PIFA.CO.ID, NASIONAL - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia bernama Danantara pada 24 Februari 2025. Pembentukan badan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara melalui investasi strategis.

Prabowo menyatakan bahwa Danantara akan mengonsolidasi berbagai aset dan kekuatan ekonomi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih optimal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025), terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri.

“Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada tanggal 24 Februari yang akan datang, yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” ujar Prabowo.

Makna Nama Danantara

Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Prabowo menjelaskan bahwa “Daya” berarti energi atau kekuatan, “Anagata” bermakna masa depan, dan “Nusantara” merujuk pada tanah air Indonesia.

“Artinya, Danantara ini adalah kekuatan ekonomi, dana investasi, yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia,” terang Prabowo.

Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan mengelola modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan. Investasi yang dilakukan akan berfokus pada sektor non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Model pengelolaan Danantara disebut-sebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.

Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Revisi ini disahkan DPR pada 4 Februari 2025 dan mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024 juga memperkuat pembentukan Danantara dengan menetapkan Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Danantara dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala. Keduanya telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret dalam merealisasikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengenai pengelolaan sumber daya negara untuk kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Danantara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan model investasi yang lebih terstruktur, Danantara diyakini akan menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.