

Berita Kalbar, PIFA - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dengan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menghadiri Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (29/3/2022). Dalam sambutan yang disampaikan, Gubernur Kalbar menyoroti nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kayong Utara dengan nilai 62,90 dan berada di urutan dua terbawah di Kalimantan Barat. "Di Musrenbang RKPD Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kali ini diharapkan dapat berkomitmen meningkatkan IPM dengan menyusun anggaran berdasarkan indikator untuk memperbaiki IPM. Saya melihat berbagai potensi yang ada di Kabupaten Kayong Utara sangat baik, hanya saja masih ada masalah pada data dan lainnya," ujar Gubernur di depan Jajaran Pemkab Kayong Utara melalui virtual. Angka kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara relatif masih tinggi yaitu 9,33%. Hal ini dikatakan Gubernur terjadi karena data yang tidak sinkron dengan melihat persentase angka pengangguran (3,78%) dan angka kemiskinan(9,33%). "Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi Kayong Utara yang sebesar 4,59%, seharusnya ada penurunan pada angka kemiskinan yang cukup baik, apalagi angka pengangguran yang relatif sangat rendah. Ini yang harus diperbaiki oleh Bappeda Kabupaten Kayong Utara," tegas H. Sutarmidji. Selain itu, Gubernur Kalbar juga menyoroti Monitoring Centre For Prevention (MCP) yang dirilis oleh KPK Republik Indonesia, dimana Kabupaten Kayong Utara berada di posisi 363 dari 514 kab/kota di seluruh Indonesia dan berada di urutan ke-14 untuk wilayah Kalbar. "Hal yang harus diperhatikan dalam MCP adalah angka APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Kayong Utara yang hanya sebesar 47,11. Artinya, Inspektorat Kabupaten Kayong Utara hampir tidak berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, Inspektorat Kayong Utara harus berbenah," pinta H. Sutarmidji. Sementara itu, Wakil Bupati Kayong Utara, H. Effendi Ahmad, S.Pd.I., M.Sos., yang secara resmi membuka kegiatan tersebut dan dihadiri seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyampaikan ada 4 indikator makro yang menjadi fokus utama Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023, yaitu peningkatan IPM, peningkatan LPE, penurunan persentase jumlah kemiskinan, dan penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka. "Saya menghimbau kepada seluruh pihak untuk bekerja lebih giat, berfokus pada program dan kegiatan, yang secara signifikan berpengaruh langsung terhadap capaian target," tutur H. Effendi Ahmad. Wakil Bupati Kayong Utara juga menyampaikan kepada jajarannya bahwa Musrenbang kali ini, bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, serta meningkatkan SDM dan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. "Saya mengharapkan agar seluruh perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara lebih serius dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD. Setiap tahapan yang dilaksanakan dapat diikuti dengan tuntas dan profesional," tutup Wakil Bupati Kayong Utara. (rs)

Bengkayang

| Selasa, 17 Mei 2022

Indonesia

| Rabu, 7 Mei 2025

Kalbar

| Rabu, 30 Maret 2022